Peraturan Badan Pengawas
Found 6 free book(s)SALINAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI …
www.ojk.go.idakuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. 26. Organ Perusahaan Perasuransian adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN …
standarpangan.pom.go.idPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1825), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
PERATURAN BADAN PENGAWAS - Bappebti
bappebti.go.idperaturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi republik indonesia, menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK …
asrot.pom.go.idKEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum …
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA …
simpuh.kemenag.go.idPeraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang ... Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, ... jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN …
www.bkn.go.id4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas