Search results with tag "Undang undang republik indonesia"
SALINAN - dpr.go.id
www.dpr.go.idsalinan undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
repository.beacukai.go.idUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
dkk.balikpapan.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - bi.go.id
www.bi.go.idundang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Dewan …
www.dpr.go.iddewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan: menetapkan: undang-undang tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. bab i ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
luk.staff.ugm.ac.idUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Dengan . . . - 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idNOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
www.dpr.go.idpresiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
www.imigrasi.go.idundang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
www.depkes.go.idwww.hukumonline.com 1 / 40 undang-undang republik indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
www.lps.go.id1 divisi kepatuhan & dukungan hukum| uu no. 7 tahun 1992 undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan rahmat tuhan yang maha esa, presiden republik indonesia,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
www.menlh.go.id1 undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
dinkes.surabaya.go.idundang-undang republik indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
kemenperin.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.ojk.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan pelindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR
www.dpr.go.idPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …
www.dpr.go.idUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 …
dkn.or.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria PERTAMA BAB I DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.idselama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …
jdih.esdm.go.idREPUBLIK INDONESIA - 9 - BAB VI. PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Pasal 10. (1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja-sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.id25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Menteri menetapkan kebijakan umum di bidang Perdagangan Berjangka. (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 3.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR
www.dpr.go.idMahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Pasal 20 (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idmendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idLPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. 9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk. 10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan
Similar queries
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA, Undang, Undang-Undang Nomor, Nomor, Republik Indonesia Nomor, Undang-undang republik indonesia nomor, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA, Dewan, Dewan perwakilan rakyat republik indonesia, Rakyat, Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan, Tahun, TENTANG, Republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 13, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13, Indonesia, Pancasila, Dalam, Undang-Undang, Jabatan, Negara, Kesehatan, Menteri, Perdagangan, Mahkamah, Mendaftar, Yang melakukan, Yang, Melakukan