PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id

LEMBARAN NEGARA . REPUBLIK INDONESIA . , 2020 ADMINISTRASI. Kepegawaian. PNS. Manajemen. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor 6477). PERATURAN pemerintah REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 17 TAHUN 2020. TENTANG. PERUBAHAN ATAS PERATURAN pemerintah NOMOR 11 TAHUN 2017. TENTANG MANAJEMEN pegawai NEGERI SIPIL. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil;. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan pemerintah REPUBLIK INDONESIA tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

2020, No.68 -2- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Fullscreen Download

Tags:

  Pemerintah, Pegawai

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id

Documents from same domain

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.go.id

(3) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan

  Arid, Rumah, Sakit, Rumah sakit

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id

peraturan.go.id

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan

  2019, Tahun, Peraturan, Tahun 2019

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

peraturan.go.id

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 8.

  Reagan, Indonesia, Republik, Daerah, Lembaran negara republik indonesia, Lembaran, Omotion, Otonomi daerah

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

peraturan.go.id

Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran . 201 9 , No. 42 -2 - Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ...

  Lembaran

No.1670, 2014 KEMENDIKBUD. Perguruan Tinggi. Statuta ...

peraturan.go.id

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di. 2014, No.1670 4 bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 4 Statuta dan organisasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelum

  Kebudayaan

PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API 1.1 Maksud dan …

peraturan.go.id

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 60 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API 1. UMUM 1.1 Maksud dan Tujuan Maksud Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam pembangunan …

  Menteri, Kereta, Republik, Tekin, Persyaratan, Perhubungan, Jural, Menteri perhubungan republik, Persyaratan teknis jalur kereta api, Persyaratan teknis jalur kereta api persyaratan teknis jalur kereta api

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 …

peraturan.go.id

pemegang hak; c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Pasal 10 (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lembatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut. (2) Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dicatat dalam buku tanah pada Kantor ...

  Tahun, Pemegang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id

peraturan.go.id

2017, No.305 -5- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. Pasal 3 (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam

  Modal, Peraturan, Pemerintah, Daerah, Penyertaan, Pemerintah daerah, Penyertaan modal

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

peraturan.go.id

tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, ...

  Reagan, Indonesia, Kerja, Tenaga, Republik, Lembaran negara republik indonesia, Lembaran, Tenaga kerja

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

peraturan.go.id

c. pelepasan hak atas tanah atau garapan atas Tanah Negara; dan d. penetapan sebagai objek redistribusi tanah. (4) Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat keputusan penetapan batas areal pelepasan kawasan

  Pelepasan

Related documents

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

www.bkn.go.id

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal 1 Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagairnana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

  Pedoman, Pengelolaan, Pegawai, Pedoman pengelolaan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN …

www.ndaru.net

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... dan Hak Pengelolaan; 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan ... mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN

  Pemerintah, Pengelolaan, Pegawai

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …

jdih.menpan.go.id

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan

  Pemerintah, Pegawai, Pemerintah non

NOMOR 190 /PMK.05/2012 TENTANG - UB

birokeuangan.ub.ac.id

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 4. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian …

  Pemerintah, Pengelolaan, Pemerintah non

Related search queries

Pedoman Pengelolaan, Pegawai, Pemerintah, Pengelolaan, Pemerintah non