UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …

Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja-sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

  Kerja, Undang, Undang undang

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor …

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan …

  2016, Tahun, Nomor, Tahun 2016 nomor, Tahun 2016

USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN …

untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji. 9. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. 10.

  Asesmen

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …

segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana : a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,

  Permukaan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 3 - memutuskan: menetapkan : peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 17

  Menteri

2

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan serta tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian. 18. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang

  Tata, Kelola, Tata kelola

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan ...

  Presiden

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan. 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi. 2) untuk permohonan yang dapatdikembalikan diajukan,

  Permohonan, Permohonan untuk, Untuk

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 …

  Dewan, Perwakilan, Dewan perwakilan

SALINAN - ESDM

di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 3. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah. 4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau ...

  Permukaan

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1696). 21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012

  Kerja, Menteri, Tenaga, Menteri tenaga kerja dan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor ... Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298Tambahan , ... beban kerja,dan/atau klasifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal . 7 (1) Komite atau Tim PPI bertugas melaksanakan kegiatan ...

  Kerja, Menteri, Tenaga

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.13 TAHUN …

c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; d.

  Kerja, Tenaga, Tenaga kerja, Tenaga kerja dan, Tenaga kerja kerja dan

PANDUAN KERJA - Kemdikbud

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyusun panduan kerja dimaksud dan menerbitkannya menjadi sebuah buku Panduan Kerja Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah . Panduan kerja ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan tugas kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan

  Kerja, Tenaga, Tenaga kerja

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …

menangani pendidik dan tenaga kependidikan. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggungjawab dalam pembinaan Guru dan tenaga

  Menteri, Tenaga, Dan tenaga

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 3 . TAHUN 2020 TENTANG. KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab …

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Menteri kesehatan republik indonesia

2

Batubara dan Mineral ikutannya. 11. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan. 12.

  Kerja, Kerja dan

BUDAYA ORGANISASI DAN MANAJEMEN STRATEGIS

bawah sadar dan menjadi kepercayaan kuat dalam organisasi, (2) nilai-nilai yang dicari dan diekspresikan dalam berbagai kegiatan termasuk menyusun strategi, tujuan organisasi, dan filosofi organisasi, dan (3) artefak atau hal yang tampak dan benda-benda yang terlihat sebagai ciri budaya kelompok.