PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

N HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NHIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYAM ilikPerpustakaan Mahkamah Agung - RIPERPUSTAKAAN DAN LAYANAN INFORMASI BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2011 Perpustakaan Nasional RI : Data Katalos Dalam Terbitan (KDT) HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. - Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011. v, 475 him. ; 16 x 23 978-979-19258-2-21. Indonesia. Mahkamah No. Induk No. Kias ^eH/Hadiah ~ 3 ~ ' .? ,nA ^ fWrKATA PENGANTARP enerbitan Buku HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Ilukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya disusun untuk memenuhi kebutuhan para Hakim agar memudahkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan I Iukum Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam, merupakan hukum Ilahi yang bersifat komprehensif dan universal.

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 29 235 Desember 1989 Tentang Peradilan Agama 16. Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun' 1989 Tentang Peradilan Agama 293 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 355 …

Fullscreen Download

Tags:

  2008, Tahun, Nomor, Tahun 2008

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of N HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Documents from same domain

AGUNG RI

perpustakaan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut melalui dukungan dana DIPA Tahun 2010. Mudah-mudahan kehadiran Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini bermanfaat bagi aparat peradilan agama dalam pelaksanaan tugas mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Demikian dan Terima kasih. Wassalam Jakarta

  Ekonomi, Syariah, Kompilasi, Ekonomi syariah

LAPORAN PENELITIAN ALTERNATIVE DESPUTE RESOLUTION ...

perpustakaan.mahkamahagung.go.id

Mediation Centre, Community Justice Centres di bidang keluarga; The Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA) untuk penyelesaian sengketa di bidang perdagangan domestik maupun internasional. Di Srilangka: Badan Mediasi Srilangka. Sengketa perkara tertentu (minor civil disputes) tidak boleh langsung diajukan ke

  Arbitration, Mediation

Related documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

www.pajak.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,

  2008, Tahun, Nomor, Tahun 2008

Susunan Dalam Satu Naskah UU KUP sebagaimana terakhir ...

ddtc.co.id

*) :Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995 **) :Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001 ***) :Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2008 ****) :Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009) Tanggal Berlaku: 25 Maret 2009

  2008, Tahun, Nomor, Uu nomor

jdih.kpu.go

jdih.kpu.go.id

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, jdih.kpu.go.id

  2008, Tahun, Nomor, Tahun 2008, Nomor 18 tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …

pajak.go.id

NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan …

  2008, Tahun, Nomor, Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR

www.dpr.go.id

NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... 18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi

  2008, Tahun, Nomor, Tahun 2008

NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DENGAN …

www.bi.go.id

Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua a tas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); Dengan . . .

  2008, Tahun, Nomor, Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR

www.dpr.go.id

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6.

  Tahun

Related search queries

Nomor, Tahun, Tahun 2008, UU Nomor, 2008, Nomor 18 Tahun