PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: biology

No.1670, 2014 KEMENDIKBUD. Perguruan ... - Peraturan.go.id

, 2014 KEMENDIKBUD. Perguruan Tinggi. PedomanPERATURANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIANOMOR 139 TAHUN 2014 TENTANGPEDOMANSTATUTA DANORGANISASI Perguruan TINGGIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:bahwa dalam rangkamelaksanakan ketentuan Pasal29ayat (10) dan Pasal 32ayat (3) peraturan PemerintahNomor4 Tahun2014tentangPenyelenggaraanPendidika nTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,perlu menetapkan peraturan menteri PendidikandanKebudayaantentang PedomanStatuta danOrganisasiPerguruan Tinggi.

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 4 Statuta dan organisasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan

Fullscreen Download

Tags:

  Reagan, Menteri, Peraturan, Peraturan menteri, Aparatur, Pendayagunaan, Pendayagunaan aparatur negara

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of No.1670, 2014 KEMENDIKBUD. Perguruan ... - Peraturan.go.id

Documents from same domain

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id

peraturan.go.id

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan

  2019, Tahun, Peraturan, Tahun 2019

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id

peraturan.go.id

2020, No.68 -2- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

  Pemerintah, Pegawai

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

peraturan.go.id

c. pelepasan hak atas tanah atau garapan atas Tanah Negara; dan d. penetapan sebagai objek redistribusi tanah. (4) Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat keputusan penetapan batas areal pelepasan kawasan

  Pelepasan

PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API 1.1 Maksud dan …

peraturan.go.id

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 60 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API 1. UMUM 1.1 Maksud dan Tujuan Maksud Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam pembangunan …

  Menteri, Kereta, Republik, Tekin, Persyaratan, Perhubungan, Jural, Menteri perhubungan republik, Persyaratan teknis jalur kereta api, Persyaratan teknis jalur kereta api persyaratan teknis jalur kereta api

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id

peraturan.go.id

2017, No.305 -5- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. Pasal 3 (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam

  Modal, Peraturan, Pemerintah, Daerah, Penyertaan, Pemerintah daerah, Penyertaan modal

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

peraturan.go.id

Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran . 201 9 , No. 42 -2 - Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ...

  Lembaran

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

peraturan.go.id

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 8.

  Reagan, Indonesia, Republik, Daerah, Lembaran negara republik indonesia, Lembaran, Omotion, Otonomi daerah

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

peraturan.go.id

tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, ...

  Reagan, Indonesia, Kerja, Tenaga, Republik, Lembaran negara republik indonesia, Lembaran, Tenaga kerja

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 …

peraturan.go.id

pemegang hak; c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Pasal 10 (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lembatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut. (2) Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dicatat dalam buku tanah pada Kantor ...

  Tahun, Pemegang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.go.id

(3) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan

  Arid, Rumah, Sakit, Rumah sakit

Related documents

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …

jdihn.go.id

peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 24 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun 2020-2024 dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia,

  Reagan, Menteri, Peraturan, Aparatur, Pendayagunaan, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara, Menteri pendayagunaan aparatur negara, Pendayagunaan aparatur negara

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …

peraturan.bpk.go.id

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845); dan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

  Reagan, Menteri, Peraturan, Aparatur, Pendayagunaan, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …

peraturan.bpk.go.id

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

  Reagan, Menteri, Peraturan, Aparatur, Pendayagunaan, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …

jdih.menpan.go.id

peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a.

  Reagan, Menteri, Peraturan, Aparatur, Pendayagunaan, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara, Menteri pendayagunaan aparatur negara

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN …

jdih.anri.go.id

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/3/M.PAN/3/2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional …

  Reagan, Menteri, Peraturan, Aparatur, Pendayagunaan, Peraturan menteri negara pendayagunaan, Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara, Menteri negara pendayagunaan aparatur negara

PERATURAN MENTERI NEGARA JABATAN FUNGSIONAL …

simpadupakfarmasi.kemkes.go.id

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/ 08 /M.PAN/ 4 /2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : a. bahwa jabatan fungsional …

  Reagan, Menteri, Peraturan, Aparatur, Pendayagunaan, Peraturan menteri negara, Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara, Menteri negara pendayagunaan aparatur negara

Kemenko PMK

www.kemenkopmk.go.id

Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Mentcri Agama, Menterl Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional

  Reagan, Menteri, Aparatur, Pendayagunaan, Menteri pendayagunaan aparatur negara

Related search queries

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara, Pendayagunaan aparatur negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Negara, PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN, PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, PERATURAN MENTERI NEGARA, Menteri