PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat spesific grant (bantuan spesifik). DAK bidang Infrastruktur ataupun DAK Non Reboisasi bidang Infrastruktur ini, penetapan alokasi dan pedoman umumnya diatur
Tags:
Nada, Alokasi, Khusus, Dana alokasi khusus
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
DANA ALOKASI KHUSUS DALAM PERIMBANGAN …
jdih.bpk.go.idKriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah.6 Untuk perhitungan alokasi DAK, kriteria khusus yang digunakan yaitu:7 a) Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal/terpencil.
Nada, Dalam, Alokasi, Khusus, Dana alokasi khusus dalam perimbangan, Perimbangan
ANGGARAN BELANJA NEGARA DALAM APBN
jdih.bpk.go.idanggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. DIPA 9 atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya 10 yang dipersamakan dengan DIPA yang telah mendapat pengesahan dari Dirjen Perbendaharaan atas nama Menkeu menjadi dasar untuk penerbitan SPM 11. Sebelum SPM diterbitkan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
SEPUTAR BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan …
jdih.bpk.go.idPerolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana ditetapkan pada huruf d. Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional, maksudnya adalah NPOPTKP tersebut ditetapkan per daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) dengan mempertimbangkan usulan dari …
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA …
jdih.bpk.go.idpedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa18. Informasi yang dimuat dalam KAK memuat 5W + 1H, yaitu: Latar belakang/tujuan kegiatan (Why?) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan (What?)
UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …
jdih.bpk.go.idIndonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 …
jdih.bpk.go.idpembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan" 5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 8
PENGADAAAN ALAT KESEHATAN
jdih.bpk.go.idpersentase anggaran masing-masing obat terhadap total anggaran dan semua sumber. e. mengisi lembar kerja perencanaan pengadaan obat, dengan menggunakan formulir lembar kerja perencanaan pengadaan obat. 5. tahap penyesuaian rencana pengadaan obat Dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah rencana
Taal, Kesehatan, Rencana, Anggaran, Pengadaaan alat kesehatan, Pengadaaan
KAJIAN TENTANG KEWENANGAN YAYASAN SEBAGAI …
jdih.bpk.go.idpengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. 12. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian atau pihak ketiga. 13. Yayasan
Tentang, Kajian, Sebagai, Yayasan, Pemberhentian, Kajian tentang kewenangan yayasan sebagai, Kewenangan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 …
jdih.bpk.go.id(2) Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber gangguan dari sumber tidak bergerak dan kebisingan dari sumber bergerak. Bagian Keenam Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Pasal 12 (1) Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan Indeks Standar Pencemar Udara.
Pencemaran, Pedoman, Sumber, Tekin, Udara, Pengendalian, Pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber
TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA …
jdih.bpk.go.idSelain kriteria tersebut, Pemanfaatan BMN dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip bahwa Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah16. Mengenai tata cara Pemanfaatan BMN berupa sewa dan pinjam pakai diuraikan sebagai berikut: a.
Related documents
MENTERIKEUANGAN REPUBLlK lNDONESIA SALINAN …
peraturan.bpk.go.idPENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah beberapa kali
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN …
ciptakarya.pu.go.idPetunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Jalan ini merupakan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, digunakan ...
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
www.kemkes.go.idTeknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan PeraturanMenteri Kesehatan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 2008 tentangTahun
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang
eprints.umpo.ac.iddikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun …
6 Laporan Keuangan PPKD - bandungkab.go.id
www.bandungkab.go.idAlokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus yang di dalam format menurut PP No. 24 Tahun 2005 tidak disajikan contohnya, sehingga perlu ditambahkan. Kemudian dalam format PP No. 24 Tahun 2005 diberikan kelompok akun Bagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada ...
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
www.kemkes.go.idDANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 202. 1 . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (5 6) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara …
ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Desa ...
eprints.ums.ac.idAlokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Alokasi Dana Desa ... setelah dikurangai dari alokasi khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat ...
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.id11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 12. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DANA DESA
bengkulu.bpk.go.idPengaturan khusus mengenai desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun ... Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi dana desa atas penetapan rincian alokasi dana desa pada peraturan bupati/walikota, penyaluran dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD, serta sanksi tidak