PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: barber

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor …

Menteri Energi DAN Sumber DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN Menteri Energi DAN Sumber DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIANOMOR: KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI Energi DAN Sumber DAYA Mineral REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral danBatubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral danBatubara dan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang TataCara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ... Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik ... penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; dan b. bahan baku/bahan bakar untuk industri.

Fullscreen Download

Tags:

  Kerja, Menteri, Tenaga

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor …

Documents from same domain

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …

jdih.esdm.go.id

Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja-sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

  Kerja, Undang, Undang undang

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ESDM

jdih.esdm.go.id

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA …

  Kerja, Menteri, Tenaga

USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN …

jdih.esdm.go.id

untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji. 9. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. 10.

  Asesmen

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …

jdih.esdm.go.id

segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana : a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,

  Permukaan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

jdih.esdm.go.id

- 3 - memutuskan: menetapkan : peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 17

  Menteri

2

jdih.esdm.go.id

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan serta tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian. 18. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang

  Tata, Kelola, Tata kelola

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM

jdih.esdm.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan ...

  Presiden

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

jdih.esdm.go.id

b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan. 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi. 2) untuk permohonan yang dapatdikembalikan diajukan,

  Permohonan, Permohonan untuk, Untuk

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM

jdih.esdm.go.id

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 …

  Dewan, Perwakilan, Dewan perwakilan

SALINAN - ESDM

jdih.esdm.go.id

di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 3. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah. 4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau ...

  Permukaan

Related documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …

peraturan.bpk.go.id

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna ... diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 11 Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

  Kerja, Menteri, Tenaga, Tenaga kerja

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.13 TAHUN …

www.ilo.org

dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 11 Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Pasal 12

  Kerja, Menteri, Tenaga, Tenaga kerja

Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964

katigaku.top

Peraturan Menteri Perburuhan tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja. Pasal 1 Yang dimaksud dengan tempat kerja ialah setiap tempat kerja, terbuka atau tertutup yang lazimnya dipergunakan atau dapat diduga akan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan, baik tetap maupun sementara; 1.

  Kerja, Menteri

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

siha.kemkes.go.id

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

  Indonesia, Kerja, Menteri, Kesehatan, Republik, Menteri kesehatan republik indonesia

PROGRAM KERJA WAKASEK URUSAN KURIKULUM

smansagununghalu.webs.com

5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 084/U/2002, Tentang Perubahan Sistem Catur Wulan Menjadi Sistem Semester 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 125/U/2002, Tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Mengajar Efektif. C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan program kerja ini adalah :

  Kerja, Menteri

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ESDM

jdih.esdm.go.id

tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, mengikuti ketentuan mengenai kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 7 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun

  Menteri, Tenaga

Related search queries

Tenaga kerja, Menteri, Kerja, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Tenaga