JDIH | Kementerian Perhubungan

Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

  Menteri, Perhubungan, Menteri perhubungan

PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK INDONESIA …

Nomor 135 Tahun 2014; 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah

  2015, Tahun, Tahun 2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi …

  Menteri, Peraturan, Kraton, Peraturan menteri perhubungan, Perhubungan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan …

  2017, Tahun, Peraturan, Tahun 2017

JDIH | Kementerian Perhubungan

Created Date: 7/2/2009 10:26:59 AM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330, Pasal 339, dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan …

  Indonesia, Menteri, Republik, Nasional, Perhubungan, Menteri perhubungan republik, Menteri perhubungan republik indonesia

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 3. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi

  Menteri, Republik, Perhubungan, Kedatangan, Menteri perhubungan republik

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …

NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang ...

  2016, Tarif

PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK …

pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 5 13. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana ...

  Peraturan, Menter, Peraturan menter, Perhubungan, Pelayaran, Republ, 239 perhubungan republ, 207 k

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan …

  Indonesia, Menteri, Republik, Perhubungan, Menteri perhubungan republik, Menteri perhubungan republik indonesia

PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor : …

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan. BAB II SYARAT-SYARAT Pasal 2 (1) Kualitas Air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, Fisika, kimia, …

  Jenderal, Direktur, Direktur jenderal

PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK …

30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. BAB II PENYELENGGARA KEGIATAN DI PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN LAUT Bagian Kesatu Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Pasal 2 (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi: a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan

  Peraturan, Menter, Jenderal, Peraturan menter, Direktur, Perhubungan, Direktur jenderal, Republ, 239 perhubungan republ, 207 k

Nomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan - ESDM

11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. BAB II TINGKAT MUTU PELAYANAN Pasal 2 Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh

  Jenderal, Direktur, Direktur jenderal

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …

(2) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan: a. tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan Badan, atau tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Wajib Pajak m,emiliki lebih dari satu tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha; b.

  Jenderal, Direktur, Direktur jenderal

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN ...

10. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 29), paling lama 12 …

  Jenderal, Direktur, Direktur jenderal

INDONESIA DAN SINGAPURA PERBARUI PERJANJIAN PAJAK

Nomor: SP-03/2020 INDONESIA DAN SINGAPURA PERBARUI PERJANJIAN PAJAK Jakarta, 5 Februari 2020 – Pemerintah Indonesia dan Singapura telah mencapai kesepakatan