PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN …
Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan bukan pemberhentian sebagai PNS. - 5 - BAB II KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Pranata Keuangan APBN berkedudukan sebagai ...
Tags:
Jabatan, Pelaksanaan, Petunjuk, Pembinaan, Pemberhentian, Petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
SAPK ONLINE - bkn.go.id
www.bkn.go.idTampilan Profile Pensiun Instansi dan Satuan Kerja sesuai dengan Login Kewenangan yang diberikan Nama PNS yang Login saat ini 1 2
www.bkn.go.id
www.bkn.go.idCreated Date: 1/18/2004 4:40:47 AM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA - bkn.go.id
www.bkn.go.id12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen,
SALINAN - bkn.go.id
www.bkn.go.id- 2 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …
www.bkn.go.idLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.63, 2017 ADMINISTRASI. Kepegawaian. PNS. Manajemen. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
CAT BKN UNTUK INDONESIA
www.bkn.go.idCAT untuk seleksi CPNS dengan metode rangking, system passing grade diterapkan BKN untuk test CPNS dengan CAT pada tahun 2010, sebagai dasar hukumnya Perka BKN Nomor 9 tahun 2010. ... Bank Soal 47 Pelaksanaan 49 Quality Assurance 64 Pengembangan CAT 71 CAT BKN UNTUK INDONESIA.vi. Bagian I PENDAHULUAN.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA - bkn.go.id
www.bkn.go.idbadan kepegawaian negara peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 33 tahun 201 1 tentang kenaikan pangkat bag1 pegawai negeri slpll yang memperoleh surat tanda ...
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
www.bkn.go.id3. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. 4. Standar Prestasi Kerja adalah target yang ditetapkan dalam SKP. 5. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah suatu proses
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
www.bkn.go.idS-Pengantar Jadwal SKB ke Istansi (DS) _Non Lampiran 2 Author: USER Created Date: 11/10/2021 4:01:42 PM ...
PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2021
www.bkn.go.idPANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2021 Jabatan : 10101001 - ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR 2 Kode Jumlah Instansi : 4011 - …
Related documents
PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI …
www.bkn.go.idpemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan j. pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Pasal 4 Selain jenis pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat Pemberhentian Karena Hal Lain, antara lain sebagai berikut: a. ...
Negeri, Petunjuk, Pegawai, Tekin, Pemberhentian, Petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …
www.dpr.go.idKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang diberhentikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 16 (1) Kedudukan protokol Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diatur dengan Undang-undang.
SRTINRN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
jdih.setkab.go.idadalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK. 19. Cuti PPPK selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 20. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan ...
MAJIKAN - jtksm.mohr.gov.my
jtksm.mohr.gov.myPemberhentian Kerja Sementara 1980). Pekerja tidak boleh dibersarakan sebelum mencapai umur persaraan minimum 60 tahun (Seksyen 5 (1) Akta Umur Persaraan Minimum 2013). Boleh menamatkan perkhidmatan pekerja akibat salahlaku yang berlawanan dengan syarat perkhidmatan selepas siasatan sewajarnya dijalankan (Seksyen 14(1), Akta Kerja 1955).
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 …
peraturan.bpk.go.idpemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero. Pasal 20 Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi dapat mengangkat seorang …
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA CP22A …
phl.hasil.gov.myBorang pemberitahuan ini hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) : sekurang-kurangn ya 30 hari sebelum tarikh pemberhentian seseorang pekerja; atau dalam tem poh 30 hari selepas dimaklumkan kematian seseorang pekerja Nama & Alamat Majikan No. Majikan No. Telefon Majikan:
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA CP22B …
phl.hasil.gov.myBorang pemberitahuan ini hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) : sekurang-kurangn ya 30 hari sebelum tarikh pemberhentian seseorang pekerja; atau dalam tem poh 30 hari selepas dimaklumkan kematian seseorang pekerja Nama & Alamat Majikan No. Majikan No. Telefon Majikan :