UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - …

dhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa

  Kegunaan

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan …

dhendianto-birohukum bpk-ri/10/16/2006 1 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa

  2004, Tahun, Tentang, Uu no, 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan, Perbendaharaan

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK …

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa …

  Bangsa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK; 4. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat,

  Kegunaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …

j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 14 (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD .

  Pejabat, Meninggalkan

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 10. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.

  2003, Reagan, Tahun, Kegunaan, Tentang, Anggaran, Tahun 2003 tentang keuangan negara

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

penerimaan dan pengeluaran negara. (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

  Pengeluaran

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

5. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 6. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan

  Kegunaan, Pemerintah

PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM …

PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM ERA REFORMASI Prof. Dr. Anwar Nasution1 1. Pengantar ... independen serta hasil pemeriksaannya tersedia secara terbuka untuk publik. Untuk selanjutnya, makalah ini dibagi dalam lima bagian. Bagian kedua ... mengukur efektifitas dan efisiensi kegiatan sektor negara dan melestarikan terwujudnya NKRI.

  Reagan, Stroke, Dalam, Kegunaan, Pengelolaan, Publik, Perbaikan pengelolaan keuangan negara dalam, Perbaikan, Perbaikan pengelolaan keuangan negara dalam era

UU 19 Tahun 2016 Kop Presiden HVS

terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

  Undang, Undang undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral …

  Undang, Undang undang

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 - KPPU

UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 3 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 5 NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Bab I Ketentuan Umum 6 Bab II Asas dan Tujuan 8 Bab III Perjanjian yang Dilarang 9 Bab IV Kegiatan yang Dilarang 13 Bab V Posisi Dominan 15 Bab VI Komisi …

  Undang, Undang undang

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

  Undang, Undang undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR

Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran ...

  Undang, Undang undang

JDIH | Kementerian Perhubungan

Created Date: 7/2/2009 10:26:59 AM

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Created Date: 5/18/2020 2:54:15 PM