INOVASI KEUANGAN DIGITAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN …

otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 13 /pojk.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbang : a. bahwa seiring kemajuan teknologi, inovasi keuangan

  Kegunaan, Jasa, Otoritas, Otoritas jasa keuangan, Jasa keuangan

TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI …

otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12 /pojk.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN - ojk.go.id

menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan nomor : 153 /pmk.010/2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek

  Indonesia, Peraturan, Tentang

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI …

otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 30/pojk.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan …

  Tata, Perusahaan, Tata kelola perusahaan, Kelola

SALINAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI …

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas …

  Tata, Perusahaan, Tata kelola perusahaan, Kelola

PERATURAN BANK INDONESIA - Portal OJK

- 5 - b. Bank … g. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari

  Bank, Indonesia, Peraturan, Peraturan bank indonesia, Transaksi

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN …

peraturan otoritas jasa keuangan nomor 30 /pojk.04/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dengan rahmat tuhan yang maha esa

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR …

- 3 - 13. Pembiayaan … 6. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudharabah, adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN …

Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 8 - Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ...

  Kegunaan, Jasa, Otoritas, Otoritas jasa keuangan

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN …

2-- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang

  Kegunaan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318); 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang

  Indonesia, Undang, Republik, Nomor, Undang nomor, Republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang nomor, Undang republik indonesia nomor, Republik indonesia nomor, Undang nomor 28

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992 Menimbang : a. bahwa untuk memelihara …

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia, Undang nomor, Undang republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk …

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia, Undang nomor, Undang undang republik indonesia nomor 28

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur …

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia, Undang republik indonesia nomor