UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang …

  Indonesia, Undang, Republik, Undang undang republik indonesia, Perdagangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 …

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor ... Pasal 11 (1) Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi: a. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; b. advokat.

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Undang nomor, Undang republik indonesia nomor, Republik indonesia tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …

presiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang undang republik indonesia, Republik indonesia undang undang republik indonesia nomor

SALINAN - dpr.go.id

salinan undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang undang republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dengan rahmat tuhan yang maha esa, presiden republik indonesia,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - dpr.go.id

undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Undang republik indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di

  Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …

- 3- 6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. 7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,

  Angus

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …

PERDAGANGAN DUNIA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... e. bahwa dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia ... MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO LEMBARAN …

  Menteri, Republik, Perdagangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERADILAN …

Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal: a tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Paragraf 2

  Agung, Mahkamah, Mahkamah agung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

  2004, Tahun, Tentang, Tahun 2004, Tahun 2004 tentang

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN …

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan . 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

  2004, Tahun, Tentang, Tahun 2004, Tahun 2004 tentang

JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …

ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan Pasal 15 ayat (3 ) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah

  2004, Tahun, Tentang, Tahun 2004 tentang

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK …

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4424); 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

  2004, Tahun, Tentang, Tahun 2004, Tahun 2004 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun; 11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat ...

  2004, Tahun, Tentang, Tahun 2004 tentang