INOVASI KEUANGAN DIGITAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN …

otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 13 /pojk.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbang : a. bahwa seiring kemajuan teknologi, inovasi keuangan

  Kegunaan, Jasa, Otoritas, Otoritas jasa keuangan, Jasa keuangan

TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI …

otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12 /pojk.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN - ojk.go.id

menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan nomor : 153 /pmk.010/2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek

  Indonesia, Peraturan, Tentang

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI …

otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 30/pojk.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan …

  Tata, Perusahaan, Tata kelola perusahaan, Kelola

SALINAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI …

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas …

  Tata, Perusahaan, Tata kelola perusahaan, Kelola

PERATURAN BANK INDONESIA - Portal OJK

- 5 - b. Bank … g. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari

  Bank, Indonesia, Peraturan, Peraturan bank indonesia, Transaksi

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN …

peraturan otoritas jasa keuangan nomor 30 /pojk.04/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dengan rahmat tuhan yang maha esa

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR …

- 3 - 13. Pembiayaan … 6. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudharabah, adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN …

Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 8 - Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ...

  Kegunaan, Jasa, Otoritas, Otoritas jasa keuangan

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN …

2-- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang

  Kegunaan

UU 19 Tahun 2016 Kop Presiden HVS

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Dengan . . . SALINAN

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang nomor, Republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 …

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun …

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang nomor, Undang republik indonesia nomor, Republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - OJK

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia, Undang nomor, Republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang nomor, Undang republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …

REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat …

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia, Undang republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, ... Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa …

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang undang republik indonesia nomor 28, Undang undang republik indonesia nomor 28 tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6.

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Undang republik indonesia