Pasal 5

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 2 Mengingat: 1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  Alspa, Pasal 5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …

BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA Pasal 5 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

  Alspa, Pasal 5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN …

BAB III BIDANG USAHA MODAL ASING Pasal 5 (1). Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam

  Alspa, Pasal 5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 …

c. hak guna ruang angkasa. Pasal 17 (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu

  Alspa

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 …

www.hukumonline.com ayat (2) huruf l diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 4 Untuk pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan …

  Alspa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

- 5 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa

SALINAN - dpr.go.id

- 3 - 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

4 5 RI NASI 2015 2035 RI NASI 2015 2035 Kata Pengantar Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah,