KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI - Jimly Asshiddiqie
Mahkamah Konstitusi bersifat final, dan karena itu dikuatirkan jika Mahkamah Agung dijadikan pihak, putusannya menjadi tidak final lagi. Di samping itu, timbul pula kekuatiran jika Mahkamah Agung menjadi pihak yang bersengketa dengan Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan utnuk memutus secara sepihak ada pada Mahkamah Konstitusi.
Download KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI - Jimly Asshiddiqie
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
Konsep Negara Hukum - Jimly Asshiddiqie
jimly.comsedangkan Mahkamah Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri di samping Mahkamah Agung atas jasa Professor Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha Negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah
Related documents
United Nations Information Centres
unic.un.orgCreated Date: 12/12/2007 12:24:52 PM
PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG …
bawas.mahkamahagung.go.idMahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012. Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan: 1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;
Mahkamah Agung
bawas.mahkamahagung.go.idMahkamah Agung
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
lab-hukum.umm.ac.idMahkamah Konstitusi diharapkan dapat mendorong penyebarluasan dan peningkatan pemahaman peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MK sehingga dalam jangka panjang akan memperlancar proses persidangan di MK dan pada akhirnya ikut mewujudkan visi membangun konstitusionalitas Indonesia dan mewujudkan budaya ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …
www.dpr.go.idMahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978. Pasal 2 Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR
www.dpr.go.idMahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Pasal 20 (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang