MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- 3 - memutuskan: menetapkan : peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 17
Download MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
2
jdih.esdm.go.idmelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan serta tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian. 18. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …
jdih.esdm.go.idKeselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja-sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ESDM
jdih.esdm.go.id6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM
jdih.esdm.go.idPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan ...
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
jdih.esdm.go.idb. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan. 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi. 2) untuk permohonan yang dapatdikembalikan diajukan,
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor …
jdih.esdm.go.idNomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM
jdih.esdm.go.idDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 …
USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN …
jdih.esdm.go.iduntuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji. 9. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. 10.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …
jdih.esdm.go.idsegala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana : a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,
SALINAN - ESDM
jdih.esdm.go.iddi bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 3. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah. 4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau ...
Related documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR …
birohukum.pu.go.idmemutuskan : menetapkan: peraturan menteri pekerjaan umum tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan. bab i ketentuan umum pasal 1 ...
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
repository.beacukai.go.idmenteri keuangan republik indonesia peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor: 65/pmk.04/2007 tentang pengusaha pengurusan jasa kepabeanan
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK ... - gmf …
www.gmf-aeroasia.co.idmenteri ketenagakerjaan menteri ketenagakerjaan republik indonesia publikdonesia peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 28 tahun 2014
UCAPAN PENGERUSI KOPERASI TENTERA - …
www.katmb.com.myTeks Ucapan YB. Datuk Abdul Rahim Bakri Timbalan Menteri Pertahanan Sempena Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Koperasi Tentera Yang Ke-49 Tarikh : …
PELAKSANAAN PROPER - menlh.go.id
www.menlh.go.id3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
MENTER!KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN
www.sjdih.kemenkeu.go.id-5 - 18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 19. Direktur Jenderal adalah Direktur J enderal Be a dan Cukai. 20. Pejabat …
LAMPIRAN 2 Senarai Syarikat Milik Menteri …
www.treasury.gov.my2 ; Amanah Raya Berhad . 3 : Astronautic Technology (M) Sdn Bhd . 4 : Bank Pembangunan Malaysia Berhad . 5 : Bank Perusahaan Kecil & …
SIARAN PERS Presiden Jokowi dan Para Menteri …
www2.bkpm.go.idSIARAN PERS Presiden Jokowi dan Para Menteri Menyambut 1.000 Investor di Forum Bisnis BKPM di Shanghai Shanghai, 5 September 2016 –Presiden Jokowi memanfaatkan rangkaian kunjungan dalam