MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI …
2 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Download MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI …
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - GMF AeroAsia
www.gmf-aeroasia.co.idpresiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK …
www.gmf-aeroasia.co.idmenteri ketenagakerjaan menteri ketenagakerjaan republik indonesia publikdonesia peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 28 tahun 2014
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ... - …
www.gmf-aeroasia.co.idmenteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor per.08/men/vii/2010
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
www.gmf-aeroasia.co.id2 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
Related documents
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI …
www.gmf-aeroasia.co.idmenteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor per.08/men/vii/2010
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
repository.beacukai.go.idmenteri keuangan republik indonesia peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor: 65/pmk.04/2007 tentang pengusaha pengurusan jasa kepabeanan
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN …
skkmigas.go.idsatuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (skk migas) pedoman tata kerja nomor: ptk-007/skkma0000/2017/s0 (revisi 04)
Dasar Penswastaan Televisyen Di Negara …
digilib.esaunggul.ac.id6 berkuatkuasa mulai tahun 1989 yang meletakkan kuasa kawalan penyiaran di negara ini ke tangan Menteri Penerangan. Tujuannya untuk memastikan agar TV3 ataupun
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - …
www.bpk.go.iddhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 …
dkn.or.id(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 21 (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
www.dpr.go.idPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.
www.migasreview.com- 5 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …
www.foodstation.co.idwww.hukumonline.com b. menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah. (8) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Badan Usaha Milik