UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
Download UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
SALINAN - dpr.go.id
www.dpr.go.idsalinan undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
www.dpr.go.idundang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dengan rahmat tuhan yang maha esa, presiden republik indonesia,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - dpr.go.id
www.dpr.go.idundang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
www.dpr.go.id- 3- 6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. 7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 …
www.dpr.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …
www.dpr.go.idPERDAGANGAN DUNIA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... e. bahwa dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia ... MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO LEMBARAN …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 …
www.dpr.go.idUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor ... Pasal 11 (1) Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi: a. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; b. advokat.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERADILAN …
www.dpr.go.idJaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal: a tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Paragraf 2
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR
www.dpr.go.iddipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. (2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan
Related documents
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI …
www.gmf-aeroasia.co.idmenteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor per.08/men/vii/2010
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
repository.beacukai.go.idmenteri keuangan republik indonesia peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor: 65/pmk.04/2007 tentang pengusaha pengurusan jasa kepabeanan
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN …
skkmigas.go.idsatuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (skk migas) pedoman tata kerja nomor: ptk-007/skkma0000/2017/s0 (revisi 04)
Dasar Penswastaan Televisyen Di Negara …
digilib.esaunggul.ac.id6 berkuatkuasa mulai tahun 1989 yang meletakkan kuasa kawalan penyiaran di negara ini ke tangan Menteri Penerangan. Tujuannya untuk memastikan agar TV3 ataupun
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - …
www.bpk.go.iddhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 …
dkn.or.id(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 21 (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-
c.
www.migasreview.com- 5 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …
www.foodstation.co.idwww.hukumonline.com b. menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah. (8) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Badan Usaha Milik
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI …
www.gmf-aeroasia.co.id2 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara