Example: tourism industry

6 Laporan Keuangan PPKD - bandungkab.go.id

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 114 BAB VI PENYUSUNAN Laporan Keuangan PPKD A. KERANGKA HUKUM Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 2005. Laporan Keuangan dihasilkan SKPKD akan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan SKPD untuk kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. B. DESKRIPSI KEGIATAN Laporan Keuangan Pemda merupakan Laporan Keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan Laporan Keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan Keuangan Pemda ini dibuat setiap semester/tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Untuk bisa menyusun Laporan Keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun Laporan Keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD menyusun Laporan Keuangan sebagai PPKD/BUD.

pinjaman Pengeluaran Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti. Permendagri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ...

Tags:

  Pinjaman, Pengeluaran, Pinjaman pengeluaran

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 6 Laporan Keuangan PPKD - bandungkab.go.id

1 Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 114 BAB VI PENYUSUNAN Laporan Keuangan PPKD A. KERANGKA HUKUM Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 2005. Laporan Keuangan dihasilkan SKPKD akan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan SKPD untuk kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. B. DESKRIPSI KEGIATAN Laporan Keuangan Pemda merupakan Laporan Keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan Laporan Keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan Keuangan Pemda ini dibuat setiap semester/tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Untuk bisa menyusun Laporan Keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun Laporan Keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD menyusun Laporan Keuangan sebagai PPKD/BUD.

2 Pada saat akan disusun Laporan Keuangan pemda maka Laporan Keuangan SKPD dan PPKD digabungkan untuk menjadi Laporan Keuangan tingkat Pemda. Format Laporan Keuangan PPKD sama dengan Laporan Keuangan SKPD. Yang berbeda dari kedua Laporan Keuangan tersebut adalah cakupan transaksi dan akun yang digunakannya. Adapun komponen Laporan Keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri atas: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b) Neraca; c) Laporan Arus Kas; dan d) Catatan atas Laporan Keuangan . Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 115 Laporan Keuangan PPKD dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu: 1. Semester, yang dimulai dari periode Januari - Juni 2. Tahunan, yang dimulai dari periode Januari Desember Format Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan dapat dilihat pada Lampiran , , , , , C. PENYUSUNAN Laporan Keuangan PPKD Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar tiap-tiap akun.

3 Agar memudahkan kontrol dalam penyusunan Laporan Keuangan secara manual, dapat dibantu melalui penyusunan Kertas Kerja (Worksheet). Format Kertas Kerja (Worksheet) dapat dilihat pada Lampiran , bab ini. Langkah-langkah dalam penyusunan Laporan Keuangan PKPD sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas: Neraca saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Jurnal Penutupan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebelum konversi dan Laporan Realisasi Anggaran setelah konversi, kemudian menyusun Neraca sebelum konversi dan Neraca setelah konversi. 1. Neraca Saldo Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom Neraca Saldo dalam worksheet, sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing. Format Neraca Saldo dapat dilihat pada Lampiran 2.

4 Jurnal Penyesuaian Jurnal penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari akun-akun LRA dan neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi: transaksi penyesuaian akibat adanya perbedaan waktu pengakuan transaksi seperti pengakuan piutang, akumulasi penyusutan di akhir periode akuntansi, penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan untuk pembelian/pembangunan aktiva tetap, dan penyesuaian penerimaan hibah berupa aset. Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 116 a. Jurnal Penyesuaian untuk Pengakuan Piutang Dr Piutang Pendapatan xxx Cr Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang xxx b. Jurnal Penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan untuk pembelian/pembangunan aktiva tetap Dr EDL Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek xxx Cr Utang Jangka Pendek Xxx c. Jurnal Penyesuaian untuk Penerimaan Hibah Aset Dr Aset .. Xxx Cr Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset.

5 Xxx Jurnal penyesuaian tersebut dicatat dalam jurnal umum kemudian diposting ke buku besar serta diletakkan dalam kolom Penyesuaian yang terdapat pada Kertas Kerja. 3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran PPKD Sebelum Konversi Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat, disusun setiap semester/tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Format Laporan Realiasi Anggaran PPKD sebelum Konversi dapat dilihat pada Lampiran 4. Jurnal Penutup Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal sehingga menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta menutup surplus/defisit ke ekuitasnya PPKD. Jurnal penutup yang dilakukan PPKD adalah sebagai berikut: Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 117 a.

6 Jurnal Penutup jika PPKD mendapatkan Surplus Dr Pendapatan Dana Perimbangan .. Xxx Dr Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah .. Xxx Dr Penerimaan Pembiayaan Xxx Cr Belanja Tidak xxx Cr pengeluaran Pembiayaan xxx Cr SiLPA xxx b. Jurnal Penutup jika PPKD mendapatkan Defisit Dr Pendapatan Dana Perimbangan .. Xxx Dr Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah .. Xxx Dr Penerimaan Pembiayaan Xxx Dr SiLPA Xxx Cr Belanja Tidak xxx Cr pengeluaran Pembiayaan xxx Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di Neraca menjadi jumlah yang benar. 5. Neraca PPKD sebelum Konversi Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi Keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Format Neraca PPKD sebelum konversi dapat dilihat Lampiran bab ini. 6. Konversi Laporan Keuangan PPKD Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD yang dihasilkan oleh sistem ini menggunakan struktur akun belanja yang berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

7 Untuk itu diperlukan sebuah langkah konversi. Berikut bagan konversi yang dimaksud. a. Konversi Untuk LRA - Pendapatan Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 118 melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu: (i) Dari komponen Dana Perimbangan, yakni: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi-Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer. (ii) Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni: Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ke komponen Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN A. Pendapatan Asli Daerah A. Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 2.

8 Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan B. Dana Perimbangan B. Pendapatan Transfer 1. Dana Bagi-Hasil: Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - Dana Bagi-Hasil Pajak 1. Dana Bagi-Hasil Pajak - Dana Bagi-Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2. Dana Bagi-Hasil Sumber Daya Alam 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Dana Alokasi Khusus C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya1. Pendapatan Hibah 1. Dana Otonomi Khusus 2. Dana Darurat 2. Dana Penyesuaian 3. Dana Bagi-hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Pendapatan Bagi-Hasil Pajak 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 2. Pendapatan Bagi-Hasil Lainnya C. Lain-lain Pendapatan yang Sah 1. Pendapatan Hibah 2. Pendapatan Dana Darurat 3. Pendapatan Lainnya Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 119 b.

9 Konversi Untuk LRA - Belanja Belanja Langsung bukan merupakan kewenangan SKPKD sebagai PPKD, tetapi merupakan kewenangan SKPKD sebagai SKPD. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi, yang diuraikan sebagai berikut: (i) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan (ii) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan Keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD. Tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA OPERASI Bunga Belanja Pegawai Subsidi Belanja Barang Hibah Belanja Bunga Bantuan Sosial Belanja Subsidi Belanja Bagi Hasil Belanja Hibah Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga Belanja Bantuan Keuangan BELANJA MODAL BELANJA TAK TERDUGA TRANSFER c.

10 Konversi Untuk LRA Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam Lapo ran R eal is as i Anggar an dan Neraca, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu: (i) Dari akun penerimaan pinjaman daerah ke pinjaman dalam negeri, dan Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 120 (ii) Dari akun penerimaan piutang daerah ke penerimaan kembali pinjaman pengeluaran Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti. Permendagri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan Daerah A. Penerimaan Pembiayaan 1. Penggunaan SiLPA 1. Penggunaan SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.


Related search queries