ANGGARAN BELANJA NEGARA DALAM APBN

1 Sie Infokum - Ditama Binbangkum 1 ANGGARAN BELANJA NEGARA DALAM APBN A. LATAR BELAKANG Keuangan NEGARA meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban NEGARA . Dan seluruh rangkaian kegiatan ini memiliki akibat-akibat keuangan sehingga memerlukan adanya suatu perencanaan keuangan yang cermat (budgeting atau penganggaran). ANGGARAN ini memiliki fungsi diantaranya sebagai pedoman DALAM mengelola NEGARA DALAM periode tertentu, sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah dan sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah DALAM melaksanakan kebijakan yang telah dipilih.

2 Di Indonesia pada awalnya secara resmi digunakan istilah begrooting untuk menyatakan pengertian ANGGARAN . Namun sejak Proklamasi Kemerdekaan, digunakan istilah ANGGARAN Pendapatan dan BELANJA sebagaimana terdapat DALAM Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan DALAM perkembangannya ditambahkan kata NEGARA menjadi ANGGARAN Pendapatan dan BELANJA NEGARA (APBN). APBN ini merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan NEGARA secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sehingga penyelenggara NEGARA (Pemerintah) setiap tahun mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN untuk dibahas bersama DPR.

3 Jika disetujui maka RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) APBN yang berlaku selama 1 (satu) tahun ANGGARAN . Secara garis besar, APBN memiliki komponen Pendapatan NEGARA dan Hibah, BELANJA NEGARA , dan Pembiayaan. ANGGARAN BELANJA pada tahun ini, melalui UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang ANGGARAN Pendapatan dan BELANJA NEGARA Tahun 2010, ditetapkan sebesar ,00 (satu kuadriliun empat puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh enam miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

4 Karena merupakan bagian dari keuangan NEGARA , maka DALAM kegiatan pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BELANJA telah diatur DALAM beberapa peraturan perundang-undangan. Sie Infokum - Ditama Binbangkum 2B. DEFINISI UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NEGARA Pasal 1 angka 14 : BELANJA NEGARA adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan BELANJA adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum NEGARA /Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar DALAM periode tahun ANGGARAN yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

5 C. KLASIFIKASI BELANJA 1. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NEGARA DALAM Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NEGARA , disebutkan bahwa APBN yang telah disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis BELANJA . b. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan BELANJA diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis BELANJA ), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Pusat meliputi BELANJA operasi ( BELANJA pegawai, BELANJA barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial), BELANJA modal, BELANJA lain-lain.

6 Klasifikasi BELANJA menurut fungsi dibagi menjadi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. 2. Menurut fungsi artinya klasifikasi ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan ANGGARAN berbasis kinerja guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Rincian BELANJA NEGARA menurut fungsi1 antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial, disesuaikan dengan tugas masing-masing Kementerian NEGARA /Lembaga.

7 Oleh karena itu program kementerian 1 Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan DALAM rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sie Infokum - Ditama Binbangkum 3negara/lembaga harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. 3. Menurut jenis BELANJA Pasal 11 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa BELANJA NEGARA DALAM APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah : a.

8 BELANJA Pemerintah Pusat 1. BELANJA Pegawai 2. BELANJA Barang 3. BELANJA Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Hibah 7. Bantuan Sosial 8. BELANJA Lain-Lain b. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian BELANJA Pegawai adalah BELANJA kompensasi baik DALAM bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat NEGARA , PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

9 Contoh : gaji, tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai. BELANJA barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan BELANJA perjalanan. BELANJA barang ini terdiri dari BELANJA pengadaan barang dan jasa2, BELANJA pemeliharaan3, dan BELANJA perjalanan4. 2 Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK)

10 , pengadaan/penggantian peralatan kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok fungsi Kementerian/Lembaga, pengadaan kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur Pemerintah Pusat dan pengeluaran jasa non-fisik (contoh biaya pelatihan dan penelitian). 3 Adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke DALAM kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah BELANJA .