BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH …

1 Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH . PERMASALAHAN Pembangunan 1. Analisis Lingkungan STRATEGIS Sebelum dirumuskan PERMASALAHAN pembangunan DAERAH , terdapat beberapa faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang perlu dikemukakan terlebih dahulu untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan strategi dan kebijakan. a. Kekuatan rovinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan sangat besar. Selain itu, potensi pulau yang sangat banyak dengan keindahan alam pantai yang menakjubkan menjadi potensi pengembangan wisata. Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto, tiga sektor utama penyumbang PDRB yaitu: sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian.

2 Kekuatan lainnya adalah potensi SDM. aparatur Pemerintah Provinsi Kepri tergolong potensial, dengan komposisi sebagian besar sarjana serta keunggulan budaya DAERAH , nilai adat istiadat dan seni budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. b. Kelemahan Selain kekuatan, terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau, antara lain: jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi (meskipun dilihat persentasenya rendah namun jika dilihat kinerja penurunannya melambat) dan jumlah pengangguran yang cukup tinggi. Disamping itu, kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan cukup tinggi, khususnya antara Kota Batam dengan kabupaten/kota yang lain. Kelemahan lainnya adalah lahan dan SDM di bidang pertanian terbatas, sehingga produksi pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk.

3 Di bidang infrastruktur, ketersediaan pelabuhan dan dermaga serta kapal pengangkut untuk mendukung konektivitas antar pulau juga sangat kurang. Di sisi yang lain kapasitas listrik yang kurang memadai di beberapa kabupaten/kota, sehingga seringkali terjadi pemadaman bergilir. Ketersediaan air bersih di beberapa kabupaten/kota juga kurang memadai. Begitu pula dengan jaringan telekomunikasi di beberapa pulau berpenghuni juga masih kurang. c. Peluang Beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dalam pengembangan Provinsi Kepulauan Riau antara lain adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan pengembangan wilayah terdepan/perbatasan semakin meningkat, sebagaimana IV - 1. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

4 Penetapan wilayah Free Trade Zone menjadi peluang bagi peningkatan investasi dan aktivitas perdagangan dan jasa-jasa lainnya. Disisi yang lain potensi pemodal yang berpeluang menanamkan investasinya di Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembanganan sumberdaya perikanan yang sangat besar menjadi peluang bagi pengembangan industri pengolahan produk perikanan yang berdaya saing tinggi, termasuk dalam pengembangan pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil. d. Ancaman Beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: sebanyak 22 Pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi tantangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jarak tempuh antar kabupaten/kota dan jarak tempuh antar kecamatan yang cukup lama juga menjadi tantangan untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan laut untuk mempercepat waktu tempuh.

5 Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. (MEA) menjadikan persaingan produk dengan negara lain semakin besar, menjadi tantangan dalam peningkatan standarisasi, mutu produk-produk DAERAH dan menjadi acaman pula terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. 2. Rumusan PERMASALAHAN Pembangunan 1) Pendidikan a. Angka rata-rata lama sekolah yang masih rendah. b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana SMA/MA/SMK, dan sekolah layanan khusus. c. Masih adanya guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dan sekolah layanan khusus, terutama di wilayah hinterland. d. Belum optimalnya prestasi siswa di bidang akademik dan non akademik, dan belum optimalnya pembentukan karakter siswa. e. Belum sebandingnya jumlah SMK dengan SMA dan sedikitnya SMK.

6 Kemaritiman dan politeknik kelautan/perikanan yang mampu menyediakan tenaga terampil di bidang kemaritiman. f. Kualitas tenaga guru dan tenaga kependidikan yang kurang memadai. g. Masih rendahnya lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan dunia industri. 2) Kesehatan a. Belum optimalnya pelacakan kasus kematian ibu dan bayi serta kasus gizi buruk dan gizi kurang. b. Belum optimalnya pelaksanaan upaya-upaya preventif dan promotif pada pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau. c. Belum optimalnya pengembangan lingkungan yang sehat. d. Belum maksimalnya penanggulangan kasus penyakit menular dan tidak menular. IV - 2. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. e. Belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar akreditasi.

7 F. Belum optimalnya penyebaran tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota. g. Belum tercapainya universal health coverage jaminan kesehatan nasional dan belum sepenuhnya terintegrasi antara jaminan kesehatan DAERAH ke JKN/KIS. 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Kondisi infrastruktur cukup memadai di Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun, namun masih belum memadai pada Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas. b. Masih terdapat jalan/jembatan Provinsi dalam kondisi rusak. c. Belum optimalnya penyedian air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. d. Belum optimalnya penanganan banjir, ditandai masih adanya titik-titik genangan banjir. e. Belum disusunnya Rencana Detail Tata Ruang sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya Peraturan DAERAH RTRW Provinsi Kepulaun Riau.

8 4) Pertanahan a. Belum optimalnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan, terutama masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah provinsi. 5) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman a. Masih luasnya kawasan kumuh di perkotaan. b. Belum layaknya kualitas permukiman penduduk, khususnya permukiman di wilayah pantai dan suku terasing. c. Persoalan ketersediaan dan pasokan air bersih dan belum optimalnya pelayanan sanitasi. d. Belum tertatanya Bangunan dan Lingkungan di kawasan STRATEGIS Provinsi dan lintas DAERAH Kab/Kota. 6) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat a. Belum tercukupinya kuantitas personil (PNS dan PPNSD) dalam menunjang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. b. Rendahnya kualitas sumberdaya aparatur Satpol PP.

9 C. Belum optimalnya penegakan Peraturan DAERAH dan Peraturan Gubernur. d. Masih rendahnya gangguan trantib yang tertangani. e. Belum tersedianya pemetaan rawan kebakaran. f. Belum optimalnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam bidang Ipoleksosbudhankam. g. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. h. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. IV - 3. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. i. Belum terpenuhi tata kelola dan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana. j. Kurangnya efektifitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana. 7) Sosial a. Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah. b.

10 Belum adanya panti sosial pemerintah yang memberikan pelayanan (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat (organisasi/yayasan/lembaga sosial). dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 8) Tenaga kerja a. Masih banyaknya pengangguran dan belum optimal partisipasi angkatan kerja. b. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, pelatihan berbasis kompetensi (sertifikasi). c. Terjadinya kasus sengketa perusahaan dan tenaga kerja yang memerlukan penanganan. d. Belum optimalnya upaya keselamatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. e. Posisi Provinsi Kepulauan Riau sebagai pintu gerbang lintas migrasi antar negara, sehingga diperlukannya kerjasama untuk penanganan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan, penanganan keimigrasian, serta pengiriman dan pemulangan TKI.