DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - Komnas HAM

NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk

Tags:

  Yang, 1999, Tahun, Martha, Maha, Dengan, Tahun 1999, Dengan rahmat tuhan yang maha esa

Information

Documents from same domain

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 …

www.komnasham.go.id

undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan international covenant on economic, social and cultural rights (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) i. umum ... pada tanggal 13 november …

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Undang undang republik indonesia nomor 11, Undang undang republik indonesia nomor 11 tahun

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN 2016

www.komnasham.go.id

GMIT Gereja Masehi Injili Timur GMIM Gereja Masehi Injili di Minahasa GKI Gereja Kristen Indonesia HAM Hak Asasi Manusia HIMMABUDI Himpunan Mahasiswa Buddha Indonesia HKI Huria Kristen Indonesia ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights JAI Jemaat Ahmadiyah Indonesia KBB Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ...

  Mgit

Related documents

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 - KPPU

kppu.go.id

4 undang-undang nomor .5 tahun 1999 4. keputusan presiden republik indonesia 57 nomor 162/m tahun 2000 5. keputusan komisi pengawas persaingan usaha 63 nomor : 05/kppu/kep/ix/2000 tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 bab i ketentuan umum 64 bab ii …

  1999, Tahun, Tahun 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 …

www.dpr.go.id

Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879); 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara

  1999, Tahun, Tahun 1999

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

elhkpn.kpk.go.id

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

  1999, Tahun, Tahun 1999

SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

jdih.setkab.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4I Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44121; SK …

  1999, Tahun, Tahun 1999

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN …

standarpangan.pom.go.id

Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 6. P eraturan P emerintah No mor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 7.

  1999, Tahun, Tahun 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 …

luk.staff.ugm.ac.id

NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materia1 dan spiritua1 berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945; b.

  1999, Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Tahun 1999, Undang undang republik indonesia nomor 18

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …

www.dpr.go.id

NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b.

  1999, Tahun, Tahun 1999

Related search queries