DJP Tax Knowledge Base - Peraturan http://tkb-djp/tkb ...

1 Peraturan Dirjen PajakPER-18/PJ/2017 tgl 2 Nopember 2017 Peraturan Dirjen Pajak PER-18/PJ/2017 - DJP Tax Knowledge BaseKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANGTATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORANPAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATASTANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELIATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYADIREKTUR JENDERAL PAJAK, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor261 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian PengenaanPajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, danPerjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor37 tentang Tata Cara Pembayaran clan Pelaporan Pajak Penghasilan atasPenghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlumenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penelitian Bukti PemenuhanKewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanahdan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau BangunanBeserta Perubahannya.

2 Menteri Keuangan Nomor 261 tentang Tata Cara Penyetoran,Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari PengalihanHak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atauBangunan Beserta Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29); Menteri Keuangan Nomor 37 tentang Tata Cara Pembayaran clanPelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam SkemaKontrak Investasi Kolektif Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 374);MEMUTUSKAN:Menetapkan: Peraturan DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTIPEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARIPENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUALBELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA 1 Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan ataspenghasilan hak atas tanah dan/ atau bangunan; perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/ atau bangunanharus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PajakPenghasilan ke Kantor Pelayanan 2(1)Penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 meliputi penelitian formal dan material.

3 (2)Penelitian formal dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasitanah dan/ atau bangunan.(3)Penelitian material dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak:DJP Tax Knowledge Base - Peraturanhttp://tkb-djp/tkb/engine/ of 55/3/2018, 1:33 PMPeraturan Dirjen PajakPER-18/PJ/2017 tgl 2 Nopember 2017 Peraturan Dirjen Pajak PER-18/PJ/2017 - DJP Tax Knowledge Wajib Pajak terdaftar, dimana:1)Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak diadministrasikan; atau2)kegiatan usaha dilakukan, dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang usahapokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan; wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, untuk orang pribadi yang belum memilikiNomor Pokok Wajib 3(1)Untuk keperluan penelitian formal, orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 atau kuasanya harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhankewajiban penyetoran Pajak Penghasilan ; , dalam hal sistem informasi sudah tersedia,ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

4 (2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan suratpermohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan Setoran Pajak yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara clan NomorTransaksi Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan Potongan atau saranaadministrasi lainnya yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak; pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan atau perjanjian pengikatanjual beli atas tanah clan/ atau bangunan beserta perubahannya yang telah diisi secaralengkap dan dibubuhi meterai dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalamLampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur JenderalPajak ini; seluruh faktur/bukti penjuatan, bukti transfer dan/ atau fotokopi bukti penerimaanuang secara tunai yang telah ditandatangani pihak yang mengalihkan tanah dan/ ataubangunan di atas meterai; Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atau buktipenagihan Pajak Bumi dan Bangunan lainnya untuk tahun terakhir; Kartu Tanda Penduduk bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga NegaraIndonesia; Paspor bagi pernbeli dan penjuat yang berstatus Warga Negara Asing; kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa untuk menyampaikandan/ atau mengambil dokumen dalam hal penyampaian permohonan penelitan dikuasakan; brosur, price list, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalarn hal pengalihantanah dan/ atau bangunan ditakukan oleh pengembang.

5 Pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimanatercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan tanpa menggunakanNomor Pokok Wajib Pajak.(3)Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dilakukan kepada Spesial PurposeCompany atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentusebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PajakPenghasilan atas penghasilan dari pengalihan Real Estat dalam skema Kontrak InvestasiKolektif tertentu, lampiran permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PajakPenghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus dilengkapi dengan pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estatberbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OtoritasJasa Keuangan.

6 Dari otoritas jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estatbertransaksi dengan Spesial Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif dalamskema Kontrak Investasi Kolektif tertentu; danDJP Tax Knowledge Base - Peraturanhttp://tkb-djp/tkb/engine/ of 55/3/2018, 1:33 PMPeraturan Dirjen PajakPER-18/PJ/2017 tgl 2 Nopember 2017 Peraturan Dirjen Pajak PER-18/PJ/2017 - DJP Tax Knowledge pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihanReal Estat kepada Spesial Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skemaKontrak Investasi Kolektif 4(1)Penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan kelengkapan surat permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajibanpenyetoran Pajak Penghasilan; kesesuaian:1)identitas Wajib Pajak dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilandengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/ atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk atauPaspor;2)jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor oleh Wajib Pajak dengan PajakPenghasilan yang seharusnya terutang berdasarkan surat pernyataan sebagairnanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan3)kode akun pajak, kode jenis setoran, dan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor olehWajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara.

7 (2)Dalam hal permohonan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi atausesuai, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Penelitian Formal BuktiPemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana tercantum dalam LampiranIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini paling lama 3(tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan penelitian diterima lengkap sebanyak 3 (tiga)rangkap.(3)Dalam hal permohonan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi atautidak sesuai, Kantor Pelayanan Pajak mengembalikan permohonan penelitian bukti pemenuhankewajiban penyetoran Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan SuratPemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/ atau Tidak Sesuai sebagaimanatercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan penelitian diterimasebanyak 2 (dua) rangkap.

8 (4)Wajib Pajak atau kuasanya mengambil Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti PemenuhanKewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau SuratPemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/ atau Tidak Sesuai sebagaimanadimaksud pada ayat (3) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanahdan/ atau bangunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3).(5)Dalam hal perrnohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilandikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dapat menyampaikan kembalipermohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan setelahmelengkapi dan/ atau menyesuaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)dan/ atau Pasal 3 ayat (3).Pasal 5 Pejabat yang berwenang dapat menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelangatas pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan setelah Surat Keterangan Penelitian FormalBukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2) 6(1)Untuk memastikan kebenaran jumlah pajak yang terutang, Kantor Pelayanan Pajak melakukanpenelitian material setelah Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan KewajibanPenyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan.

9 (2)Penelitian material dilakukan Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam hal KantorPelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/ atau bangunan samadengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (3) huruf a atau Kantor Pelayanan Pajak tempat tinggal Orang Pribadisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf Tax Knowledge Base - Peraturanhttp://tkb-djp/tkb/engine/ of 55/3/2018, 1:33 PMPeraturan Dirjen PajakPER-18/PJ/2017 tgl 2 Nopember 2017 Peraturan Dirjen Pajak PER-18/PJ/2017 - DJP Tax Knowledge Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dalam hal KantorPelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/ atau bangunan tidaksama dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (3) huruf a atau Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputitempat tinggal Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf 7(1)Penelitian material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan lokasi dan luas tanah dan/ atau bangunan yang dicantumkan dalam suratpernyataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b telah sesuaidengan keadaan sebenarnya.

10 Kebenaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan atau perubahanperjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/ atau bangunan yang terdapat dalam buktipenjualan/bukti transfer/bukti penerimaan uang, dalam hal pengalihan tanah dan/ ataubangunan berupa jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; kewajaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan atau perubahanperjanjan pengikatan jual beli atas tanah dan/ atau bangunan yang dinyatakan oleh WajibPajak dengan harga pasar berdasarkan pendekatan penilaian (appraisal), dalam halpengalihan tanah dan/ atau bangunan berupa jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewaatau melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau