Example: dental hygienist
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN …
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16. 5 Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
PERENCANAAN KEBUTUHAN DALAM PENGADAAN …
sultra.bpk.go.idkebutuhan, dan bukan keinginan. Untuk mendapatkan konsep kebutuhan dalam konteks perencanaan kebutuhan barang milik daerah, hal yang paling penting untuk ditekankan adalah bagaimana membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan dan keinginan adalah 2 hal yang mendorong perilaku manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi.
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA …
sultra.bpk.go.idPengaturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP No. 54/2017), untuk pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas, juga tidak boleh bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN …
sultra.bpk.go.id2 Dalam road map 2010-2014 dan road map 2015-2019 dinyatakan sebagai fungsi dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi diberikanlah tunjangan kinerja kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Related documents
PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR …
www.ojk.go.idnotaris mengenai AP sebagai Rekan pada KAP persekutuan atau izin sebagai KAP berbadan usaha perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; h. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup yang menyatakan bahwa AP: 1. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan STTD dari Otoritas Jasa