HUBUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN …

1 HUBUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Rasional dengan Akuntabilitas Kepemimpinan Kepala sekolah HUBUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN RASIONAL DENGAN. AKUNTABILITAS KEPEMIMPINAN KEPALA sekolah . Ratnawati Susanto Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul, Jakarta Jl. Arjuna Utara No. 9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta - 11510. Abstract The purpose of this research is to investigate the relationship of decision making with accountability. This study was conducted in private school in the area Catholic Education Council of the Archdiocese of Jakarta (Majelis Keuskupan Agung Jakarta). The research method used was survey by correlation approach. Sample size 67 school principals. The finding of the research: there is a positive relation of rational decision making with accountability. Recommendation for increasing the accountability of school principals is the development of rational decision making abilities through the authority's mandate and the principles of autonomy, and the application of the principle of accountability of school principals as educational management.

2 Keywords: rational decision making, accountability, headmaster Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki HUBUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN dengan akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan di sekolah swasta Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan pendekatan korelasi. ukuran sampel 67 kepala sekolah . Temuan dari penelitian ini adalah adanya HUBUNGAN positif KEPUTUSAN rasional dengan akuntabilitas. Rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kepala sekolah adalah pengembangan kemampuan PENGAMBILAN KEPUTUSAN yang rasional melalui mandat kewenangan dan prinsip-prinsip otonomi, dan penerapan prinsip akuntabilitas kepala sekolah sebagai manajemen pendidikan. Kata Kunci: PENGAMBILAN KEPUTUSAN rasional, akuntabilitas, kepala sekolah Pendahuluan tugas pokok dan fungsinya dalam proses Kehadiran dan peran sekolah swasta pembelajaran. secara yuridis menempati posisi yang kuat dan Namun dalam kondisi nyata saat ini strategis sebagai mitra sekolah negeri dalam eksistensi sekolah swasta mengalami tantangan menyelenggarakan pendidikan nasional.

3 Data dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang kuantitatif peranan sekolah swasta di DKI saat ini berorientasi pada kualitas (quality). Jakarta menunjukkan bahwasecara keseluruhan Konsekuensi logis atas paradigma kualitas lembaga pendidikan swasta memiliki peranan adalah masyarakat akan memilih sekolah yang sebesar 67% dari jumlah sekolah negeri dan ebrkualitas sebagai jembatan masa depan swasta. Maka dapat dikatakan bahwa peserta didik dan sebaliknya sekolah yang pendidikan swasta juga menempati peranan tidak berkualitas tentu akan ditinggalkan. kunci dalam upaya mencerdaskan kehidupan Untuk itu suatu lembaga pendidikan terutama bangsa. Oleh karenanya akuntabilitas sekolah swasta harus mampu menata dan melakukan swasta juga harus dipertahankan. Hal ini perlu evaluasi diri terhadap akuntabel tidaknya menjaadi focus perhatian dan perbaikan penyelenggaraan pendidikan-nya secara dikarenakan Kepemimpinan kepala sekolah obyektif sebelum publik menjadi penagihnya.

4 Yang dapat dipertanggung-jawabkan merupakan Latar belakang perlunya akuntabilitas kunci strategis dalam upaya peningkatan mutu dalam penyeleng-garaan pendidikan adalah SDM guru dalam melakukan kebermutuan didasarkan pada pandangan bahwa sekolah adalah organisasi dengan sistem yang terbuka 22 Eduscience Volume 2 Nomor 1, Agustus 2016. HUBUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Rasional dengan Akuntabilitas Kepemimpinan Kepala sekolah yang dipengaruhi oleh factor-faktor yang bahwa: Setiap satuan pendidikan dipimpin kompleks. Kemampuan suatu sekolah sebagai oleh seorang kepala satuan sebagai lembaga pendidikan adalah dibuktikan dengan penanggungjawab pen-didikan . kemampuannya menjawa tuntutan dan Penanggungjawab pendidikan dalam satuan tantangan terhadap dunia pendidikan dalam pendidikan ini disebut sebagai kepala sekolah . relevansinya dengan kebutuhan peserta didik/ Menyadari kompleksnya pengelolaan Oleh karenanhya dalam menjawab tantangan pendidikan tersebut, maka tuntutan manajemen teersebut hendaknya lembaga dapat sekolah terhadap peran dan fungsi kepala mempertanggungjawabkan kapasitas dan sekolah di era ini cukup tinggi.

5 Paradigma baru kapabilitasnya. pendidikan dalam era otonomi daerah dan Melalui akuntabilitas penyelenggaraan desentralisasi pendidikan ini perlu didukung pendidikan maka diharapkan institusi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan secara sistematik dan terencana dan kepala sekolah merupakan The Key menggunakan pendekatan secara endogeneous People dalam garis pengelolaan suatu atau perubahan yang didorong secara internal. lembaga pendidikan dan sekaligus merupa-kan Perubahan yang didorong secara internal akan penanggung jawab pendidikan. Kepala sekolah lebih menjamin terjadinya perubahan secara dihadapkan pada tantangan dan tanggung jawab berkelanjutan, karena didukung dengan rasa untuk mengelola dan memberdayakan berbagai memiliki, kepemimpinan serta komitmen. potensi dan sumber daya untuk mewujudkan Perlunya suatu institusi pendidikan visi, misi dan tujuan sekolah . Maka seorang memiliki akuntabilitas merupakan prinsip kepala sekolah dituntut akuntabilitasnya pengelolaan pendidikan, yaitu kemampuan dan sebagai penanggungjawab pendidikan.

6 Komitmen untuk mempertanggung-jawabkan Kemampuan seorang kepala sekolah me- semua kegiatan yang dijalankan kepada nunjukkan akuntabilitasnya berarti juga pemangku kepentingan. Tentunya hal ini menunjukkan akuntabilitas pendidikan dari merupakan suatu tantangan bagi lembaga institusi itu sendiri. pendidikan dewasa ini. Kemampuan seorang kepala sekolah Kemampuan institusi pendidikan dalam untuk menunjukkan akuntabilitasnya juga dapat akuntabilitas akan sangat terkait erat dengan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan atau kemampuan para pemegang kunci organisasi kualifikasi yang dimilikinya. Pada dasarnya tersebut dalam menyikapi konsep desentralisasi semakin tinggi kualifikasi seseorang maka akan pendidikan. Konsep desentrali-sasi pendidikan semakin luas dan terbuka cakrawala yang digulirkan melalui Undang-Undang berpikirnya. Namun dalam kenyataannya Nomor 22 dan 25 tahun 1999 menekankan akan memang tidak menjamin bahwa semakin tinggi perlunya aspek substantif dan fungsi kualifikasi seseorang maka akan semakin luas manajemen dalam pengelolaan pendidikan.

7 Dan terbuka paradigma dalam melihat sesuatu Aspek substantif mencakup teknis edukatif, hal secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan personel, finansial, sarana dan prasarana, serta bahwa kemampuan untuk melihat dan administratif, sementara fungsi manajemen mengatasi suatu tantangan secara lebih yang mencakup planning (merencanakan), menyeluruh juga dapat dipengaruhi oleh organizing (mengorganisasikan), leading pengalaman dalam masa kerja. Semakin tinggi (memimpin), dan controlling (melakukan masa kerja maka akan semakin tinggi pengawasan). Kedua aspek tersebut pada saat pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi ini diarahkan sebagai paradigma pendidikan di pengalaman yang dimiliki maka akan semakin Indonesia melalui program pengelolaan mampu seorang kepala sekolah melaksanakan berbasis sekolah . pertanggung-jawaban pengelolaan pendidikan. Fungsi pengelolaan pendidikan ini tidak Pentingnya kebutuhan akan akun- dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab tabilitas kepala sekolah telah digariskan kepala sekolah .

8 Seperti ditegaskan dalam pemerintah dalam standarisasi kompetensi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia kepala sekolah , namun pada umumnya kepala Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar sekolah di Indonesia dan termasuk pula dalam Nasional Pendidikan Bab VIII Pasal 50 ayat (1) lembaga pendidikan Katolik belum dapat 23 Eduscience Volume 2 Nomor 1, Agustus 2016. HUBUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Rasional dengan Akuntabilitas Kepemimpinan Kepala sekolah dikatakan sebagai manajer yang profesional, era tantangan ini. Apabila kepala sekolah telah karena pengangkatannya tidak didasarkan pada memiliki akuntabilitas yang tinggi maka kemampuan dan pendidikan profesional, tetapi diharapkan sekolah dapat memiliki lebih pada pengalaman menjadi guru akuntabilitas kepemimpinan pendidikan sebagai Pengangkatan kepala sekolah dipilih dari guru prinsip pengelolaan pendidikan. yang dipandang baik dan cakap untuk menjadi kepala sekolah , sehingga dalam proses Teori Terkait selanjutnya banyak guru yang pada awalnya Akuntabilitas berkinerja sangat baik sebagai guru, menjadi Dalam suatu organisasi formal maka tidak memperlihatkan kinerja yang baik ketika akan terjadi pola HUBUNGAN antara seorang menjadi kepala sekolah .

9 Manajer dan bawahan. HUBUNGAN antara Indikator lain yang tampak adalah manajer dan bawahan terbentuk melalui keterjebakan kepala sekolah dalam rutinitas dan delegasi. Laurie J. Mullins megemukakan kompleksitas tugas manajerial. Tuntutan dan definisi sebagai berikut: tantangan dua arah antara regulasi pendidikan dan kebijakan yayasan seringkali menjadi suatu Delegation means the conferring of konflik tersendiri dalam peran dan tugas kepala a specified authority by a higher sekolah dalam fungsi pengelolaan dan authority. In its essence it involves pemberdayaan dalam unit pendidikan. Keadaan a dual responsibility. The one to ini seringkali menimbulkan benturan dan whom authority is delegated konflik horizontal dan vertikal. Akhirnya becomes responsible to the kepala sekolah terjebak dalam emosi dan situasi superior for doing the job, but the di mana persoalan kecil berpotensi menjadi superior remains responsible for besar, tidak berperan sebagai pemecah masalah getting the job done.

10 This principle tetapi justru menjadi bagian dari permasalahan of delegation is the centre of all itu sendiri. Seorang kepala sekolah yang tidak processes in formal organization memiliki kestabilitan emosi akan menyulitkan (Mullins, 2005). diri dalam berhubungan dengan bawahannya ataupun dalam relasinya dengan orang lain Kutipan di atas menjelaskan bahwa sehingga akan sangat mempengaruhi delegasi merupakan suatu pemberian kemampuannya dalam melakukan PENGAMBILAN wewenang dari pe-megang otoritas yang lebih KEPUTUSAN secara rasional. tinggi. Esensi dari delegasi itu adalah adanya Kenyataan-kenyataan yang terjadi di tanggung jawab ganda. Ketika seseorang diberi lapangan seperti ini pada akhirnya membawa delegasi otoritas maka ia akan menjadi sekolah pada kinerja buruk. Kinerja buruk ini bertanggung jawab kepada manajer superior memperlihatkan ketidakkemampuan sekolah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi untuk menunjukkan kapabilitas dan melihat manajer superior tetap bertanggungjawab atas permasalahan secara rasional dan akibatnya pekerjaan tersebut.