IMPLEMENTASI DAN PERKEMBANGAN E-GOVERNMENT DI …

1 37. IMPLEMENTASI DAN PERKEMBANGAN E-GOVERNMENT . DI INDONESIA. Safitri Jaya *). Abstract : E-GOVERNMENT is one of the principal dimensions of the system of state administration. With the implementation of the concept of information technology by the government to make the state administration system to be more effective, efficient and transparent. This is because of the demand for excellent service quality of the public. With the issuance of the Republic of Indonesia Presidential Instruction No. 3 of 2003 on National Policy and Strategy Development of e- Government, followed by a Master Plan Development Guidelines for Developing E-GOVERNMENT Institutions of the Ministry of Communications and Informatics, marked the beginning of the implementation of E-GOVERNMENT by the government of the Republic of Indonesia.

2 With e- Government, the government has indirectly alter the workings of the government system and improve the quality of management internally, in order to improve the quality of public services. The journal will present the study of implementation and development of E-GOVERNMENT in Indonesia today descriptively. Results of the analysis will be the conclusion of a study of the implementation and development of E-GOVERNMENT in Indonesia. Keyword: Indonesian implementation and development of E-GOVERNMENT PENDAHULUAN proses transformasi elektronik dalam Kecenderungan pemakaian teknologi organisasi, serta dampak-dampak ikutannya.

3 Digital dalam organisasi publik saat ini tidak Di Indonesia, konotasi tentang E-GOVERNMENT dapat dihindari lagi. Untuk itu, konsep merujuk pada penggunaan komputer dalam digital E-GOVERNMENT atau yang dikenal prosedur pelayanan yang diselenggarakan dengan istilah E-GOVERNMENT harus dipersiap- oleh organisasi pemerintah. Transformasi kan secara matang, agar dapat menghindari tradisional government menjadi electronik terjadinya kegagalan dan penurunan kinerja government ( E-GOVERNMENT ) menjadi salah layanan. Penggunaan teknologi internet satu isu kebijakan publik yang terus diharapkan dapat menjadi wahana untuk dikembangkan.

4 Dalam khazanah inter- mempercepat pertukaran informasi, menye- national, E-GOVERNMENT lebih merujuk diakan sarana layanan dan kegiatan transaksi kepada teknologi yang sudah tersedia secara dengan warga masyarakat (G2C), pelaku luas di negara-negara maju, yaitu teknologi bisnis (G2B), dan tentunya dengan pihak internet. pemerintah sendiri (G2G). Dalam hal ini, Berikut salah satu definisi yang konsep transformasi adalah hal utama yang dibuat oleh Bank Dunia (The World Bank harus diterapkan, bukan sekedar pemakaian Group, 2001) : teknologinya saja, melainkan pemanfaatan E-GOVERNMENT refers to the use by teknologi yang dapat men-dukung dalam government agencies of information sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan technologies (such as Wide Area Network, publik ke arah yang lebih baik.)

5 The internet, and mobile computing) that Penerapan inisiatif E-GOVERNMENT have the ability to transform relations with telah menyebar di Indonesia dengan tingkat citizens, business, and other arms of keberhasilan yang beragam. Usaha pen- government.. capaian tujuan hasil akhir penerapan konsep Berdasarkan definisi di atas, aplikasi ini harus memperhatikan dua hal, yaitu: E-GOVERNMENT merujuk pada penggunaan 38. teknologi informasi di lembaga pemerintah government Lembaga dari Kementrian atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar Kominfo, maka sejak saat itu Pemerintah hubungan dalam tata pemerintahan Republik Indonesia secara resmi mulai (governance) yang melibatkan pemerintah, menerapkan E-GOVERNMENT .

6 Berdasar-kan pelaku bisnis dan masyarakat dapat tercipta data dari situs web Kementrian Kominfo, lebih efisien, efektif, produktif dan diketahui bahwa dari 32 Propinsi yang responsif. Dalam banyak literatur, e- membawahi 439 Pemerintah Kabupaten/. government juga dikaitkan dengan konsep Kota, terdapat 225 Situs Web Pemda (48%. digital E-GOVERNMENT atau online e-gover- dari total Pemda) dan yang aktif sebanyak nment, dan biasanya dibahas dalam konteks 200 Situs (89% dari Total Situs). transformational E-GOVERNMENT , yaitu peng- Mengingat Inpres No 3 tahun 2003. gunaan teknologi internet yang diharapkan dikeluarkan pada bulan Juni 2003 dan dapat menjadi wahana dalam proses per- Panduan dari Kementrian Kominfo baru tukaran informasi, menyediakan sarana diterbitkan pada bulan Desember 2003, layanan dan kegiatan transaksi dengan maka angka-angka diatas (yang disurvey masyarakat, pelaku bisnis dan pihak pada bulan Januari tahun 2004) merupakan pemerintah sendiri.

7 Dalam hal ini yang lebih hasil penilaian terhadap situs web Pemda diutamakan adalah konsep transformasinya, yang kebanyakan dibangun sebelum dimana E-GOVERNMENT bukan sekedar dikeluarkannya Inpres No 3 tahun 2003. Hal memanfaatkan teknologi semata, melainkan ini bisa jadi merupakan indikasi bahwa sejak adanya sistem pembuatan kebijakan dan awal telah ada semangat dari sejumlah pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Pemerintah Daerah untuk mendukung Pengembangan aplikasi e-gover- pengembangan E-GOVERNMENT di Indonesia. nment memerlukan pendanaan yang cukup Terlepas dari semakin mantabnya besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi semangat dan upaya seluruh jajaran sumber daya manusia, aparat pemerintahan pemerintahan maupun masyarakat untuk dan kesiapan dari masyarakat.

8 Ketidak- menerapkan E-GOVERNMENT di Indonesia, siapan sumber daya manusia, budaya yang dilakukan melalui berbagai pelatihan organisasi, sarana dan prasarana teknologi untuk staf Pemerintah Daerah yang terkait informasi (infrastruktur), serta kurangnya langsung dalam e-Goverment serta perhatian dari pihak-pihak yang terlibat sosialisasinya di masyarakat, ternyata hasil langsung dapat menjadi penyebab kegagalan survey dari PBB pada tahun 2005. dalam menerapkan E-GOVERNMENT . Akan menggambarkan kondisi yang sebaliknya. tetapi salah satu isu yang berkembang saat Tahun 2005 Indonesia hanya menduduki ini terkait dengan penerapan E-GOVERNMENT peringkat 96 dari 179 negara, turun 11.

9 Di Indonesia adalah kurang optimalnya peringkat dari tahun sebelumnya yaitu produk-produk Teknologi Informasi (TI) di peringkat 85 pada tahun 2004. lingkungan pemerintah dan upaya imple- mentasi E-GOVERNMENT yang kurang Rumusan Masalah bersinergi. Penerapan E-GOVERNMENT merupakan Dengan diterbitkannya Instruksi bentuk dari IMPLEMENTASI penggunaan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 teknologi informasi bagi pelayanan Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi pemerintah kepada publik. Yaitu bagaimana Nasional Pengembangan E-GOVERNMENT , pemerintah memberikan informasi kepada yang diikuti dengan Panduan Penyusunan pemangku kepentingan (stakeholder).

10 Rencana Induk Pengembangan e- melalui sebuah portal web. Perbedaan 39. pemahaman, cara pandang dan penerapan e- Metode Penelitian government telah menimbulkan distorsi serta 1. Alur Pikir Penelitian penyimpangan atas maksud pembuatan e- Kajian mengenai E-GOVERNMENT government itu sendiri. Kondisi mem- Indonesia yang ditulis pada laporan karya prihatinkan ini terjadi diberbagai tingkatan akhir ini, metode pendekatan yang birokrasi, baik dari tingkat staf paling bawah digunakan adalah pendekatan secara hingga ke tingkat paling tinggi. Begitu pula deskriptif melalui studi literatur.