JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA J,AKSA STANDAR

1 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA J,AKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PERATl:JRAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER -036/A1 JAl09/2011 rENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA rlNDAK PIDANA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAKSA AGliNG REPllBLIK INDONESIA Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan REPUBLIK INDONESIA diperlukan STANDAR Operasional Prosedur (SOP) tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; b. bahwa penanganan perkara Tindak Pidana Umum dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Pidana, berbagai peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum serta ketentuan lain yang terkait dengan teknis penanganan perkara dan hati nurani perlu dilengkapi dengan STANDAR Operasional Prosedur; c. bahwa STANDAR Operasional Prosedur dimaksudkan sebagai panduan kine~a jajaran bidang Tindak Pidana Umum dalam menangani perkara Tindak Pidana Umum dengan tetap memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat dengan penuh kearifan; d.

2 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hUrut a, b, dan c maka perlu ditetapkan suatu Peraturan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang STANDAR Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; 2 Mengingat Memperhatikan Menetapkan 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan REPUBLIK INDONESIA (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 4401); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah REPUBLIK INDONESIA Nomor 58 tahun 2010; 4. Peraturan Presiden REPUBLIK INDONESIA Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Ke~a Kejaksaan REPUBLIK INDONESIA ; 5.

3 Peraturan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor PER-009/NJN0112011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Ke~a Kejaksaan REPUBLIK INDONESIA ; 6. Keputusan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor KEP 518/JN1112001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor KEP-1321 NJ/1111994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21 tanggal 26 November 2008 tentang Pedoman Penyusunan STANDAR Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. MEMUTUSKAN: PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM. 3 BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarn Peraturan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ini, yang dirnaksud dengan: 1. Adrninistrasi Perkara Tindak Pidana Urnum adalah administrasi penanganan perkara yang rnendukung pelaksanaan penanganari perkara Tindak Pidana Urnurn yang dilaksanakan di Iingkungan.

4 Iaksa AGUNG Muda Bidang Tindak Pidana Urnurn, KeJaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri; 2. STANDAR Operasional Prosedur (SOP) adalah pedornan tata kelola dan teknis adrninistrasi penanganan perkara Tindak Pidana Urnurn; 3. Tindak Pidana Urnurn adalah: a. Tindak pidana sebagairnana diatur dalarn Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana (KUHP) dan sernua perundang-undangan yang mengubah dan rnenarnbah KUHP; b. Tindak Pidana Urnurn lain yang diatur dalarn peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP; 4. Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Urnurn untuk rnengikuti perkernbangan penyidikan setelah menerirna pemberitahuan dirnulainya penyidikan dari penyidik, rnernpelajari atau rneneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterirna dari penyidik serta rnernberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat rnenentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak; 5.

5 Penyerahan penanganan perkara adalah tindakan rnenyerahkan proses Penuntutan perkara Tindak Pidana Urnum oleh Kejaksaan AGUNG , atau Kejaksaan Tinggi kepada Kejaksaan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Penyerahan perkara Tahap I adalah tindakan penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada"Penuntut Umurn untuk dilakukan penelitian; 7. Penyerahan perkara Tahap II adalah tindakan penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Urnurn; 8. Penuntutan adalah tindakan Penuritut Urnurn untuk rnelirnpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalarn hal dan rnenurut cara yang diatur dalarn hukurn acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakirn di sidang pengadilan; 9. Upaya Hukurn adalah hak terdakwa atau Penuntut Urnurn untuk tidak rnenerirna putusan.

6 Pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi atau hak terpidana ' 4 untuk mengajukan permohonan penlnJauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 10. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; . 11. Eksaminasi adalah penelman dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh pimpinan untuk menilai ke~kapan dan kemampuan teknis JaksaIPenuntut Umum dalam melaksanakan tugas I penyelesai1'ln suatu perkara dari sudut teknis yuridis maupun administrasi perkara; 12. Gelar perkara perkara adalah pemaparan tentang penanganan perkara Tindak Pidana Umum untuk membuat terang suatu perkara guna mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang dilaksanakan secara objektit, transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat; 13.

7 Fungsi teknis adalah fungsi utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Iingkungan JAKSA AGUNG Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri yang terdiri dari fungs; Pra Penuntutan, fungsi Penuntutan, fungsi Upaya Hukum dan Eksekusi; 14. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; 15.

8 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana; 16. Telaahan stat adalah kajian berbentuk nota dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi telaahan tentang sesuatu hal yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum; 17. JAKSA adalah pejabat tungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainberdasarkan undang-undang; 5 18. Penuntut Umum adalah JAKSA yang diberi wewenang oleh Undnag-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim; 19. pejabat pengendali teknis adalah pejabat struktural eselon I, II, III dan IV serta pejabat lain di lingkungan Kejaksaan REPUBLIK INDONESIA yang melaksanakan fungsi pengendalian penanganan perkara tindak pidana umum dalam Tahap Prapenuntutan, Penuntutan, Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi; 20.

9 pejabat administrasi adalah pejabat struktural eselon I, II, III, IV dan V di lingkungan Kejaksaan REPUBLIK INDONESIA yang mendukung pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana umum dalam Tahap Prapenuntutan, Penuntutan, Eksekusi dan 4''' Eksaminasi; 21. JAKSA Fungsional adalah JAKSA di lingkungan Kejaksaan REPUBLIK INDONESIA yang melaksanakan penanganan perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan, Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi; 22. Staf Administrasirrata Usaha adalah pegawai di Iingkungan Kejaksaan yang diberi tugas untuk mengadministrasikan dan/atau tindakan ketatausahaan dalam penanganan perkara; 23. Petugas Tahanan adalah pegawai di lingkungan Kejaksaan yang diberi tugas untuk menyiapkan, menjaga, mengawal tahanan selama proses persidangan dan tugas lain untuk kepentingan penyelesaian penanganan perkara; 24. Petugas Barang Bukti adalah pegawai di lingkungan Kejaksaan yang diberi tugas untuk menyiapkan.

10 Menjaga. dan menyimpan barang bukti selama proses persidangan dan tugas lain untuk kepentingan penyelesaian penanganan perkara. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian 1 Asas Pasal2 SOP penanganan 'perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan atas asas kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. 6 Baglan 2 Tujuan Pasal3. SOP penanganan perkara Tindak Pidana Umum bertujuan untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum. BAB III RUANG L1 NGKUP Pasal4 (1) SOP penanganan perkara Tindak Pidana Umum in; berlaku untuk semua penanganan perkara Tindak Pidana Umum dalam semua Tahap penanganan perkara baik di Kejaksaan AGUNG , Kejaksaan Tinggi, Kejaksaaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri; (2) Dalam hal penanganan perkara tertentu terdapat kekhususan hukum acara, seperti: a.