JURNAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

1 JURNAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL . OPINIO JURIS. VOLUME 24 | 2019. DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL . KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. 2019. JURNAL HUKUM dan PERJANJIAN INTERNASIONAL OPINIO JURIS - Volume 24 | 2019. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HUKUM dan PERJANJIAN INTERNASIONAL Kementerian Luar Negeri Sejak Oktober 2009. Penanggung Jawab Dr. (iur) Damos Dumoli Agusman Sulaiman Redaktur Didit Parlambang Harlianto Sukarsono Penyunting/Editor Theodora Elfani Darmawan Tuah Purba Mutty Ashila Nadira Reza Aldamayo Panadjam Panjaitan Muhammad Abdul Hayyil Al Ayyubi Nabila Virgizia M. Bayu Pramonodjati Citra Yudha Nur Fatihah Disain Grafis Andre Bramantya Abdul Hayyi Sekretariat Sutono Uki Subki Siti Namira Djarkasih Aang Saefullah Alamat Redaksi Sekretariat Direktorat Jenderal HUKUM dan PERJANJIAN INTERNASIONAL Kementerian Luar Negeri, Jl.

2 Taman Pejambon No. 6 Jakarta Telp. (021) 384 6633 344 1508 Ext. 5747. e-mail: JURNAL Opinio Juris versi digital dapat diunduh di website ii Tulisan yang dimuat dalam JURNAL Opinio Juris adalah pendapat dan analisis pribadi dari para penulis dan tidak mewakili pandangan/posisi Kementerian Luar Negeri dan/atau Pemerintah Republik Indonesia iii DAFTAR ISI. Tim Penerbit .. ii Daftar Isi .. iv Pengantar Redaksi .. v Tentang Penulis .. vi Putusan Judicial Review MK atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang PERJANJIAN INTERNASIONAL : Apa yang berubah? Dr. iur. Damos Dumoli Agusman .. 1. Separatism in Papua from the Lens of International Law Indra Rosandry .. 14. Alluring Creative Economy: from Indonesia to the World Joannes Ekaprasetya Tandjung.

3 29. The Role of National Contact Points of the OECD in Promoting Corporate Social Responsibility Rahmat Kurniawan .. 33. Unilateral Preferential Treatment in Trade/GSP AS Instrument to Increase Indonesia's Leverage in the Region Malvino Aprialdy Mazni .. 45. Global Investment and Airline Alliances Indriati Kusumawardhani dan Giana Matauseja .. 59. iv PENGANTAR REDAKSI. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi diseminasi informasi terkait isu-isu HUKUM dan PERJANJIAN INTERNASIONAL , Direktorat Jenderal HUKUM dan PERJANJIAN INTERNASIONAL telah menerbitkan JURNAL HUKUM dan PERJANJIAN INTERNASIONAL yang diberi nama JURNAL Opinio Juris . Dalam JURNAL Opinio Juris Volume 24, enam Penulis menyumbangkan tulisan yaitu : 1.

4 Putusan Judicial Review MK atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang PERJANJIAN INTERNASIONAL : Apa yang berubah? (Dr. iur. Damos Dumoli Agusman);. 2. Separatism in Papua from the Lens of International Law (Indra Rosandry);. 3. Alluring Creative Economy: from Indonesia to the World (Joannes Ekaprasetya Tandjung);. 4. The Role of National Contact Points of the OECD in Promoting Corporate Social Responsibility (Rahmat Kurniawan);. 5. Unilateral Preferential Treatment in Trade/GSP AS Instrument to Increase Indonesia's Leverage in the Region (Malvino Aprialdy Mazni); dan 6. Global Investment and Airline Alliances (Indriati Kusumawardhani dan Giana Matauseja). Dalam kesempatan ini, redaksi Opinio Juris ingin mengajak para pembaca untuk turut berkontribusi serta memberikan saran dan masukannya demi peningkatan kualitas Opinio Juris di masa mendatang melalui e-mail Untuk memudahkan para pembaca setia Opinio Juris, Redaksi telah memuat Opinio Juris yang pernah terbit terdahulu pada Perpustakaan HUKUM Digital (e-library) Kemlu yang dapat di akses melalui Akhir kata, Redaksi Opinio Juris berharap semoga JURNAL ini dapat bermanfaat serta menjadi sarana dalam menyebarluaskan informasi dan wadah sumbangsih pemikiran di bidang HUKUM dan PERJANJIAN INTERNASIONAL yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri.

5 Terima kasih dan selamat membaca. Redaksi Opinio Juris v TENTANG PENULIS. Dr. iur. Damos Dumoli Agusman Penulis adalah lulusan dari Fakultas HUKUM Universitas Padjajaran Bandung tahun 1987. Penulis menempuh pendidikan lanjutan di University of Hull, Inggris dan memperoleh gelar Master of Arts di bidang HUKUM INTERNASIONAL dan Politik pada tahun 1991. Penulis menjabat Konsul Jenderal RI di Frankfurt pada tahun 2011-2014 dan mendapatkan gelar Doktor dari Geothe- Frankfurt Institute di tahun 2014. Joannes Ekaprasetya Tandjung Joannes Ekaprasetya Tandjung is an Indonesian diplomat who serves as Deputy Director for Education and Culture at the Directorate for Legal Affairs and Social Cultural Treaties, Directorate General for Legal Affairs and International Treaties in Indonesia's Ministry for Foreign Affairs.

6 He was educated for Master's and Doctoral's degree in The University of Sydney's Law Faculty. This opinion piece is his personal view Indra Rosandry, SH, LLM. Penulis adalah pengamat isu INTERNASIONAL , bekerja di Kementerian Luar Negeri. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis. Rahmat Kurniawan Penulis adalah lulusan Fakultas HUKUM Maastricht University tahun 2016-2017, dan Fakultas HUKUM Universitas Syiah Kuala 2007-2012. Saat ini bertugas di Dit. HUKUM dan PERJANJIAN Ekonomi menangani isu Pembentukan PERJANJIAN INTERNASIONAL dibidang ekonomi, lingkungan hidup, SDA, bisnis dan HAM. Malvino Aprialdy Mazni Penulis adalah lulusan HUKUM lnternasional, Universitas Trisakti dan Master of International Law dari University of Sydney, lulusan Sekdilu 33, Sesdilu 61, pernah bekerja di Dit.

7 Keamanan Diplomatik (2009), Dit Polkam ASEAN (2010- 2013), KJRI Frankfurt (2014- 2016) dan Dit. HUKUM dan PERJANJIAN Ekonomi, pernah kursus di Clingendael (2010), The 6th International Future Program, Berlin (2011), Australian Barista School (2012), dan CTBTO course (2016). Indriati Kusumawardhani Penulis adalah Fungsional Diplomat Muda pada Dit. HP Sosbud, Kementerian Luar Negeri RI dan Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu HUKUM , Fakultas HUKUM Universitas Indonesia, program Ilmu HUKUM Transnasional (semester 2). Giana Matauseja Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu HUKUM , Fakultas HUKUM Universitas Indonesia, program Ilmu HUKUM Transnasional (semester 2).

8 Vi JURNAL Opinio Juris Volume 24 2019. PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MK ATAS UU NO. 24 TAHUN 2000. TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL : APA YANG BERUBAH? Oleh : Dr. iur. Damos Dumoli Agusman*. Sekali lagi MK menyentuh PERJANJIAN INTERNASIONAL . Kali ini pada tanggal 22 November 2018, MK mengeluarkan putusannya atas UU No. 24. Tahun 2000 tentang PERJANJIAN INTERNASIONAL yakni menolak 3 dari 4. permohonan pembatalan, yakni terhadap Pasal 2, 9 (2) dan 11 (1).1. Terhadap permohonan yang satu lagi yakni Pasal 10, MK menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD jika dimaknai bahwa hanya jenis PERJANJIAN tertentu saja yang harus mendapatkan persetujuan DPR. (yakni hanya soal politik, perdamaian, hankam, batas wilayah, kedaulatan atau hak berdaulat, HAM, LH, kaidah baru dan pinjaman LN).

9 Dengan putusan ini, maka MK menegaskan kembali bahwa tidak semua PERJANJIAN INTERNASIONAL harus mendapat persetujuan DPR. Dengan demikian suatu kriteria dibutuhkan untuk menentukan PERJANJIAN yang mana yang harus ke DPR. Soal kriteria ini UU telah mengatur hanya 6 jenis PERJANJIAN yang mensyaratkan persetujuan DPR, dan kriteria inilah yang digugat pemohon. PERJANJIAN yang harus ke DPR tidak bisa dibatasi hanya pada 6 jenis ini, bisa saja di luar keenam jenis ini terdapat PERJANJIAN lain yang membutuhkan persetujuan DPR, demikian dalil pemohon. MK. kemudian mengabulkan permohonan yang ini. Dalam perkara uji materi ini, MK pada dasarnya membahas dan menetapkan kriteria baru.

10 Artikel ini mencoba mengungkapkan berbagai dalil baru yang dibuat oleh MK melalui berbagai ratio decidendi-nya, yang menurut Penulis dilakukan melalui proses penafsiran dan rekonstruksi pemaknaan atas kaidah yang selama ini dipahami dan dipraktikkan oleh Indonesia. MK. melakukan beberapa terobosan yang membereskan sekaligus menambah (jika tidak memperkeruh ) beberapa kontroversi akademik selama ini tentang aspek HUKUM nasional (HTN) dari PERJANJIAN INTERNASIONAL di Indonesia. Problem Kriteria Problem kriteria, yaitu kriteria PERJANJIAN apa saja yang memerlukan persetujuan DPR, adalah persoalan klasik yang ada dalam hampir semua sistem HUKUM nasional. Di era globalisasi ini tidak mungkin semua * Penulis adalah Direktur Jenderal HUKUM dan PERJANJIAN INTERNASIONAL Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 1.