Transcription of KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN …
1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. REPUBLIK INDONESIA. JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10320. TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705. Nomor : 453 21 April 2022. Lamp. : Satu berkas Perihal : Penawaran Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2022. Yth.: 1. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/SDM KEMENTERIAN /Lembaga;. 2. Asisten Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia;. 3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota. (Daftar terlampir). Pusat Pembinaan, pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren). KEMENTERIAN PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di KEMENTERIAN PPN/Bappenas, unit PERENCANAAN di KEMENTERIAN /lembaga, Badan PERENCANAAN PEMBANGUNAN Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani PERENCANAAN , unit PERENCANAAN di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan PERENCANAAN PEMBANGUNAN , dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan PERENCANAAN PEMBANGUNAN , untuk mengikuti Program Beasiswa Pelatihan yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas dalam Tahun Anggaran 2022.
2 Program Beasiswa Pelatihan ini selain ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS), juga untuk mendukung sinergi PERENCANAAN pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja PNS. Program yang ditawarkan merupakan program pelatihan teknis PERENCANAAN yang dilaksanakan di berbagai lembaga pelatihan dan/atau program studi yang telah bekerja sama dan ditunjuk oleh Pusbindiklatren Bappenas. Topik program pelatihan teknis yang ditawarkan Pusbindiklatren Bappenas untuk tahun 2022 terdiri atas pelatihan yang sifatnya kelompok (lebih diprioritaskan diikuti oleh 2-5 peserta dari Unit Kerja/OPD/instansi yang sama) dengan rincian topik sebagai berikut: 1. Pelatihan PERENCANAAN dan Penganggaran;. 2. Pelatihan Monitoring dan Evaluasi;. 3. Pelatihan PERENCANAAN Lingkungan dalam PEMBANGUNAN ;. 4. Pelatihan PERENCANAAN Penanggulangan Bencana;. 5. Pelatihan PERENCANAAN PEMBANGUNAN Daerah Rencana PEMBANGUNAN Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (PPD-RPDP/K). 6. Pelatihan Kelayakan Proyek 7.
3 Pelatihan Rencana Strategis (Renstra). 8. Pelatihan PERENCANAAN PEMBANGUNAN Daerah (PPD). Calon peserta Program Pelatihan Teknis Tahun 2022 dapat memilih maksimal 2. (dua) topik pelatihan dan calon peserta diharuskan mendaftar secara online melalui situs Pendaftaran melalui faksimile dan pos-el (email) tidak kami proses lebih lanjut. Proses seleksi Program Pelatihan Teknis Tahun 2022 meliputi tahapan administrasi dan seleksi calon peserta. Persyaratan administrasi berupa formulir hasil cetak pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya harus dikirimkan secara langsung dan/atau melalui jasa pengiriman ke: Pusbindiklatren Bappenas (Program Pelatihan Teknis Tahun 2022), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320, dengan batas akhir pendaftaran dan pengiriman berkas paling lambat tanggal 31 Mei 2022. Dokumen pendukung pengusulan calon penerima beasiswa yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut: 1. Surat usulan secara kolektif dari Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BPSDM. setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang disyaratkan.
4 2. Formulir cetak hasil registrasi online yang telah diisi lengkap, bermaterai, bertanda tangan asli calon peserta dan Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BPSDM serta stempel cap basah pada posisi tanda tangan Kepala Biro SDM/Kepegawaian /BKD/BPSDM;. 3. Fotocopi Ijazah, transkrip nilai dan SK PNS;. 4. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN PEMBANGUNAN . Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19, Program Pelatihan Teknis Tahun 2022 akan dilaksanakan secara daring dengan ketentuan sebagaimana terlampir. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ada beberapa pelatihan yang akan dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring). Selain itu, dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada PNS. lainnya, Pusbindiklatren akan memprioritaskan calon peserta yang belum pernah mendapatkan program beasiswa pelatihan Pusbindiklatren Bappenas di tahun yang sama.
5 Panduan Pelaksanaan Program Pelatihan Teknis Tahun 2021 disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi: Kantor Pusbindiklatren Bappenas Tim Penyelenggaraan Pelatihan Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320. Telepon: 021 31928280, 31928285. Pos-el: Situs: Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Kep ala Tembusan: 1. Sekretaris KEMENTERIAN PPN/Sekretaris Utama Bappenas;. 2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris KEMENTERIAN /Lembaga;. 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;. 4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;. 5. Kepala Badan PERENCANAAN PEMBANGUNAN Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;. 6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;. 7. PPK Program PPN X KEMENTERIAN PPN/Bappenas Lampiran Surat Nomor : 453 Tanggal : 21 April 2022. Yth.: I. BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN /LEMBAGA: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat 2.
6 Dewan Perwakilan Rakyat 3. Dewan Perwakilan Daerah 4. Mahkamah Agung 5. Mahkamah Konstitusi 6. Komisi Yudisial 7. Badan Pemeriksaan Keuangan 8. Kejaksaan Republik Indonesia 9. Sekretariat Kabinet 10. KEMENTERIAN Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 11. KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian 12. KEMENTERIAN Koordinator Bidang PEMBANGUNAN Manusia dan kebudayaan 13. KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 14. KEMENTERIAN Sekretariat Negara 15. KEMENTERIAN Dalam Negeri 16. KEMENTERIAN Luar Negeri 17. KEMENTERIAN Pertahanan 18. KEMENTERIAN Agama 19. KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia 20. KEMENTERIAN Keuangan 21. KEMENTERIAN pendidikan , kebudayaan , Riset dan Teknologi 22. KEMENTERIAN Kesehatan 23. KEMENTERIAN Sosial 24. KEMENTERIAN Ketenagakerjaan 25. KEMENTERIAN Perindustrian 26. KEMENTERIAN Perdagangan 27. KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral 28. KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29. KEMENTERIAN Perhubungan 30. KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika 31.
7 KEMENTERIAN Pertanian 32. KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan 33. KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan 34. KEMENTERIAN Desa, PEMBANGUNAN Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 35. KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional 36. KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 37. KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara 38. KEMENTERIAN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39. KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 40. KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga 41. KEMENTERIAN Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 42. Kepolisian Negara Republik Indonesia 43. Ombudsman Republik Indonesia 44. Dewan Ketahanan Nasional 45. Komisi Pemberantasan Korupsi 46. Komisi Pemilihan Umum 47. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 48. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 49. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 50. Badan Intelijen Negara 51. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 52. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 53.
8 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 54. Badan Siber dan Sandi Negara 55. Badan Narkotika Nasional 56. Badan Informasi Geospasial 57. Badan Kepegawaian Negara 58. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 59. Badan Keamanan Laut 60. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 61. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 62. Badan Pusat Statistik 63. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 64. Badan Pengawas Obat dan Makanan 65. Badan Pengawasan Keuangan dan PEMBANGUNAN 66. Badan Riset dan Inovasi Nasional 67. Badan Standarisasi Nasional 68. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 69. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 70. Badan Nasional Pengelola Perbatasan 71. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 72. Badan Pengawas Pemilihan Umum 73. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 74. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 75. Badan SAR Nasional 76. Dewan Ketahanan Nasional 77. Lembaga Ketahanan Nasional 78.
9 Lembaga Administrasi Negara 79. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 80. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 81. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik lndonesia 82. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik lndonesia 83. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 84. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 85. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 86. Arsip Nasional Republik Indonesia 87. Komisi Aparatur Sipil Negara II. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: 1. Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bireuen Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Simeule Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sabang Kota Subulussalam 2.
10 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan Kabupaten Batubara Kabupaten Dairi Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Karo Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Kabupaten Langkat Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Nias Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Simalungun Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Toba Samosir Kota Binjai Kota Gunung Sitoli Kota Medan Kota Padangsidimpuan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi 3. Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Tanah Datar Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padangpanjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok 4.
