KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA DAN PEDOMAN …

1 KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN INDONESIA (MKEK) IKATAN DOKTER INDONESIA Jl. Dr. Samratulangi No. 29 Telp. 3150679 3900277; Fax 3900473 Jakarta 10350 Fakultas KEDOKTERAN USU : Kode Etik KEDOKTERAN , 2004 USU Repository 2006 ii DAFTAR ISI Halaman v SAMBUTAN KETUA UMUM PB IDI vi SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA vii MUKADIMAH xi KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA 1 KEWAJIBAN UMUM 3 PENJELASAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA 6 PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA 9 MUKADIMAH

2 11 KEWAJIBAN UMUM 12 KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN 31 KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWATNYA 45 KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI 45 PENUTUP 73 iii iv PENGANTAR Muktamar IDI XXI Tahun 1991 di Yogyakarta menetapkan Kode Etik KEDOKTERAN INDONESIA dan PEDOMAN pelaksanaan KODEKI yang isinya merupakan hasil seminar tertulis penyempurnaan Kode Etik KEDOKTERAN INDONESIA yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Etik KEDOKTERAN (MKEK) Pusat dan beberapa penyempurnaan oleh Muktamar.

3 Dengan demikian KODEKI yang semula terdiri dari Pasal-Pasal dan penjelasannya maka sesuai dengan ketetapan Muktamar XXI disusun menjadi: 1. KODEKI Berisi pasal dan penjelasan ringkas. 2. PEDOMAN Pelaksanaan Kode Etik KEDOKTERAN INDONESIA . Berisi penjelasan dan petunjuk serta contoh pelaksanaan KODEKI. Pada hakikatnya kedua buku tersebut bukan dua hal terpisah, namun harus dilihat sebagai satu kesatuan. Melalui Musyawarah Kerja nasional (Mukernas) Etika KEDOKTERAN III Tahun 2001, dilakukan revisi terhadap pasal-pasal dan penjelasan KODEKI guna menyesuaikan dengan tantangan permasalahan yang ada.

4 Dalam KODEKI Revisi Tahun 2001 ini, dimasukkan addendum penjelasan khusus dari beberapa pasal dan addendum khusus permasalahan implementasi KODEKI untuk memperkaya wacana dari berbagai persoalan yang berkembang pada PEDOMAN Pelaksanaan KODEKI. Jumlah pasal pada KODEKI juga disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Untuk selanjutnya Mukernas Etika KEDOKTERAN III menganjurkan agar permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan etik dimana sifatnya sangat dinamis dapat selalu dibahas melalui rapat-rapat rutin MKEK, untuk sementara di masukkan dalam addendum terlebih dahulu sambil menunggu ketetapan yang secara organisasi dapat lebih dipertanggungjawabkan KODEKI bersifat lebih langgeng, sedangkan PEDOMAN pelaksanaan KODEKI dapat berubah sesuai perubahan tata nilai, serta keadaan yang dipengaruhi oleh adat istiadat dan tata nilai setempat.

5 Semoga buku ini dapat menjadi PEDOMAN bagi profesi KEDOKTERAN dalam mengamalkan profesinya secara baik. Jakarta, Januari 2002 MKEK Pusat v SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang menantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita dalam menjalankan tugas-tugas keprofesian. Salah satu upaya untuk mencapai INDONESIA Sehat 2010 adalah melalui profesionalisme dibidang kesehatan berupa upaya untuk meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.

6 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dimaksud, tentu saja belum cukup bila tidak didukung dengan penerapan nilai-nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Demikian halnya pelayanan dibidang KEDOKTERAN pelaksanaan nilai-nilai luhur profesi yaitu etik KEDOKTERAN mutlak diperlukan. Berkaitan dengan hal di atas, maka Pengurus Besar Ikatan Dokter INDONESIA menyambut gembira atas terbitnya buku "Kode Etik KEDOKTERAN INDONESIA dan PEDOMAN Pelaksanaan Kode Etik KEDOKTERAN INDONESIA ." Buku terbaru ini merupakan hasil revisi dari edisi sebelumnya yang dilakukan pada Musyawarah Kerja nasional (Mukernas) Etika KEDOKTERAN III Tahun 2001.

7 Revisi dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan iptek KEDOKTERAN dan sekaligus untuk memperkaya wacana dari berbagai persoalan yang berkembang sekitar PEDOMAN Pelaksanaan KODEKI. Dilakukannya revisi, membuktikan bahwa Kode Etik KEDOKTERAN INDONESIA tidak statis, melainkan sangat dinamis, sehingga menjadi keharusan bagi masyarakat KEDOKTERAN INDONESIA untuk senantiasa memonitor dan mengevaluasinya. Harapan kami, semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya dan dijadikan pegangan oleh para dokter dalam penyelenggaraan praktik profesi KEDOKTERAN .

8 Begitu pula kepada para calon dokter yang sementara belajar di Fakultas KEDOKTERAN , mudah-mudahan buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam mempelajari etika KEDOKTERAN . Selanjutnya kepada Majelis Kehormatan Etik KEDOKTERAN INDONESIA (MKEK) Ikatan Dokter INDONESIA , kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas penyempurnaan dan penerbitan buku ini, semoga segala usaha dan kesungguhannya bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Bilahit Taufiq Walhidayah, Jakarta, Januari 2002 Ketua Umum PB IDI Prof. DR. Dr. M. Ahmad Djojosugito, , MHA. NPA-IDI: vi IKATAN DOKTER INDONESIA (THE INDONESIAN MEDICAL ASSOCIATION) PENGURUS BESAR JI.

9 Dr. Ratulangie No. 29 - Telp. 3150679 - 3900277 - 3926910 - Fax. 3900473 Email: - Jakarta 10350 SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA NO. 221/ TENTANG PENERAPAN KODE ETlK KEDOKTERAN INDONESIA PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA Menimbang : 1. Bahwa dalam menjalankan profesi KEDOKTERAN diperlukan adanya suatu kode etik yang digunakan sebagai PEDOMAN . 2. Bahwa Kode Etik KEDOKTERAN INDONESIA (KODEKI) merupakan PEDOMAN bagi dokter INDONESIA anggota IDI dalam melaksanakan praktek KEDOKTERAN . 3. Bahwa KODEKI yang ada saat ini perlu disesuaikan lagi dengan situasi kondisi yang berkembang sesuai dengan pesatnya kemajuan Iptekdok dan dinamika etika global yang ada.

10 4. Bahwa KODEKI sebagaimana pada butir 3 diatas dalam rangka penerapannya perlu ditetapkan melalui surat keputusan. Mengingat : 1. anggaran Dasar IDI Bab III pasal 5, 6 dan 7 2. Ketetapan Muktamar IDI No. 10/Muk. 101 XXIV/10/2000 3. SK PB IDI tanggal 20 November 2000 Memperhatikan : Hasil Mukernas Etik KEDOKTERAN III yang diselenggara-kan pada tanggal 21 - 22 April 2001 di Jakarta MEMUTUSKAN Menetapkan : Keputusan IDI tentang Penerapan Kode Etik KEDOKTERAN INDONESIA Pertama : Mencabut KODEKI hasil Rakernas MKEK-MP2A tahun 1993 vii Kedua : Menetapkan penerapan Kode Etik KEDOKTERAN INDONESIA (KODEKI) hasil Mukernas Etik KEDOKTERAN III tahun 2001 sebagai PEDOMAN etik bagi dokter dalam menjalankan profesi KEDOKTERAN .