Example: air traffic controller

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER …

- 903 - LAMPIRAN III. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA. MINERAL. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 5 TAHUN 2021. TENTANG. STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA. PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS. RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK. PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA. A. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SUBSEKTOR. MINERAL DAN BATUBARA. I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara). No. KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993.

perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data. 2) Teknis: surat pernyataan dari tenaga ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. 3) Lingkungan: surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tags:

  Dalam, Pengelolaan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER …

1 - 903 - LAMPIRAN III. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA. MINERAL. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 5 TAHUN 2021. TENTANG. STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA. PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS. RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK. PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA. A. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SUBSEKTOR. MINERAL DAN BATUBARA. I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara). No. KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993.

2 1. Ruang Lingkup Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas Mineral Logam dan Batubara antara lain Batubara, Pasir Besi, Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Timah Hitam, Bijih Bauksit, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, Bijih Mangan, Bahan Galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi, Emas dan Perak, Bijih Logam Mulia, dan Aspal Alam dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya diberikan melalui mekanisme lelang. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan Pengusahaan mineral logam atau batubara - 904 - I.

3 Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara). No. KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993. yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 2. Istilah dan a. Pertambangan adalah sebagian atau Definisi seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

4 B. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. d. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. e. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. - 905 - I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara).

5 No. KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993. f. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. g. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan SUMBER daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

6 H. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). 3. Penggolongan/ Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi: Klasifikasi a. Pertambangan Mineral logam atau Usaha Batubara; dan b. berada dalam WIUP Mineral logam atau Batubara. 4. Persyaratan a. Mendapatkan WIUP melalui mekanisme Umum Usaha lelang yang dilaksanakan oleh MENTERI ENERGI dan SUMBER Daya Mineral sesuai dengan ketentuan PERATURAN perundang- - 906 - I.

7 Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara). No. KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993. undangan. b. Persyaratan untuk mendapatkan IUP. berupa: 1) Administratif: a) surat permohonan;. b) Nomor Induk Berusaha (NIB). dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data. 2) Teknis: surat pernyataan dari tenaga ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga).

8 Tahun. 3) Lingkungan: surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan PERATURAN perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4) Finansial: a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;. b) bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang; dan c) surat keterangan fiskal sesuai - 907 - I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara). No. KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993. dengan ketentuan PERATURAN perundang-undangan di bidang perpajakan.

9 C. Persyaratan peningkatan IUP tahap kegiatan Eksplorasi menjadi IUP tahap kegiatan Operasi Produksi berupa: 1) administratif: a) surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;. b) Nomor Induk Berusaha (NIB). dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data. 2) Teknis: a) peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;. b) laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan c) laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh MENTERI .

10 3) Lingkungan: a) dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan - 908 - I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara). No. KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993. ketentuan PERATURAN perundang- undangan; dan b) dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang. 4) Finansial: a) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;. b) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan PERATURAN perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c) bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.