LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN …

1 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAHREPUBLIK INDONESIAK epadaYth. ; Indonesia; Indonesia; Indonesia; KepalaLembagaPemerintahan Non Kementerian; PimpinanKesekretariatanLembaga Negara; PimpinanKesekretariatanLembaga Non Struktural; Gubernur; tempatSURAT EDARANNOMOR3 TAHUN 2015 TENTANGPELAKSANAAN PENGADAANBARANG/JASAMELALUIE-PURCHASINGD alamrangkamemperlancarpelaksanaanPengada anBarang/JasaPemerintahmelaluie-Purchasi ngberdasarkanKatalogElektronik(e-Catalog ue) 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang PENGADAAN barang / jasa Pemerintah mengatur bahwaKementerian/ LEMBAGA /Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)

2 Wajib melakukane-Purchasingterhadap barang / jasa yang sudahdimuatdalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/ K/L/D/I melakukane-Purchasingsebagaimanadimaksud padaangka1, ; padae-Cataloguetidaksesuaidenganspesifik asiteknis yang dibutuhkanolehK/L/D/I; menanggapi pesanansedangkan kebutuhanterhadap barang / jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi; barang / jasa tidak mampu menyediakan barangbaik sebagianmaupun keseluruhandalam jangka waktu yang ditentukan dalamrencana pelaksanaan PENGADAAN barang / jasa karena kelangkaanketersediaan barang (stock); barang / jasa tidak mampu melayani pemesanan barang /jasakarena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang / jasa ; dapat menyediakanbarang/ jasa sesuaidengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelahPejabat PembuatKomitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusimenyetujui pesananbarang/ jasa .

3 Katalog Elektronikpada komoditasonline shopdanhasilnegosiasihargabarang/jasamel aluie-Purchasinguntuk komoditasonline shoppadaperiodepenjualan, jumlah,merek, tempat,spesifikasiteknis,danpersyaratan yang sama, pada angka 2 huruf csampai denganhuruf hberlaku jikadalamsatu komoditasdan/atau spesifikasibarang/ jasa hanya terdapatsatu penyedia barang / jasa yang terdaftar di 2dilakukanmelaluimetodepemilihanpenyedia barang /jasasebagaimanadiaturdalamPasal 35 sampaidenganPasal 46 PeraturanPresidenNomor54 Tahun 2010 yangmenyebabkanaplikasitersebutbelum/tid akdapatdipergunakan, makapelaksanaanpengadaanbarang/jasasecar ae-Purchasingdilakukansecaraoffline(manu al) )

4 PPKmenyampaikanpermintaansecaratertulisk epadaPejabatPengadaandenganmengacupadasp esifikasiteknis, harga,danpenyediabarang/jasayangtercantu mpadae-Catalogueuntukmelaksanakan proses pengadaanbarang/ jasa ;2)PejabatPengadaanm elakukannegosiasidanmembuatBeritaAcaraNe gosiasiterhadapbarang/jasayang memerlukan proses negosiasi;3)PejabatPengadaanmengirimkanp ermintaanpembelianbarang/jasakepadapenye diabarang/jasayangtercantumpadae-Catalog ue;4)Penyediabarang/jasamemberikanperset ujuanpembelianbarang/ jasa ;5)PPK menyetujuipembelianbarang/ jasa ;dan6) )PPK melakukannegosiasiterhadapbarang/jasayan g tercantumpadae-CataloguedanmembuatBerita AcaraNegosiasiterhadapbarang/ jasa yang memerlukan proses negosiasi;2)PPKmengirimkanpermintaanpemb elianbarang/jasasecaratertuliskepadapeny ediabarang/jasayang terdaftarpadae-Catalogue;3)Penyediabaran g/jasamemberikanpersetujuansecaratertuli sataspermintaanpembelianbarang/ jasa .

5 Dan4) ditetapkan oleh Pimpinan Institusi1)Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi melakukannegosiasi terhadap barang / jasa yang tercantum padae-Cataloguedan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang / jasa yangmemerlukan proses negosiasi;2)Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi mengirimkanpermintaan pembelian barang / jasa secara tertulis kepada penyediabarang/ jasa yang terdaftar padae-Catalogue;3)Penyedia barang / jasa memberikan persetujuan secara tertulis ataspermintaan pembelian barang / jasa ; dan4)Penerbitan tanda bukti pembelian yang digunakan untuk PENGADAAN barang /Jasayang nilainya sampai dengan ,00 (sepuluh jutarupiah); digunakanuntukpengadaanbarang/jasayangni lainyasampaidengan ,00 (lima puluhjuta rupiah); (SPK) yangdigunakanuntukpengadaanbarang/jasaya ng ,00 (duaratusjuta rupiah); digunakanuntukpengadaanbarang/jasayang ,00 (duaratusjuta rupiah).

6 Proses pengadaanbarang/jasayangsedangberlangsun gsebelume-Cataloguediterbitkan, maka proses pengadaanbarang/jasadapatdilanjutkan sampai pengadaanbarang/jasatersebut dinyatakan gagal, makaproses PENGADAAN barang /jasadilanjutkan di dalam satu paket PENGADAAN barang / jasa terdapat sebagianatau beberapa barang / jasa telah tercantum di dalame-Catalogue,maka K/L/D/I melaksanakane-Purchasingterhadap sebagian ataubeberapa barang / jasa dimaksud dalam hurufftidaktermasuk tindakanpemecahan paket PENGADAAN barang / jasa dalamrangka menghindari pelelangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24ayat (3)

7 Huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang PengadaanBarang/JasaDengan Sisteme-Purchasingdinyatakan dicabut dan tidak berlaku untuk menjadi dipada tanggalKEPALA LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH, AGUS PRABOWOT embusan Yth. Republik Indonesia; Koordinator Bidang Perekonomian; Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Badan Pemeriksa Keuangan.