LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA …

1 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAHREPUBLIK INDONESIAK epadaYth. ; Indonesia; Indonesia; Indonesia; KepalaLembagaPemerintahan Non Kementerian; PimpinanKesekretariatanLembaga Negara; PimpinanKesekretariatanLembaga Non Struktural; Gubernur; tempatSURAT EDARANNOMOR3 TAHUN 2015 TENTANGPELAKSANAAN PENGADAANBARANG/JASAMELALUIE-PURCHASINGD alamrangkamemperlancarpelaksanaanPengada anBarang/JasaPemerintahmelaluie-Purchasi ngberdasarkanKatalogElektronik(e-Catalog ue) 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang PENGADAAN BARANG/JASA Pemerintah mengatur bahwaKementerian/ LEMBAGA /Satuan kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)

2 Wajib melakukane-Purchasingterhadap BARANG/JASA yang sudahdimuatdalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/ K/L/D/I melakukane-Purchasingsebagaimanadimaksud padaangka1, ; padae-Cataloguetidaksesuaidenganspesifik asiteknis yang dibutuhkanolehK/L/D/I; menanggapi pesanansedangkan kebutuhanterhadap BARANG/JASA tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi; BARANG/JASA tidak mampu menyediakan barangbaik sebagianmaupun keseluruhandalam jangka waktu yang ditentukan dalamrencana pelaksanaan PENGADAAN BARANG/JASA karena kelangkaanketersediaan barang (stock); BARANG/JASA tidak mampu melayani pemesanan barang/jasakarena keterbatasan jangkauan layanan penyedia BARANG/JASA ; dapat menyediakanbarang/jasa sesuaidengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelahPejabat PembuatKomitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusimenyetujui pesananbarang/jasa.

3 Katalog Elektronikpada komoditasonline shopdanhasilnegosiasihargabarang/jasamel aluie-Purchasinguntuk komoditasonline shoppadaperiodepenjualan, jumlah,merek, tempat,spesifikasiteknis,danpersyaratan yang sama, pada angka 2 huruf csampai denganhuruf hberlaku jikadalamsatu komoditasdan/atau spesifikasibarang/jasa hanya terdapatsatu penyedia BARANG/JASA yang terdaftar di 2dilakukanmelaluimetodepemilihanpenyedia barang/jasasebagaimanadiaturdalamPasal 35 sampaidenganPasal 46 PeraturanPresidenNomor54 Tahun 2010 yangmenyebabkanaplikasitersebutbelum/tid akdapatdipergunakan, makapelaksanaanpengadaanbarang/jasasecar ae-Purchasingdilakukansecaraoffline(manu al) )PPKmenyampaikanpermintaansecaratertulis kepadaPejabatPengadaandenganmengacupadas pesifikasiteknis, harga,danpenyediabarang/jasayangtercantu mpadae-Catalogueuntukmelaksanakan proses pengadaanbarang/jasa;2)PejabatPengadaanm elakukannegosiasidanmembuatBeritaAcaraNe gosiasiterhadapbarang/jasayang memerlukan proses negosiasi;3)PejabatPengadaanmengirimkanp ermintaanpembelianbarang/jasakepadapenye diabarang/jasayangtercantumpadae-Catalog ue;4)Penyediabarang/jasamemberikanperset ujuanpembelianbarang/jasa.

4 5)PPK menyetujuipembelianbarang/jasa;dan6) )PPK melakukannegosiasiterhadapbarang/jasayan g tercantumpadae-CataloguedanmembuatBerita AcaraNegosiasiterhadapbarang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;2)PPKmengirimkanpermintaanpemb elianbarang/jasasecaratertuliskepadapeny ediabarang/jasayang terdaftarpadae-Catalogue;3)Penyediabaran g/jasamemberikanpersetujuansecaratertuli sataspermintaanpembelianbarang/jasa; dan4) ditetapkan oleh Pimpinan Institusi1)Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi melakukannegosiasi terhadap BARANG/JASA yang tercantum padae-Cataloguedan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap BARANG/JASA yangmemerlukan proses negosiasi;2)Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi mengirimkanpermintaan pembelian BARANG/JASA secara tertulis kepada penyediabarang/jasa yang terdaftar padae-Catalogue;3)Penyedia BARANG/JASA memberikan persetujuan secara tertulis ataspermintaan pembelian BARANG/JASA .

5 Dan4)Penerbitan tanda bukti pembelian yang digunakan untuk PENGADAAN Barang/Jasayang nilainya sampai dengan ,00 (sepuluh jutarupiah); digunakanuntukpengadaanbarang/jasayangni lainyasampaidengan ,00 (lima puluhjuta rupiah); (SPK) yangdigunakanuntukpengadaanbarang/jasaya ng ,00 (duaratusjuta rupiah); digunakanuntukpengadaanbarang/jasayang ,00 (duaratusjuta rupiah); proses pengadaanbarang/jasayangsedangberlangsun gsebelume-Cataloguediterbitkan, maka proses pengadaanbarang/jasadapatdilanjutkan sampai pengadaanbarang/jasatersebut dinyatakan gagal, makaproses PENGADAAN barang/jasadilanjutkan di dalam satu paket PENGADAAN BARANG/JASA terdapat sebagianatau beberapa BARANG/JASA telah tercantum di dalame-Catalogue.

6 Maka K/L/D/I melaksanakane-Purchasingterhadap sebagian ataubeberapa BARANG/JASA dimaksud dalam hurufftidaktermasuk tindakanpemecahan paket PENGADAAN BARANG/JASA dalamrangka menghindari pelelangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang PengadaanBarang/JasaDengan Sisteme-Purchasingdinyatakan dicabut dan tidak berlaku untuk menjadi dipada tanggalKEPALA LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH, AGUS PRABOWOT embusan Yth. republik Indonesia; Koordinator Bidang Perekonomian; Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Badan Pemeriksa Keuangan.