MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

1 MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO JPenyelenggaraanPerizinan BERUSAHA BerbasisRisikoPersyaratan Dasar PERIZINAN BerusahaPerizinan BERUSAHA BerbasisRisikosesuaiKlasifikasiBaku LapanganUsaha Indonesia ( kbli ) PERIZINAN BERUSAHA UntukMenunjangKegiatanUsaha (UMKU)SebelumUU CKSetelah UU CKIzinLokasiKesesuaianKegiatanPemanfaata nRuang (KKPR)IzinLingkunganPersetujuan LingkunganIzinMendirikanBangunan(IMB) dan SertifikatLaikFungsi(SLF)Persetujuan BangunanGedung (PBG) dan SLF-PerizinanBerusaha BerbasisRisikoberdasarkanKBLI yang ditanamdalamPP 5 kewajibandidasarkanatasPP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunandariPP 5 (OSS ) dikenalIzinKomersial/Operasional-Layanan PB UMKU dilakukanseluruhnyamelaluiSistemOSS-PB UMKU sedangdalamproses finalisasisistemdenganK/L dan layanansudahdiakomodirdalamSistemK/L, terlebihdahuluakandilakukanintegrasisist em, sistemK/L, prioritassegeraditanamdalamsistemOSS.

2 *) Berbagaipersyaratandiaturdalam22 Permen/Perbanyang harusdiakomodirdan ditanamdalamsistemOSS2 Pasal 6 UU CiptaKerja:Peningkatan ekosisteminvestasidan ; ; ; 7 ayat(1) dan ayat(7) UU CiptaKerja: PerizinanBerusahaberbasisrisikodilakukan berdasarkanpenetapantingkatrisikodan peringkatskalausahakegiatanusaha. Tingkat risikodan ; ; OSS BERBASIS RisikoSistemOSS wajibdigunakanolehPelaku UsahaPemerintahDaerahUMKNon UMK18 K/L34 Provinsi416 Kabupaten98 Kota19 KEK5 KPBPBK ementerian/LembagaKEKKPBPB/ Free Trade ZoneInformasiPerizinan dan FasilitasBerusahaPengawasanFitur dalamSistemOSS4 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia5 SISTEM OSS BERBASIS RISIKOS ubsistem InformasiSubsistem PerizinanSubsistem PengawasanSubsisteminimencakupinformasiu mumterkaitpenanamanmodal(persyaratan,tah apanrisiko,DaftarPrioritasInvestasi/DPI, informasilokal,usermanual,kamus,FAQ,meka nisme,dll) (Dukcapil,Imigrasi,DJP,ATR/BPN),SmartEng ine(profil,persyaratan,SOP,dll).

3 RiskManagementEngine,Output(penerbitanNI B,SertifikatStandar,danIzin),konektivita sdenganK/L/D,danpemberianfasilitas(TaxHo liday,TaxAllowance,FasilitasdiKEK,sertam asterlist)Subsisteminimencakuppengawasan terhadapperizinanberusaha, ,sedangditingkatdaerahdikoordinasikanole hDPMPTSPP rovinsi/Kabupaten/KotaPembangunan SistemOSS PerizinanBerusahaBerbasisRisiko5 Copyright 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights UmumSistemOSS BerbasisRisikoThe Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia7 TahapanProsesPendaftaranhakaksesdenganNI K e-KTP atauPassportdan nomorpengesahanbadan usahadan dasarhukumpembentukanREGISTRASI 1 Legalitaspelakuusahanon perseoranganberupaaktapendiriandan no pengesahan. LegalitasuntukperseoranganmenggunakanNIK LEGALITAS 2 Pengisiandetildata proyek Pengisianmeliputi: kbli 5 digit, rencanalokasiusaha, jenisAPI, AksesKepabeanan, BPJS, WLKP, produk/jasa, kapasitas, jumlahtenagakerja, rencananilaiinvestasi, SNI atauSertifikatHalalPENDATAAN 3 Penerbitanperizinanberusahaberdasarkanha silanalisistingkatrisikoterhadapkegiatan usaha NIB untukrisikorendah NIB dan SertifikatStandaruntukrisikomenengahrend ahdan menengahtinggi NIB, SertifikatStandardan IzinuntukrisikotinggiPENERBITAN 4 PengajuanfasilitasberupaTax Holiday, Tax Allowance, PembebasanBea Masukdan fasilitaslainnyakepadapelakuusahayang eligible mendapatkanfasilitasFASILITAS 5 Pengawasanmeliputitata ruang, standarK3L, standarpelaksanaankegiatanusaha, ataupersyaratanlain berdasarkanNSPK K/L dan kewajibanataspenyampaianlaporandan/ataup emanfaatanfasilitaspenanamanmodal.

4 Pengawas dapat melakukan pembinaan, perbaikan dan pemberhentian pelanggaranPENGAWASAN 67 ANALISIS RISIKO 8 Tingkat RisikoPerizinan BERUSAHA BERBASIS RISIKO adalah PERIZINAN BERUSAHA berdasarkan tingkat RISIKO kegiatan usaha dan tingkat RISIKO tersebut menentukan jenis PERIZINAN BERUSAHA . Pemerintah telah memetakan tingkat RISIKO sesuai dengan bidang usaha atau kbli (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di tautan ini. kbli yang berlaku saat ini adalah kbli tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pembagian tingkat risikousaha dan jenis PERIZINAN berusahanya :TINGKAT RISIKOR isiko Rendah (R) RISIKO Menengah Rendah (MR) RISIKO Menengah Tinggi (MT) RISIKO Tinggi (T) PERIZINAN BERUSAHAN omor Induk BERUSAHA (NIB) Nomor Induk BERUSAHA (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri Nomor Induk BERUSAHA (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Nomor Induk BERUSAHA (NIB), Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah,dan/atau Sertifikat Standar (SS)

5 Jika 2 Pertanian715 3 Perdagangan524 4 Lingkungan Hidup dan Kehutanan346 5 Kelautan dan Perikanan337 6 Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat132 7 Transportasi112 8 Pariwisatadan EkonomiKreatif1119 ESDM90 10 Kesehatan, Obat, dan Makanan79 11 Ketenaganukliran63 12 Ketenagakerjaan34 13 Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi29 14 Pendidikan dan Kebudayaan8 15 Pertahanandan Keamanan6 16 Agama2 Pengaturan kbli Berdasarkan SektorJumlah kbli Berdasarkan Tingkat berdasarkanPeraturanBPS 2 berdasarkanPP 5/2021 kbli tanpaK/L pembinatelahdipetakanKemeninves/ BKPM kbli pemerintah dan aktivitas lainnya Total kbli RekapitulasiKBLI11 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia12 Alur PenerbitanPerizinanBerusaha(HakAkses)Pel akuUsahaPermohonanPerizinanBerusahamelal uiOSSN otifikasiPermohonankepadaPenerbitPerizin anBerusaha*NotifikasiPenerbitPerizinanBe rusaha*melaluiOSS RBAS istemOSS PenerbitPerizinanBerusaha*DisetujuiKuran g LengkapDitolakSistemOSS menyampaikanpermintaanuntukmelengkapikek uranganSistemOSS menyampaikanpenolakanVerifikasiPemenuhan Persyaratanoleh PenerbitPerizinanBerusaha**Lembaga OSS, Menteri/Ka.

6 Lembaga, Ka. DPMPTSP Gubernur, Ka. DPMPTSP Kab/Kota Bupati/Walikota, Administrator KEK dan KepalaBP KBPBP, Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia13 PeraturanMenteri Tahun2021 ESDM Nomor5 Tahun2021 PeraturanBKPM No. 3 Tahun2021 PeraturanBKPM No. 4 Tahun2021 PeraturanBKPM No. 5 Tahun2021 DASAR HUKUM PERIZINAN SEKTOR KETENAGALISTRIKANDI OSS BERBASIS RISIKO LEGALITAS IMPLEMENTASI SISTEM OSS DAN SEKTOR :PenyelenggaraanPerizinanBerusahaBerbasi sRisikosebagaimanadimaksudpadaayat1 ;LEGALITAS IMPLEMENTASI SISTEM OSS DAN SEKTOR 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights (PenyediaanTenagaListrik)Energi dan Sumber Daya MineralPembangkitanTenaga ListrikTransmisiTenaga ListrikDistribusiTenaga ListrikPenjualanTenaga Listrik PenjualanTenaga Listrik Lintas NegaraPembelianTenaga Listrik Lintas NegaraInterkoneksiJaringanTenaga Listrik Lintas NegaraEnergi Baru, Terbarukan, dan Konservasi EnergiMineral dan BatubaraMinyakdan Gas BumiKetenagalistrikanSEKTORSUBSEKTORKEGI ATAN PermenESDM No.

7 25 Tahun2015 Jo. No. 19 Tahun2020 tentangPendelegasian Wewenang Pemberian PERIZINAN Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelayanan PTSP kepada Kepala PP No. 5 Tahun2021 tentangP2B2 RThe Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia17 KBLIJ udulKBLIT ingkat RisikoPerizinanBerusaha35111 PembangkitanTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar35112 TransmisiTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar35113 DistribusiTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar35114 PenjualanTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar35115 Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan PenjualanTenaga Listrik DalamSatu KesatuanUsahaTinggiNIB, izindan sertifikatstandar35116 Pembangkit, Transmisi, dan PenjualanTenaga Listrik DalamSatu KesatuanUsahaTinggiNIB, izindan sertifikatstandar35117 Pembangkit, Distribusi, dan PenjualanTenaga Listrik DalamSatu KesatuanUsahaTinggiNIB, izindan sertifikatstandar35118 Distribusi, dan PenjualanTenaga Listrik DalamSatu KesatuanUsahaTinggiNIB.

8 Izindan sertifikatstandarThe Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia18 KBLIJ udulKBLIT ingkat RisikoPerizinanBerusaha35115-35118 IzinPenjualanTenaga Listrik Lintas NegaraTinggiNIB, izindan sertifikatstandar35115-35118 IzinPembelianTenaga Listrik Lintas NegaraTinggiNIB, izindan sertifikatstandar35115-35118 IzinInterkoneksiJaringanTenaga ListriLintas NegaraTinggiNIB, izindan sertifikatstandarThe Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia1935121 PengoperasianInstalasiPenyediaanTenaga ListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar43211 InstalasiListrikTinggiNIB, izindan sertifikatstandar71204 Jasa InspeksiTeknik InstalasiTinggiNIB, izindan sertifikatstandar71102 AktivitasKeinsiyurandan KonsultasiTeknis YbdiMenengahTinggiNIB dan sertifikatstandar71201 Jasa sertifikasiMenengahTinggiNIB dan sertifikatstandar71202 Jasa pengujianlaboratoriumMenengahTinggiNIB dan sertifikatstandar72102 Penelitiandan Pengembanganteknologidan rekayasaMenengahTinggiNIB dan sertifikatstandar74322 AktivitasSertifikasiPersonelIndependenMe nengahTinggiNIB dan sertifikatstandar85497 Pendidikan Teknik SwastaMenengahTinggiNIB dan sertifikatstandar35129 AktivitasPenunjangTenaga Listrik LainnyaMenengahRendahNIB dan sertifikatstandar35122 PengoperasianInstalasiPemanfaatanTenaga ListrikMenengahTinggiNIB dan sertifikatstandarKBLIJ udulKBLIT ingkat RisikoPerizinanBerusahaThe Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia2035111, 35112, 35113 Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri35111, 35112, 35113.

9 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35122 Penetapantariftenagalistrik35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118 Penetapanwilayahusahapenyediaantenagalis trik35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118 Pengesahanrencanausahapenyediaantenagali strik35112 Penunjukanlembagapenilaibesarankompensas itanah, bangunandan/atautanamanyang beradadibawahruangbebasjaringantransmisi tenagalistrik35111, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35121 Persetujuanhargajualdansewajaringantenag alistrik35111, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35121 Persetujuanhargapembeliantenagalistrikli ntasnegara35112, 35101 Persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkunganKBLINamaUMKU35101 Persetujuanusahajasapengendalianemisigas rumahkacaketenagalistrikan35112, 35113, 35115, 35116, 35117, 35118 Registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika)The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia21 KBLINamaUMKU35111 Rekomendasipenandasahandanpersetujuanren canaimporbarang71204, 74322, 71201 Sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan (Lembaga inspeksi Teknik Tenaga Listrik)35121, 35122, 43211, 71102, 71204, 74322 Sertifikatbadanusahajasapenunjangtenagal istrik43211 Sertifikatbadanusahajasapenunjangtenagal istrik(persyaratankhusussertifikatbadanu sahauntukbadanusahajasapenunjangtenagali strikasingyang membukakantorperwakilanasing35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35121 Registrasinomoridentitasstasiunpengisian kendaraanlistrikumum(SPKLU) danstasiunpenukaranbateraikendaranlistri kumum(SPBLKLU))

10 71201 Registrasisertifikatproduk71102, 43211, 71201, 71204, 35121, 35122, 74322, 35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35122 Sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 71204 Sertifikatlaikoperasi(sertifkatlaikopera siinstalasipenyediaantenagalistrikdanins talasipemanfaatantenagalistrikteganganti nggidaninstalasipemanfaatantenagalistrik teganganmenengah) BusinessTerdapat40 orang/hari(pelakuusaha/badan usaha) dan 20 orang/hari(K/L/D) orang/hariTerdapat27 orang/haridapatmelayani 900 panggilan/hariMulaiaktif1 Oktober2021 Terdapat48 orang/hariWaktu operasionalSenin WIB (kecualiVirtual WIB)Media SosialTerdapat5 orang/hariMedia Layanan Konsultasi OSS BERBASIS Risiko22