MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIANOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANAKEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi jabatan yang memilikikeahlian khusus, perlu dibentuk kelompok profesional;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penajamannomenklatur jabatan kelompok fungsional pada SatuanKerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyakdan Gas Bumi menjadi Kelompok Profesional yangtercantum dalam Peraturan MENTERI ENERGI dan SumberDaya MINERAL Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasidan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana KegiatanUsaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;c.

2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan MENTERI ENERGI dan SUMBER Daya Mineraltentang Perubahan Atas Peraturan MENTERI ENERGI danSumber Daya MINERAL Nomor 17 Tahun 2017 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;- 2 -Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4152);2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentangKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5047);3.

3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 24);4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentangKementerian ENERGI dan SUMBER Daya MINERAL (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentangKementerian ENERGI dan SUMBER Daya MINERAL (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);5. Peraturan MENTERI ENERGI dan SUMBER Daya MineralNomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian ENERGI dan SUMBER Daya MINERAL (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);6.

4 Peraturan MENTERI ENERGI dan SUMBER Daya MineralNomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata KerjaSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 302);- 3 -MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJASATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHAHULU MINYAK DAN GAS IBeberapa ketentuan dalam Peraturan MENTERI ENERGI danSumber Daya MINERAL Nomor 17 Tahun 2017 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus PelaksanaKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302), diubah sebagaiberikut:1.

5 Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 11 diubah,sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:BAB IKETENTUAN UMUMP asal 1 Dalam Peraturan MENTERI ini yang dimaksud dengan:1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupahidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dantemperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,termasuk aspal, lilin MINERAL atau ozokerit, danbitumen yang diperoleh dari proses penambangan,tetapi tidak termasuk batubara atau endapanhidrokarbon lain yang berbentuk padat yangdiperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengankegiatan usaha Minyak dan Gas Gas Bumi adalah hasil proses alami berupahidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dantemperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperolehdari proses penambangan Minyak dan Gas -3.

6 Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yangberintikan atau bertumpu pada kegiatan usahaEksplorasi dan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuanmemperoleh informasi mengenai kondisi geologiuntuk menemukan dan memperoleh perkiraancadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerjayang Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yangbertujuan untuk menghasilkan Minyak dan GasBumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yangterdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur,pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan,dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnianMinyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatanlain yang Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalamWilayah Hukum Pertambangan Indonesia untukpelaksanaan Eksplorasi dan Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil ataubentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatanEksplorasi dan Eksploitasi yang lebihmenguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakanuntuk sebesar-besar kemakmuran Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnyadisebut KKKS.

7 Adalah Badan Usaha atau BentukUsaha Tetap yang diberikan wewenang untukmelaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi padasuatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak KerjaSama dengan Satuan Kerja Khusus PelaksanaKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 5 -10. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan UsahaHulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnyadisebut SKK Migas, adalah satuan kerja khususyang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaanKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dibawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasanMenteri ENERGI dan SUMBER Daya Kelompok Profesional adalah kelompok jabatan yangmemiliki pengetahuan dan/atau keahlian khususyang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokokdan fungsi MENTERI adalah MENTERI yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang ENERGI dan sumberdaya Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehinggaPasal 81 berbunyi sebagai berikut:Pasal 81(1) Kelompok Profesional berada di bawah danbertanggung jawab kepada Deputi.

8 (2) Kelompok Profesional sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut oleh 11 Peraturan MENTERI ini mulai berlaku pada setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan MENTERI ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik di Jakartapadatanggal 13 September 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIA, JONAND iundangkan di Jakartapadatanggal 13 September 2017 DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, EKATJAHJANABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1255 Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENT^Rl^N ENfRGI DAN SUMBE^ DAYA MINERALROFI981031002 Agar setiap ora:pengundangan Peradalam Berita Negaran- 6 -g mengetahuinya, memerintahkan.

9 Uran MENTERI ini dengan penempatannyaRepublik di Jakartapadatanggal 13 September 2017 MENTERI EREPUBLIKNERGI DAN SUMBER DAYA MINERALINDONESIA, JONAND iundangkan di Jakartapadatanggal 13 September 2017 DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANG^NKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK A^ASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, EKATJAHJANABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1255 Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERISRBIEI^GI DAN SUMBER DAYA MINERAL ^^IRO HUKUM,ER:NIR1151 SROFI81031002