N HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 NHIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM islam DENGAN pengertian dalam PEMBAHASANNYAM ilikPerpustakaan Mahkamah Agung - RIPERPUSTAKAAN DAN LAYANAN INFORMASI BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2011 Perpustakaan Nasional RI : Data Katalos dalam Terbitan (KDT) HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum islam dengan pengertian dalam Pembahasannya. - Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011. v, 475 him. ; 16 x 23 978-979-19258-2-21. Indonesia. Mahkamah No.

2 Induk No. Kias ^eH/Hadiah ~ 3 ~ ' .? ,nA ^ fWrKATA PENGANTARP enerbitan Buku HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Ilukum islam dan pengertian dalam Pembahasannya disusun untuk memenuhi kebutuhan para Hakim agar memudahkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan I Iukum islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agama islam , merupakan hukum Ilahi yang bersifat komprehensif dan universal. Unsur fleksibilitas yang melekat pada Hukum islam menjadikannya tidak lekang oleh Perkembangan zaman dan perbedaan tempat melalui ijtihad hukum islam yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak.

3 Diantara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, namun hanya tuntutan untuk mematuhinya. Sebagaimana ketentuan yang lain hal tersebut justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini. Layaknya sanksi hukum pada umumnya, sanksi yang tidak dirasakan di dunia yang akan ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, untuk itu saran-saran penyempurnaan dari para pcmbaea sangat kami kami mengucapkan banyak terimakasih serta kami selalu membuka pintu untuk memperbaiki dan menyempurnakan buku ini disertai harapan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi perkembangan I Iukum islam di Negara.

4 Februari 2011 Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RImDR. It/SUBAGYO, PENYUSUNP engarahPenanggung JawabSekretarisAnggotaSekretariatNara Sumber Alamat Redaksi: Nurhadi SH., Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI: Herki Artani R Bagian Perpustakaan dan Layanan In formasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi - MARI: Arief Ismail, PenerbitanBiro Hukum dan Humas BUA - MARI: 1. Supenianto, Hidayat, Zamzani, , Yuni Hayati Putri, Dading Rochati6. Nur aini: 1. Kerlina Purba2.

5 Kartika Sandi Taurus, Dwi Listiani, Muhammad Udin: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI: Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Blok H Lt. 4 Jakarta 10010 Tromol Pos No. 1020 Telp. (021) 3843541 Psw. : 438/409 E -m ail: ISI1. Tim Penyusun2. Kata Pengantar3. Daftar isi4. pengertian Kompilasi5. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam6. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam7. Buku I Hukum Perkawinan8. Buku II Hukum Kewarisan9. Buku III Hukum Perwakafan10. Instrusi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991193563107119131mv11.

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 133 Perkawinan12. PERATURAN Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 163 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan13. Hukum Kewarisan islam di Indonesia (Analisis Terhadap Buku II 191 Kompilasi Hukum islam )14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 203 Wakaf15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 29 235 Desember 1989 Tentang Peradilan Agama16. Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun' 1989 Tentang Peradilan Agama 29317.

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 355 Perbankan Syariah18. Pembahasan Kompilasi Hukum islam 42119. Hukum Waris islam dan Permasalahannya 42720. Hukum islam dalam Tata Hukum dan Pembinaan Hukum Nasional diIndonesia 43521. Gambaran Umum Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum 441 Islam22. pengertian , Ruang Lingkup, Jenis dan Tujuan Hukum Pidana islam 45523. Diskursus Tentang Pembaruan Hukum islam 459vPENGERTIAN KOMPILASIU ntuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang menyangkut "Kompilasi Hukum islam " ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu secara khusus bagaimana pengertian "kompilasi" itu sendiri.

8 Hal ini, dianggap perlu mengingat masih banyak di antara kita yang belum memahami secara betul pengertian tersebut. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh karena istilah tersebut. Kenyataan yang demikian di sebabkan oleh istilah ini memang kurang populer digunakan baik dalam pergaulan sehari-hari, praktik bahkan dalam kajian hukum kita membuka kamus-kamus dan ensiklopedi Indonesia kita tidak menemukan istilah "kompilasi" di dalamnya yang berarti hingga sekarang ia masih belum diterima secara meluas dalam bahasa Indonesia.

9 Begitu pula dalam buku-buku hukum berbahasa Indonesia kita tidak menemukan uraian tentang apa itu kompilasi, bagaimana kedudukannya, dasar keabsahannya dan kajian hukum kita hanya mengenal istilah "kodifikasi" yaitu pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum. dalam praktik kodifikasi yang demikian diterjemahkan dengan istilah "Kitab Undang-undang" (Wetboek) yang dibedakan dengan "Undang-undang" (wet) seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Straff echt), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) dan lain-lain.

10 Selain itu, kita masih mengenal adanya Undang- undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Lingkungan Hidup yang hanya disebut sebagai undang-undang saja. Apa yang disebutkan terakhir biasanya hanya mencakup salah satu sektor saja dari hukum sedangkan kodifikasi meliputi bidang yang lebih luas karena dapat menyangkut bidang hukum perdata secara keseluruhan, bidang Hukum Pidana dan bidang Hukum Dagang yang sudah barang tentu materinya jauh lebih banyak daripada hanya sekedar sebuah Undang-undang Kitab Undang-undang maupun Undang-undang saja pembentukannya ditetapkan secara resmi melalui suatu prosedur yang bersifat khusus.