No.1670, 2014 KEMENDIKBUD. Perguruan Tinggi. Statuta ...

1 , 2014 KEMENDIKBUD. Perguruan Tinggi. PedomanPERATURANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIANOMOR 139 TAHUN 2014 TENTANGPEDOMANSTATUTA DANORGANISASI Perguruan TINGGIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:bahwa dalam rangkamelaksanakan ketentuan Pasal29ayat (10) dan Pasal 32ayat (3)Peraturan PemerintahNomor4 Tahun2014tentangPenyelenggaraanPendidika nTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,perlu menetapkan Peraturan Menteri PendidikandanKebudayaantentang PedomanStatuta danOrganisasiPerguruan Tinggi;Mengingat: Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem PendidikanNasional (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2003 Nomor78,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301); Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4586);2014, Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikanTinggi(LembaranNegaraRe publikIndonesia Tahun2012 Nomor 158, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5336); Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUm um(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5340).

2 Pemerintah Nomor4 Tahun 2014tentangPenyelenggaraan PendidikanTinggi dan PengelolaanPerguruanTinggi(LembaranNegar aRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor16,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor141); Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan organisasi , Tugas, danFungsi Eselon IKementerian Negara,sebagaimanatelah beberapa kalidiubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor14 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor142); Presiden Nomor 84/P Tahun 2009mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu IIsebagaimana telah diubah dengan Keputusan PresidenNomor 8/P Tahun 2014; Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun2008tentangPengangkatandanPemberhen tian Dosen Sebagai Pimpinan PerguruanTinggi dan Pimpinan Fakultas;10 Peraturan Menteri Pendidikandan KebudayaanNomor33 Tahun2012tentangPengangkatandan2014, 1670, ; Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 1 Tahun 2012tentang organisasi dan TataKerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaansebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 25 Tahun2014.

3 MEMUTUSKAN:Menetapkan:PERATURANMENTERIPE NDIDIKANKEBUDAYAANTENTANGPEDOMANSTATUTAD ANORGANISASIPERGURUAN 1(1) Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruantinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan danprosedur operasional di Perguruan tinggi yang bersangkutan.(2)Organisasiperguruan tinggi merupakan wadah yang mengaturpembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungankerja setiap unit kerja di lingkungan Perguruan 2(1)Setiap Perguruan tinggiwajib memilikistatuta sebagaiperaturandasardalampengelolaan danpenyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.(2) Statuta Perguruan tinggisebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)disusun sesuai kebutuhan dan pengembangan Perguruan tinggi.(3)Penyusunan Statuta Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mengacu pada pedoman penyusunan Statuta sebagaimana terlampirdalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4 (4) Statuta Perguruan tinggi ditetapkan oleh Menteri Pendidikan (1)Organisasiperguruantinggidisusunsesua ikebutuhandanpengembangan Perguruan tinggi.(2)Penyusunan organisasi Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud padaayat (1)mengacupadapedoman organisasi Perguruan tinggisebagaimana terlampir dalamLampiranIIPeraturan Menteri ini.(3) organisasi Perguruan tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (1)ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapatpersetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di2014, pendayagunaan aparatur negara dan reformasi organisasiperguruan tinggi yangtelahditetapkan sebelumPeraturan Menteri ini, masih dinyatakan berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan StatutaPerguruan Tinggidicabut dandinyatakan tidak Menteri ini mulai berlaku pada tanggal setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangannyaPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik di Jakartapada tanggal14 Oktober 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA.

5 MOHAMMAD NUHD iundangkan di Jakartapada tanggal17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,AMIR SYAMSUDIN2014, 1670, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANNOMOR 139 TAHUN 2014 TENTANGPEDOMAN Statuta DAN organisasi PERGURUANTINGGIBAB BELAKANGP erguruanTinggisebagailembagapendidikande ngantugasmenyelenggarakanTridharmaPergur uanTinggiyangmeliputipenyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat harus dapat berperan sebagai sebuah institusi yangmenghasilkan sumber daya manusia berkualitas agar mampuberpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan nasional danmemiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global di bidang ilmupengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Untuk mewujudkan peranPerguruan Tinggi dalam pembangunan nasional tersebut, makaperguruan tinggiharus dikelola dengan lebih Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan jalur,jenjang, dan jenis pendidikan tinggi yang meliputi otonomi perguruantinggi, pola pengelolaan, tata kelola, dan akuntabilitaspublikperguruan pengelolaan Perguruan tinggi meliputi bidang akademik dannon-akademik yang dilaksanakan berdasarkan ; ; ; mutu; dan di bidang akademik mencakup penetapan norma dankebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma.

6 Adapun otonomi dibidang non-akademik meliputi penetapan norma dan kebijakanoperasional serta pelaksanaan organisasi , keuangan, kemahasiswaan,2014, , dan sarana prasarana. Otonomi Perguruan tinggidiberikan kepada Perguruan tinggi secara selektif setelah dilakukanevaluasi terhadap kinerja Perguruan tinggi yang kelola Perguruan tinggidilaksanakan sesuai dengan prinsipgoodgovernance. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, Perguruan tinggiperludidukungolehorganisasiyangmam pumenggerakkanpenyelengaraan tridharma Perguruan tinggi secara manajemen Perguruan tinggi harus dilaksanakandengan memperhatikan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu,danevaluasi yang transparan. Pengembangan manajemen perguruantinggi juga harus dapat diimplementasikan sesuai dengan tata nilai dantingkat perkembangan masing-masing Perguruan tinggi, serta selarasdengan rencana strategis tertuang dalamorganisasi dan tata kerja.

7 Desainorganisasi Perguruan tinggi disesuaikan dengan beban tugas dankebutuhan dalam penyelenggaraan tridarma Perguruan tinggi sertadenganmempertimbangkanrencanapengem banganorganisasiperguruan PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, organisasi Perguruan tinggiterdiri atas unsur penyusun kebijakan,pelaksana akademik,pengawas dan penjaminan mutu, penunjangakademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau , pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor, Ketua, Direktur),Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun. Dalam Pasal 29 ayat(5) Rektor, Ketua, dan Direktur dibantu oleh beberapa unsur pimpinanpada tingkat satuan pendidikan tinggi dan/atau pada tingkat fakultasatau sebutan lain yang dan jenis unsur pimpinansatuan pendidikan tinggi diatur setelah mendapat persetujuan Menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaanaparatur negara.

8 Untuk menentukan jumlah dan jenis unsur pimpinansatuan pendidikan tinggi perlu disusun pedoman penyusunanorganisasi Perguruan Tinggi. Pedoman tersebut sebagai acuan dalampenyusunan dan penataan organisasi Perguruan organisasi ini untuk digunakan sebagai acuan bagiperguruan tinggi dalampenyusunan dan penataanorganisasiPerguruan , 1670, DASARD alam menyusun organisasi Perguruan tinggi agar mengacu Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586). Nomor12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5336); Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5340); Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4496).

9 Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen; Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan; PendidikanTinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Menteri mengenai organisasi dan tata kerja PerguruanTinggi yang , PENYUSUNAN STATUTAS esuai denganketentuanPasal 32 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi danPengelolaan Perguruan Tinggi, Statuta Perguruan tinggi paling umum; ; Tridharma Perguruan Tinggi; pengelolaan; penjaminan mutu internal; dan tata cara penetapan peraturan; dan kekayaan; peralihan; MATERI Statuta Perguruan TINGGI UMUMK etentuan umum pengertian atau definisi; atau akronim yang digunakan dalam Statuta ; lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasalberikutnyadalamstatuta,antara lainketentuanyangmencerminkan asas, maksud, dan pengertian atau definisi, singkatan, dan akronim yangdimuat dalam ketentuan umum hanya untuk kata atau istilah yangdigunakan dalam pasal-pasal Perguruan tinggi menjelaskan jati diri Perguruan tinggiyang memuat antara dan tempat kedudukan Perguruan tinggi; , bulan, dan tahun didirikan; (bentuk, isi, warna, dan makna); Perguruan tinggi/fakultas (bentuk, ukuran, isi,warna, dan makna);2014, 1670, dan/atau mars; akademik bagi pimpinan Perguruan tinggi, guru besar,dan wisudawan (topi, toga, dan kalung).

10 Lain yang dianggap TRIDHARMA Perguruan TINGGIB erisi uraian kegiatan pendidikan, antara lainprogrampendidikan yang diselenggarakan (akademik, vokasi, profesi),memuatkalenderakademik,kurikulu m,tatacarapenyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk,waktu,mekanisme, dan tata cara penilaian), administrasiakademik, bahasa pengantar , dan hal lain yang berkaitan denganpenyelenggaraan pendidikan; penelitian, antara lain program penelitian,keterlibatan dosen dan mahasiswa, publikasi hasil penelitian,pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan intelektual (HKI), danhal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian; pengabdian kepada masyarakat, yang memuatantara lain jenis dan tata cara penyelenggaraan, keterlibatandosen dan mahasiswa, dan publikasi kegiatan pengabdian kepadamasyarakat; akademik dan otonomi keilmuanMemuat penjabarantentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di PerguruanTinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan penghargaanmemuat tentang:1)persyaratan pemberian dan penggunaangelar akademik,profesi, atau