Panduan Penyusunan CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN …

1 PanduanPenyusunanCAPAIAN PEMBELAJARANLULUSANPROGRAM STUDIDIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGIKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN Nasional Pendidikan PEMBELAJARAN (CP) dan Format Penyusunan Penyusunan pengajian jawab ketentuan yang tercantum dalam StandarNasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tahun 2014,setiap program studi wajib dilengkapi dengan target CAPAIAN PEMBELAJARAN sebagai bentukakuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan. Untuk keperluantersebut, Direktorat Jendral Pendidikan PEMBELAJARAN dan Kemahasiswaan,berdasarkan amanah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73tahun 2013perlu menyusunPanduanCapaian PEMBELAJARAN (CP)

2 LULUSAN programstudi di perguruan inidiperuntukkan bagipengelola program studi atau forumpenyelenggaraprogram studisejenis dalammengaji,mengoreksi, menyesuaikan,merumuskanulang, ataumemperbaharuirumusanCPlulusannya, agarrumusannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai perguruan tinggi yang akanmengajukan program studi baru atau program studi yangbelum menyatakan kemampuan lulusannya secara faktual dan jelas, Panduan ini dapat digunakansebagaiacuandalam studiselain merupakan rumusan tujuanpembelajaranyang hendak dicapaidanharus dimilki oleh semua lulusannya,juga merupakan karena itu,program studi berkewajiban untuk memiliki rumusanCPyang dapat dipertanggungjawabkan baik isi,kelengkapan deskripsisesuaidengan ketentuan dalam SN DIKTI, sertakesetaraanlevelkualifikasinyadengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

3 Karena merupakan rumusan tujuanpendidikan dan pernyataan mutu LULUSAN , perumusan CP merupakan bagian yang tidak terpisahkandaripengembangan kurikulum program CP selain untukmengarahkan pengelola program studi agar mencapai target mutu LULUSAN ,juga memberikan informasi kepadamasyarakattentangpernyataan mutu LULUSAN program studi diperguruan ini berisi tentang dasar hukum perlunya dirumuskan CP,uraian singkat KKNI,pengertian CP,ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KKNI dan SN DIKTI yang terkait denganCP, tahapanpenyusunan CP, dandiakhiri denganpenjelasan terhadap pertanyaanumumyangdiharapkan dapatmenambahwawasansertamempertajam pemahamanuntuk HUKUMD asar hukumCPdinyatakandidalamPeraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012tentangKerangkaKualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)yaitukerangka penjenjangankualifikasi kompetensiyangdapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidangpelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuaidengan struktur pekerjaan di berbagai sektor(pasal 1 ayat 1).

4 Selanjutnyadidalampasal1 ayat 2peraturan tersebut,CPdinyatakan sebagaikemampuan yang diperoleh melaluiinternalisasipengetahuan, sikap,keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman sistem pendidikan tinggi dinyatakan dalamUndang-Undang Republik Indonesia nomor12 Tahun 2012tentangPendidikan Tinggiyang selanjutnya disingkatUU Dikti 12/2012. Pasal 29 UUDikti 12/2012menyatakanbahwa:(1)Kerangka Kualifikasi Nasional merupakanpenjenjangancapaian pembelajaranyangmenyetarakan luaran bidang pendidikan formal,nonformal, informal, atau pengalamankerja dalamrangka pengakuan kompetensi kerja sesuai denganstruktur pekerjaan diberbagai sektor.

5 (2)Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menjadi acuan pokokdalam penetapankompetensi LULUSAN pendidikan akademik, pendidikanvokasi, danpendidikan profesi.(3)Penetapan kompetensi LULUSAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pasal 29 UU Dikti 12/2012 danPeraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012tentangKKNI dituangkandidalamPeraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik IndonesiaNomor 73 Tahun 2013tentangPenerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan 10 ayat(3)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013menyatakanbahwadalam menerapkan KKNI di bidang kurikulum pendidikan tinggi,DirektoratJenderal mempunyai tugas dan fungsiantara masukan, konsultasi, pembimbingan/pendampingan,mendorong danmemfasilitasi terjadinya proses penerapan KKNI bidangpendidikan tinggi; kebijakan, regulasi,dan Panduan tentang Penyusunan kurikulumprogram studiyang mengacu pada KKNI bidang pendidikantinggi.

6 Pelaksanaan kurikulum oleh program studi terhadappencapaian jenjangkualifikasi pada KKNI bidang pendidikan tinggi; deskripsiCPyang diusulkanoleh program studisebagai dasar penetapan standarkompetensi lulusanprogram studi oleh Menteri; secara berkala deskripsiCPyang diusulkan oleh program studi sebagai dasarpenetapan standarkompetensi LULUSAN program studi oleh Menteri;Pasal 35ayat 2 UUDikti 12/2012tentang Kurikulummenyatakan bahwaKurikulum Pendidikan Tinggidikembangkan oleh setiapperguruantinggi dengan mengacu padaStandar Nasional PendidikanTinggiuntuk setiapprogramstudiyangmencakup pengembangan kecerdasan intelektual,akhlakmulia, DIKTI yang diatur dalamPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan StandarNasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada tersebutmerupakan landasan hukum untukmerumuskan CP.

7 Terutama ketentuan yang tercantum dalamsalah satu standar yakniStandar Kompetensi LULUSAN (SKL).SKL merupakan kriteria minimal tentangkualifikasi kemampuanlulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yangdinyatakan dalam rumusan CAPAIAN INDONESIAG lobalisasitelah mengakibatkanperubahan keseluruhan kehidupan bermasyarakat, tidak terkecualisektorpendidikandan mahasiswa dantenaga kerjaantar negaramemberikan tantangan bagi perguruan tinggi untukmemperoleh pengakuan dari masyarakat globalterhadap hasil pendidikan yang menyebabkan negara-negra peserta GATS danAFTA menyusun kerangka kualifikasi kualifikasi adalah instrumen untukmenentukan merupakanalat untuk memetakan keahliandan karirseseorang,sertamengembangkan kurikulum apa yang diketahui.

8 Difahami dan dapat dikerjakan olehseseorangsetelah Nasional Indonesia merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapatmenyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidangpelatihan kerja serta pengalaman kerja(Gambar 1).Setiap jenjang kualifikasi dapatdicapai melalui berbagai jalur(pendidkan formal, non formal,pengalaman kerja, atau peningkatanprofesionalitas)Kerangkapenje njangan tersebut dibangundalam rangka pemberian pengakuankompetensi kerja sesuai denganstruktur pekerjaan di berbagai sektorGambar kualifikasi pada KKNI terdiridarisembilanjenjang dimulai darijenjang 1sampai denganjenjang 9sebagai jenjang memiliki deskripsiCPyangsesuai dengankualifikasinya.

9 Jenjangkualifikasi yang dihasilkan melaluipendidikan formal dapat disetarakandengantingkat keahlian pada 2 KesetaraanCPyang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi padaKKNI terdiri pendidikan dasar setara dengan jenjang 1; pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2; Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4; Diploma 3paling rendah setara dengan jenjang 5; Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9; pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8.

10 Pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI)Standar Nasional PendidikanTinggi(SN DIKTI)yang diatur dalamPeraturanMenteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 49 tahun 2014adalah satuan standar yang meliputi Standar NasionalPendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian DIKTI merupakankriteria minimal tentang PEMBELAJARAN pada jenjang pendidikantinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Nasional Pendidikanterdiri atas:a. standar kompetensi LULUSAN ;b.