PEDOMAN PENYUSUNAN - siaga.bnpb.go.id

1 1 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RPKB) (Rancangan: untuk menjadi bahan diskusi internal) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2019 2 Pengarah: B. Wisnu Widjaja Lilik Kurniawan Penyunting: Bambang Surya Putra Dyah Rusmiasih Puji Pujiono Penyusun: Dian Andry Puspita Sari Novi Kumalasari Nanang Suharto Ninil M Jannah Nur aini Sabillussalami Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta 13620 Telp. (021) 344 2734, 344 2985, 344 3079 Fax. (021) 350 5075 e-mail : Website : 3 KATA PENGANTAR Tim Penyusun mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh BNPB sehingga dapat merampungkan penulisan PEDOMAN ini.

2 Kepada semua pihak yang memberikan dukungan, masukan, data dan informasi yang diperlukan selama penulisan, juga diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. PEDOMAN ini disusun sebagai upaya untuk mendukung implementasi mandat regulasi di bidang kesiapsiagaan bencana sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. PEDOMAN yang telah disusun ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan panduan bagi pemerintah di berbagai tingkatan, baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya situasi kedaruratan akibat bencana, khususnya dalam PENYUSUNAN Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).

3 Sebagai panduan terkait RPKB yang pertama disusun, PEDOMAN ini mencoba mengkonstruksikan RPKB dari legal formal menjadi konseptual-operasional sebagai bagian sistem perencanaan dalam penanggulangan bencana. Disamping itu juga menjelaskan tentang gambaran isi dan contoh outline sebuah dokumen RPKB. Selanjutnya juga dijelaskan bagaimana tahapan dan mekanisme PENYUSUNAN sebuah dokumen RPKB. Sebagaimana terlihat di dalam isi, PEDOMAN ini terdiri dari 6 (enam) bab dan beberapa lampiran pendukung. Mudah-mudahan PEDOMAN ini memberikan manfaat sesuai tujuan yang diharapkan, yaitu terjadinya akselerasi dalam waktu dekat dan masa-masa yang akan datang dalam kesiapsiagaan yang terencana, khususnya dalam PENYUSUNAN RPKB di setiap tingkatan pemerintahan di Indonesia.

4 Semoga PEDOMAN ini juga menjadi rujukan bagi semua pemangku kepentingan yang berkeinginan mendukung perkuatan kesiapsiagaan bencana di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan penyelenggaraan dan ketersediaan RPKB di setiap tingkatan administrasi pemerintahan dari pusat hingga daerah. Jakarta, November 2019 Tim Penyusun 4 KATA SAMBUTAN Capaian baru guna mendukung penguatan kesiapsiagaan untuk tanggap bencana yang efektif telah kita raih dengan tersedianya PEDOMAN PENYUSUNAN RPKB ini. BNPB menyiapkan PEDOMAN PENYUSUNAN RPKB ini untuk mendukung kesiapsiagaan bencana di Indonesia, khususnya untuk memberi panduan bagaimana penanganan kedaruratan bencana yang efektif dipersiapkan. Pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari mempersiapkan kerangka kerja bagaimana daerah tersebut dapat bertindak sesuai wilayah dan kewenangannya dalam penanganan kedaruratan akibat bencana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan beserta instruksi dan arahan dari Presiden Republik Indonesia.

5 Pemerintah telah meletakan dasar-dasar kebijakan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Salah satu tahapan di dalam penanggulangan bencana adalah upaya kesiapsiagaan agar dapat melakukan penanganan kedaruratan yang efektif ketika bencana benar-benar terjadi. Efektifitas sebuah tindakan darurat tentunya membutuhkan kerangka yang perlu dipersiapkan karena keberadaannya adalah suatu keniscayaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mengatur bahwa sebagai bentuk kesiapsiagaan perlu disiapkan dan diujicobakan RPKB. Ketika ancaman bencana sudah terlihat semakin nyata memunculkan risiko, RPKB akan sangat membantu di dalam PENYUSUNAN rencana penanganan darurat bencana yang lebih operasional, yaitu rencana kontingensi.

6 Pencapaian pembangunan di bidang penanggulangan bencana melalui ketersediaan dokumen RPKB diharapkan akan berkontribusi pada penurunan risiko bencana, di setiap daerah pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Daerah akan memiliki kebijakan kerangka penanganan darurat bencana berdasarkan ancaman bencana yang telah teridentifikasi dengan merumuskan pengorganisasian, tugas, fungsi antar organisasi pemerintahan dan pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana. Saat bencana terjadi, masing-masing pihak akan sudah mengetahui kerangka penanggulangan kedaruratan di tingkat pemerintahan, peran masing-masing dan apa yang harus diambil. Dengan telah adanya PEDOMAN ini, kedepan setiap daerah diharapkan PENYUSUNAN RPKB mulai bergulir dalam satu standar di daerah masing-masing sesuai PEDOMAN ini.

7 Akhir kata, kami berharap PEDOMAN ini dapat bermanfaat bagi pemerintah di berbagai tingkatan dan berbagai pihak para pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan upaya pengurangan risiko akibat bencana di Indonesia. Jakarta, November 2019 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kepala, Doni Monardo 5 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Penanggulangan bencana adalah bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana tersirat di dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945. Dalam implementasi normatifnya, penanggulangan bencana menjadi tugas dan tanggung-jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB), sebagaimana termuat di dalam Pasal 5, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8 Bentuk tanggung-jawab antara lain dengan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana, yang merupakan salah satu wujud perlindungan negara kepada warga negara. Kebutuhan tersebut tidak hanya pada saat atau pasca bencana, tetapi juga sejak pengenalan risiko, pencegahan dan kesiapsiagaan. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdapat tahap pra-bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kesiapsiagaan dimana salah satu kegiatannya adalah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB). RPKB merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana untuk dipakai sebagai doktrin dalam keadaan darurat dan disusun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui koordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD disaat situasi normal atau sebelum bencana terjadi.

9 Lebih lanjut RPKB harus diuji coba secara berkala dan dapat dilengkapi dengan rencana kontingensi pada saat terdapat potensi bencana dengan risiko tinggi. Untuk dapat menyusun RPKB, keterlibatan segenap organ-organ pemerintahan harus dipastikan. Hal demikian karena RPKB pada dasarnya adalah dokumen kerangka kerja tanggap darurat yang berbasis pada kesepakatan yang membagi peran dan tugas antar pihak jika situasi darurat bencana benar-benar terjadi. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

10 Agar RPKB dapat diselenggarakan mulai dari pemahaman konsep, PENYUSUNAN dokumen hingga pelaksanaan hasilnya oleh Pemerintah Daerah, dibutuhkan panduan untuk menjadi rujukan berupa PEDOMAN yang telah disusun ini. Dengan adanya PEDOMAN ini, maka amanat regulasi agar terdapat RPKB dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia akan semakin dapat diwujudkan. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 6.