Example: tourism industry
PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN PALIATIF KANKER
pelayanan masa duka cita bagi keluarga (WHO 2005). Pelayanan paliatif pasien kanker anak adalah pelayanan aktif, menyeluruh meliputi badan, pikiran, semangat anak serta melibatkan dukungan pada keluarganya, dimulai sejak diagnosis ditegakkan dan terus berlanjut; terlepas pasien anak menerima perlakuan seperti dimaksud
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
PEDOMAN NASIONAL - kemkes.go.id
p2ptm.kemkes.go.idpedoman ini, menjadi acuan tim paliatif Kanker untuk menjalankan peran masing -masing pada tingkat pelayanan. Tiada gading yang tak retak, salah satu peribahasa yang ... Paliatif Tujuan Umum: Terselenggaranya Program Paliatif yang terintegrasi dalam tata laksana kanker di setiap jenjang pelayanan kesehatan di Indonesia.
PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DI …
p2ptm.kemkes.go.idlmplementasi program dilaksanakan secara terintegrasi dengan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan program terkait lainnya melalui pendekatan keluarga. Kami mengharapkan peran serta dari berbagai lintas program dan lintas sektor, serta mitra kerja, dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan penglihatan ini.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang
p2ptm.kemkes.go.idPENDAHULUAN A. Latar belakang Indonesia menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. ... pendengaran secara nasional sebesar 2,6% dan prevalensi ketulian sebesar 0,09%. Gangguan indera penglihatan dan pendengaran berdampak pada gangguan
kemkes.go.id
p2ptm.kemkes.go.idTatalaksana sebagai berikut . -a O O o o o CD Q c: O o o Q o o o 0 CD o o o 2. o c O o a c Q Q o U) o 3 c: o Q Q o CD Sernua subyek dengan tekanan darah > 160/100 mmHg harus diberikan Obat anti hipertensi Sernua pasien dengan diagnosis diabetes dan penyakit kardiovaskuler (penyakit jantung koroner. infark miokard. serangan
Mengenali Tanda dan Gejala Serangan Dini Penyakit …
p2ptm.kemkes.go.idPenyakit Tidak Menular, 45% nya disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu 17.7 juta dari 39,5 juta kematian 2 1 Prevalensi Penyakit Jantung Koroner (PJK) Nasional berdasarkan Riskesdas 2013 sebesar 1,5% 3 Sample Registration System (SRS) Indonesia tahun 2014 PJK merupakan penyebab kematian
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN …
p2ptm.kemkes.go.idKEBIJAKAN DAN STRATEGI . PENUTUP . PENDAHULUAN . Penyakit Menular masih menjadi masalah dan Penyakit Tidak Menular semakin meningkat . Proporsi usia produktif dan lanjut usia semakin meningkat yang merupakan usia yang rentan terhadap PTM . Bukan hanya masalah gizi buruk / kurang, kurus dan
Diagnosis , klasifikasi Hipertensi
p2ptm.kemkes.go.idAnalisis risiko kardiovaskular, kerusakan organ target, dan penyakit penyerta lainnya Deteksi ada/tidaknya hipertensi sekunder, bila ada indikasi klinis. HBPM . Riwayat Medik Personal dan Keluarga 1. Durasi dan Nilai TD Sebelumnya, termasuk pengukuran di rumah 2. Riwayat dan Gejala Kerusakan Organ dan Penyakit Kardiovaskular
PETUNJUK TEKNIS POS PEMBINAAN TERPADU
p2ptm.kemkes.go.iddilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktifitas fisik, obesitas, stres, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol serta menindak lanjuti secara dini faktor risiko yang ditemukan melalui
Layout Buku Pedoman POSBINDU Revisi Akhir
p2ptm.kemkes.go.id(12) Pengisian hasil layanan. 5 PETUNJUK TEKNIS POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) BAGI KADER. Gambar 2: Proses Kegiatan Posbindu Berikut penjelasan 5 tahap kegiatan yang berlangsung di Posbindu, sebagai berikut: 1. Tahap I. Pendaftaran, Penulisan NIK, Pengisian Bio Data dan Pencatatan Hasil
DR. ERFEN G.SUWANGTO, M.H (KES.) - kemkes.go.id
p2ptm.kemkes.go.idHUKUM PUBLIK : Aturan hukum yang bertujuan mengatur ketertiban hidup bersama dan kepentingan umum yang bersangkut paut dengan hal itu, yaitu aturan-aturan yang diatur dalam : 1. Hukum Internasional. 2. Hukum Tata Negara. 3. …
Related documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.luk.staff.ugm.ac.idpelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 7.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.idPelayanan Ambulans Pasal 6 (1) Penggantian biaya pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) huruf a diberikan pada pelayanan ambulans darat dan ambulans air bagi pasien dengan kondisi tertntu antar fasilitas kesehatan sesuai e ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggantian biaya pelayanan ambulans sebagaimana
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : …
bprs.kemkes.go.idPenerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang wajib dimiliki RS; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas diperlukan Suatu Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. : 1.
PANDUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KANKER DI …
kanker.kemkes.go.idPelayanan kesehatan tingkat pertama (primer) adalah pemeriksaan dan atau tindakan medik dasar di bidang kesehatan (praktik mandiri, klinik pratama, dan puskesmas). 2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (sekunder) adalah pemeriksaan dan atau tindakan
Ind PANDUAN TEKNIS PELAYANAN RUMAH SAKIT
covid19.go.idPelayanan kesehatan sebagai sektor yang paling terdampak oleh situasi pandemik ini juga harus bersiap untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Rumah Sakit harus mulai memikirkan langkah yang akan diambil untuk tetap merawat pasien COVID-19 namun di saat bersamaan juga memberikan pelayanan kepada pasien umum dengan risiko penularan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
kesga.kemkes.go.idpelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual . dengan rahmat tuhan yang maha esa . menteri kesehatan republik indonesia, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18, pasal
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL …
bpjs-kesehatan.go.idPelayanan 24 (dua puluh empat) jam adalah memberi pelayanan di luar jam kerja dengan menyediakan paling sedikit satu orang perawat/bidan di FKTP dan satu orang dokter yang dapat hadir jika dihubungi, 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu. Pasal 2
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
pelayanan.jakarta.go.ida. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; 10 b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; c. memperoleh informasi yang benar, akurat ...