Pelayanan Publik Digital - Pusdiklat BPS

1 Pelayanan Publik Digital AGENDA PENGENDALIAN PEKERJAAN. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas BPS Angkatan Ke-3 Tahun 2020. 2.. About Me when you threw, but it was Allah who threw (QS:Al-Anfal :17). Nama Budi Subandriyo NIP 19780720 200212 1 007. Jabatan Widyaiswara Ahli Madya Pangkat Pembina (IV/a). Unit Kerja Pusdiklat BPS. Riwayat Pekerjaan 2002 2009 BPS Kab. Banggai, Sulteng 2009 2012 BPS Prov. Sulteng 2012 Sekarang Pusdiklat BPS. Riwayat Pendidikan 2002 STIS Stat. Ekonomi 2016 UNPAD - Magister Statistik Terapan Posisi MatPel dalam Agenda Pelayanan Publik Digital Penyusunan RKA. Manajemen Mutu Pelayanan Publik Perencanaan Kegiatan Manajemen Pengawasan Pelayanan Publik Agenda III. Pengendalian Teknik Komunikasi Publik Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan PKP. Akuntabilitas Jabatan Pengawas: Kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan SOP. 4. KURIKULUM DAN AGENDA PELATIHAN. PKP (290 JP) / 36 hari pelatihan Agenda Orientasi 12 JP.

2 AGENDA MATA PELATIHAN PKP JP. Kepemimpinan 1. Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila 12. Pancasila dan Bela 2. Bela Negara Kepemimpinan Pancasila 18. Negara Kepemimpinan 1. Diagnosa organisasi 18. Pelayanan 2. Berpikir Kreatif dalam Pelayanan 18. 3. Membangun Tim Efektif 18. 4. Kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan 9. Pengendalian 1. Teknik komunikasi Publik 9. Pekerjaan 2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik 9. 3. Penyusunan RKA Pelayanan Publik 9. 4. Pelayanan Publik Digital 9. 5. Manajemen Mutu 18. 6. Manajemen Pengawasan 12. 7. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 9. EVALUASI SUBSTANSI 3. Agenda Aktualisasi Kepemimpinan: 1. Studi Lapangan Pelayanan Publik (33 JP). 2. Rencana Aksi perubahan kinerja Pelayanan Publik (74 JP). FUNGSI ASN. Pelaksana Pelayan Perekat dan kebijakan Publik Publik pemersatu bangsa Melaksanakan semua kebijakan pemerintah Melayani dengan sepenuh hati Bertindak sebagai perekat, bukan sesuai undang-undang sebagai penyebar hoax dan memecah belah bangsa (Pasal 10 UU ASN Tahun 2014).

3 Pelayanan Publik Digital TUJUAN PEMBELAJARAN. Mampu menjelaskan konsep dan praktik Pelayanan Publik Digital . Indikator Hasil Belajar 1. Menjelaskan konsep dan kebijakan Pelayanan Publik Digital ;. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi;. 3. Menjelaskan komponen utama pengembangan Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan 4. Menjelaskan tantangan implementasi Pelayanan Publik Digital . Agenda Materi Pelayanan Publik Digital Komponen Utama Pengembangan Konsep dan Kebijakan PelPubDig Pelayanan Publik Berbasis TIK. Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik Digital Faktor Pendorong Konsep Efektifitas Pelayanan Publik Elemen Sukses Kebijakan terkait Pelayanan Publik Digital Jenis-Jenis Pelayanan Publik Tantangan Implementasi Pelayanan Berbasis TIK. Publik Digital Publikasi Interaksi Kepemimpinan Transaksi Kebijakan Infrastruktur Telekomunikasi Tingkat Konektivitas dan Penggunaan IT oleh Pemerintah Kesiapan Sumberdaya di Pemerintah Ketersediaan Dana dan Anggaran Perangkat Hukum Perubahan Paradigma 11.

4 Warga 62+. Penduduk Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun berselancar di internet (pada semua perangkat). dalam sehari rata-rata mencapai 7 jam 59 menit. Pengguna internet Indonesia mencapai 175,3 juta atau 64% dari total penduduk Indonesia. Mayoritas pengguna tersebut menggunakan ponsel, yaitu sebanyak 171 juta atau 98% dari pengguna internet Indonesia. Digitalisasi VS Transformasi Digital DIGITALISASI : proses pemberian atau pemakaian sistem Digital : implementasi -- di negara kita baru pada saluran transmisi (KBBI). Melibatkan standarisasi dan digitalisasi proses bisnis dan biasanya dikaitkan dengan penurunan biaya dan peningkatan proses operasional Digitalisasi informasi adalah proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari format analog menjadi format Digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan. Digital Transformation : perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi Digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.

5 Tahap ketiga dari merangkul teknologi Digital yang berada pada urutan : kompetensi Digital penggunaan Digital . transformasi Digital Revolusi Industri Tuntutan Masyarakat The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). PerKaBPS Tahun 2019. Rencana Transformasi Digital BPS. PerkaBPS Tahun 2016 (Prinsip Tata Kelola TI. di BPS). ITaaS (IT as a Service TI sebagai Layanan). Perspektif Pengguna Perspektif Proses Bisnis Internal Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Enterprise Architecture Arsitektur Aplikasi Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik Digital Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau Pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik penyelenggaran Pelayanan Publik : institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan Pelayanan Publik , dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik Menurut PermenPAN 63/2003.

6 Pelayanan Publik adalah segala bentuk Pelayanan sektor Publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus berlandaskan pada asas (Undang-Undang no 25 tahun 2009): kepentingan umum;. kepastian hukum;. kesamaan hak;. keseimbangan hak dan kewajiban;. keprofesionalan;. partisipatif;. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;. keterbukaan;. akuntabilitas;. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;. ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. E-Government pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara, para pebisnis dan Lembaga pemerintah yang lain Manfaat E-Government a. Memperbaiki kualitas Pelayanan pemerintah kepada para pemangku kepentingannya;. b. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.

7 C. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingannya untuk keperluan sehari-hari;. d. Memberi peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;. e. Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan Publik secara merata dan demokratis. Kebijakan Pelayanan Publik berbasis Digital Dasar 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28F). Instruksi Presiden Nomor 3 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 11 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 96 Tahun 2012.

8 Peraturan Menteri PAN dan RB Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). Nomor 13 Tahun 2017. Peraturan Presiden Nomor 95 Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). seluruh instansi pemerintah wajib Tahun 2018 menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e- government . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Tahun 2019. DISKUSI KELOMPOK. Presentasikan poin-poin yang relevan dengan Pelayanan Publik Digital dari Peraturan/Undang- Undang berikut. Berikan contoh nyata dalam penerapannya di Instansi Pemerintah I. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 - Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- government II. PerKa BPS Tahun 2019 - Rencana Transformasi Digital Badan Pusat Statistik III. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). IV. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017 - Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). V. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 - Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

9 Seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e- government . JENIS-JENIS. Pelayanan Publik BERBASIS. TEKNOLOGI INFORMASI DAN. KOMUNIKASI. Publikasi implementasi e-Government yang termudah komunikasi satu arah langsung dan bebas diakses oleh masyarakat melalui internet Interaksi komunikasi dua arah dua jenis aplikasi (portal dan kanal). langsung - chatting, tele-conference, web-TV. Tidak langsung - email, frequent ask questions, newsletter, mailing list Transaksi komunikasi dua arah perpindahan uang Aplikasi lebih rumit - sistem keamanan hak-hak privacy KOMPONEN UTAMA. PENGEMBANGAN. Pelayanan Publik BERBASIS. TEKNOLOGI INFORMASI DAN. KOMUNIKASI. Faktor-Faktor Pendorong Tuntutan dari para stakehoder utk memperbaiki Eksternal Pressure layanan Internal Political Desire Inisiatif dari dalam pemerintah utk reformasi Perencanaan yang holistik dan secara detil untuk Overall Vision and Strategy mengembangkan e-Government Adanya tanggung jawab yang jelas, perencanaan Effective Project Management yang baik Dibutuhkan seorang model pemimpin yang Effective Change Management memiliki visi dan profesionalitas tinggi Dibutuhkan keahlian dan penguasaan ilmu Requisite Competencies pengetahuan, khususnya didalam pemerintah itu sendiri, Adequate Technological Teknologi informasi yang akan digunakan Infrastructure sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan Elemen Sukses dalam Penerapan Konsep Digitalisasi pada Sektor Publik teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi memberikan value (manfaat)

10 Yang secara signifikan Disepakatinya kerangka e-Government Ketersediaan sumber daya terutama finansial Dialokasikannya sejumlah sumber daya Ketersedaan infrastruktur teknologi informasi Dibangunnya berbagai infrastruktur dan Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki superstruktur pendukung kompetensi dan keahlian Disosialisasikannya konsep e-Government If you are not seen (by the customers) as being good, then you're not good. Persepsi kita terhadap sesuatu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan sesuatu. TANTANGAN. IMPLEMENTASI. Pelayanan Publik . Digital . Untuk memetakan e-government secara nasional, tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi penerapan e-government pada 616 instansi pemerintah. 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik, dan memuaskan. 534 instansi pemerintah (86,69%) berpredikat cukup dan kurang. TANTANGAN IMPLEMENTASI Pelayanan Publik Digital . Partisipatif Berkeadilan Transparant Akuntabel Responsif Tidak Aksesibel diskriminatif Efektif dan Mudah dan efisien murah That's all.