PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

1 P E M AH AM AN D A S AR H U K U M D AN K E B I J AK AN P U B L I K MARHAENDRA WIJA ATMAJA RISALAH BAHAN KULIAH HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013 PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK KONTEN PEMAHAMAN DASAR TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK _____ [] DOMAIN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK _____ [] PEMAHAMAN DASAR TENTANG HUKUM _____ [] PEMAHAMAN DASAR TENTANG RELASI HUKUM DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK _____ [] LINGKUP STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK _____ [] BAHAN BACAAN _____ [] PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK Page | 2 | Marhaendra Wija Atmaja |2013| PEMAHAMAN DASAR TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK 1. Pengertian KEBIJAKAN PUBLIK 1. KEBIJAKAN adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.

2 2. PUBLIK adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. 3. KEBIJAKAN PUBLIK adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi KEBIJAKAN PUBLIK Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah selanjutnya disebut Permenpan 2007). 2. Konsep KEBIJAKAN PUBLIK dalam Permenpan tersebut mengandung unsur: 1. Pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. 2. Melakukan sesuatu itu adalah mengatasi permasalahan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan orang banyak.

3 Dalam kerangka pemikiran Thomas R. Dye, konsep KEBIJAKAN PUBLIK dalam Permenpan tersebut termasuk dalam apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan . 2 Menurut Thomas R. Dye, KEBIJAKAN PUBLIK adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (dalam Budi Winarno 2002 dan Irfan Islamy, 1992). 3 Dalam kerangka pemikiran James Andersen tentang beberapa implikasi dari konsep KEBIJAKAN PUBLIK , konsep KEBIJAKAN PUBLIK dalam Permenpan tersebut tersebut termasuk dalam KEBIJAKAN PUBLIK yang bersifat positif, yakni bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. 4 Menurut Andersen, konsep KEBIJAKAN PUBLIK memiliki beberapa implikasi: KEBIJAKAN PUBLIK berorientasi pada maksud dan tujuan. KEBIJAKAN PUBLIK merupakan pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.

4 KEBIJAKAN PUBLIK adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. KEBIJAKAN PUBLIK dapat berbentuk positif atau negatif. 5 Secara positif, KEBIJAKAN PUBLIK mencakup bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. 6 Dalam bentuknya yang positif, KEBIJAKAN PUBLIK didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif. PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK Page | 3 | Marhaendra Wija Atmaja |2013| 7 Secara negatif, KEBIJAKAN PUBLIK mencakup keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. (Andersen dalam Budi Winarno 2002 dan Irfan Islamy, 1992) 3. Bentuk KEBIJAKAN PUBLIK 1. KEBIJAKAN PUBLIK yang terkodifikasi adalah segenap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. 2. Pernyataan pejabat PUBLIK adalah pernyataan-pernyataan dari pejabat PUBLIK di depan PUBLIK , baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa.

5 Catatan: Pejabat PUBLIK adalah setiap aparatur Negara yang mempunyai kewenangan membuat KEBIJAKAN PUBLIK di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Lembaga Pemerintah Pusat adalah Lembaga Kepresidenan, Kementrian Koordinator, Kementrian yang memimpin Departemen, Kementrian Negara, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. (Permenpan 2007) 4. Bentuk KEBIJAKAN PUBLIK yang terkodifikasi (yang berupa peraturan perundang-undangan) sebagaimana dimaksud dalam Permenpan tersebut merupakan bentuk KEBIJAKAN PUBLIK yang positif atau dalam kategori KEBIJAKAN PUBLIK menurut Andersen adalah keputusan-keputusan KEBIJAKAN (policy decicions). 1. Bentuk KEBIJAKAN PUBLIK berupa pernyataan pejabat PUBLIK sebagaimana dimaksud dalam Permenpan tersebut dalam kategori KEBIJAKAN PUBLIK menurut Andersen adalah sebagai pernyataan KEBIJAKAN (policy statements).

6 2. Menurut James Andersen, sifat KEBIJAKAN PUBLIK sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. 1. Tuntutan-tuntutan KEBIJAKAN (policy demands), berupa desakan agar pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan. 2. Keputusan KEBIJAKAN (policy decicions), keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan KEBIJAKAN PUBLIK , termasuk dalam kegiatan ini adalah antara lain menetapkan undang-undang dan mengumumkan peraturan-peraturan administratif. 3. Pernyataan KEBIJAKAN (policy statements), pernyataan-pernyataan resmi yakni undang-undang, dekrit presiden, peraturan administratif, maupun pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

7 PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK Page | 4 | Marhaendra Wija Atmaja |2013| 4. Hasil-hasil KEBIJAKAN (policy outputs), manifestasi nyata KEBIJAKAN ublik atau apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. 5. Dampak KEBIJAKAN (outcomes), akibat-akibat KEBIJAKAN PUBLIK bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. (Andersen dalam Budi Winarno 2002) 5. Proses KEBIJAKAN PUBLIK 1. Formulasi KEBIJAKAN adalah suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan menetapkan suatu KEBIJAKAN PUBLIK tertentu. 2. Implementasi KEBIJAKAN adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan KEBIJAKAN PUBLIK yang telah ditetapkan. 3. Evaluasi kinerja KEBIJAKAN adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu KEBIJAKAN PUBLIK yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi KEBIJAKAN , kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh PUBLIK , dengan memperhatikan factor lingkungan KEBIJAKAN yang bersangkutan.

8 4. Revisi KEBIJAKAN PUBLIK adalah suatu kegiatan atau proses perbaikan suatu KEBIJAKAN PUBLIK tertentu, baik karena kebutuhan PUBLIK , maupun antisipasi kondisi di masa depan. (Permenpan 2007. Lihat juga Riant Nugroho 2008). 6. Proses pembuatan KEBIJAKAN PUBLIK merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel. Beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji KEBIJAKAN PUBLIK membagi proses-proses penyusunan KEBIJAKAN PUBLIK ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan di dalam mengkaji KEBIJAKAN PUBLIK (Charles Lindblom 1986). Tahap-tahap KEBIJAKAN PUBLIK , sebagaimana dikemukakan William Dunn (1998) meliputi: Penyusunan agenda Pejabat yang dipilih atau diangkat menempatkan masalah pada agenda PUBLIK Formulasi KEBIJAKAN Para pembuat KEBIJAKAN membahas masalah dan merumuskan alternatif pemecahannya.

9 Adopsi KEBIJAKAN Salah satu alternatif KEBIJAKAN diadopsi atau disahkan dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan. Implementasi KEBIJAKAN KEBIJAKAN yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya financial dan manusia. Penilaian KEBIJAKAN KEBIJAKAN yang telah dijalankan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK Page | 5 | Marhaendra Wija Atmaja |2013| KEBIJAKAN yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap KEBIJAKAN dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian KEBIJAKAN bukan merupakan tahap akhir dari proses KEBIJAKAN PUBLIK , sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan KEBIJAKAN dan terminasi atau penghentian KEBIJAKAN (Budi Winarno).

10 Proses KEBIJAKAN PUBLIK sebagaimana tercantum dalam Permenpan 2007, terdiri dari empat tahap, dan tahap yang terakhir adalah tahap revisi KEBIJAKAN PUBLIK . Pembagian atas tahap-tahap dalam proses KEBIJAKAN PUBLIK dapat disederhanakan menjadi tiga tahap atau tiga bagian proses, yakni: (1) formulasi KEBIJAKAN PUBLIK , (2) implementasi KEBIJAKAN PUBLIK , dan (3) evaluasi KEBIJAKAN PUBLIK . 7. Jenis KEBIJAKAN PUBLIK . Menurut Andersen terdapat beberapa kategorisasi KEBIJAKAN PUBLIK (dalam Irfan Islamy 1992) yakni: 1. Substantive & procedural policies. i. KEBIJAKAN substantif adalah KEBIJAKAN tentang bidang tertentu, seperti KEBIJAKAN luar negeri atau KEBIJAKAN pendidikan. ii. KEBIJAKAN prosedural adalah KEBIJAKAN tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan KEBIJAKAN serta cara perumusan KEBIJAKAN itu dilaksanakan.