PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I - DKPP

1 I PENGANTAR ILMU HUKUM tata NEGARA JILID I TIDAK DIPERJUALBELIKAN Persembahan MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ii iii Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, PENGANTAR ILMU HUKUM tata NEGARA JILID I Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006 iv PENGANTAR ILMU HUKUM tata NEGARA JILID I Asshiddiqie, Jimly Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI Cetakan Pertama, Juli 2006 xvi + 381 hlm; 14 x 21 cm 1. HUKUM tata NEGARA 2. Konstitusi Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang All right reserved Hak Cipta @ Jimly Asshiddiqie Cetakan Pertama, Juli 2006 Koreksi naskah: Muchamad Ali Safa at dan Pan Mohamad Faiz Rancang Sampul : Abiarsya setting layout : Ery SP, M.

2 Azis Hakim, Irvan A. Indeks : Subhan Hariri Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3520173, 3520787 Ext. 213 v DARI PENERBIT Pasca perubahan UUD 1945, Ilmu HUKUM tata NEGARA mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai perubahan ketatanegaraan mengharuskan ada-nya pengkajian yang lebih luas dan mendalam. Apalagi saat ini norma-norma tersebut berada dalam proses kon-solidasi untuk menyesuaikan sistem aturan dan sistem kelembagaan yang telah ada dan dibuat sebelum peru-bahan UUD 1945. Proses pelaksanaan norma-norma dasar dalam UUD 1945 dalam praktik membutuhkan wawasan dan medan pengalaman. Oleh karena itu diperlukan perspek-tif keilmuan yang merupakan sublimasi dari pengalaman berbagai NEGARA sebagai kerangka dan alternatif pilihan pelaksanaan norma-norma dasar dalam UUD 1945.

3 Berdasarkan pemikiran tersebut, Sekretariat Jen-deral dan Kepaniteraan MKRI menerbitkan buku yang menjadi pintu masuk untuk mempelajari Ilmu HUKUM tata NEGARA ini. Buku karya Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, ini terdiri dari JILID I dan JILID II yang sesungguhnya merupakan satu kesatuan naskah. Dengan penerbitan buku ini diharapkan dapat ikut mendukung terwujudnya konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Muchamad Ali Safa'at dan Sdr. Pan Mohammad Faiz yang telah dengan tekun membaca dan mengedit naskah buku ini, Sdr. Ery Satria Pamungkas, M. Azis Hakim dan Irvan Aprialdi yang telah membantu me-lay out buku ini, Sdr. Subhan viHariri yang telah membuat indeks buku ini, dan semua pihak yang turut membantu hingga terbitnya buku ini.

4 Akhirnya, kami sampaikan selamat membaca dan semoga membawa manfaat bagi perkembangan ketata-negaraan di Indonesia. Jakarta, Juli 2006 Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Janedjri M. Gaffar vii KATA PENGANTAR Bismilahhirrahmanirrahim, Buku ini saya persembahkan sebagai bahan kaji-an bagi para mahasiswa dan pemula, para dosen, pemer-hati HUKUM , serta para peminat pada umumnya yang ter-tarik untuk mempelajari seluk-beluk mengenai HUKUM tata NEGARA sebagai ilmu pengetahuan HUKUM . Sebenar-nya, banyak buku yang sudah ditulis oleh para ahli mengenai hal ini sebelumnya. Akan tetapi, di samping tidak dimaksudkan sebagai buku teks yang bersifat me-nyeluruh, pada umumnya buku-buku tersebut ditulis pada kurun waktu sebelum reformasi. Oleh karena itu, buku-buku teks yang sampai sekarang masih dipakai sebagai pegangan dalam perkuliahan HUKUM tata NEGARA di berbagai fakultas HUKUM di tanah air kita dewasa ini sudah banyak yang ketinggalan zaman.

5 Buku-buku dimaksud dapat dikatakan ketinggal-an zaman, karena dua sebab utama. Pertama, dunia pa-da umumnya di abad ke-21 sekarang ini telah berubah secara sangat mendasar, sehingga menyebabkan struktur dan fungsi-fungsi kekuasaan NEGARA juga mengalami per-ubahan yang sangat significant apabila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Perubahan-perubahan mendasar itu tidak hanya terjadi di lapangan perekono-mian global, tetapi juga di bidang kebudayaan dan di bidang sosial politik yang mau tidak mau telah pula mempengaruhi format dan fungsi kekuasaan di hampir semua NEGARA di dunia. Dikarenakan perubahan-perubahan yang bersifat global atau mondial itu, hubungan saling pengaruh viiimempengaruhi antara sistem konstitusi menjadi suatu keniscayaan. Dikotomi antara nasionalisme versus inter-nasionalisme sistem HUKUM dan konstitusi juga semakin tipis batasan-batasannya.

6 Bahkan, karena perkembangan Uni Eropa yang semakin menguat tingkat kohesi dan in-tegrasinya, maka kedaulatan sistem HUKUM dan konsti-tusi masing-masing NEGARA anggotanya juga semakin cair. Apalagi, sebagai akibat kuat dan luasnya pengaruh gelombang liberalisme di hampir semua NEGARA di dunia, peran pemerintah dan NEGARA pada umumnya terus me-nerus dituntut untuk dikurangi melalui kebijakan demo-kratisasi, privatisasi, deregulasi, debirokratisasi, dan pe-majuan hak asasi manusia di semua sektor kehidupan. Akibatnya, format organisasi NEGARA dan fungsi-fungsi kekuasaan NEGARA juga dipaksa oleh keadaan untuk ber-ubah secara mendasar. Kedua, setelah era reformasi, NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga telah mengalami per-ubahan yang sangat mendasar di hampir semua aspek-nya. Undang-Undang Dasar NEGARA Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai HUKUM dasar dan HUKUM tertinggi dalam sistem HUKUM Indonesia telah mengalami per-ubahan secara besar-besaran.

7 Jumlah ketentuan yang tercakup dalam naskah UUD 1945 yang asli mencakup 71 butir ketentuan. Sekarang, setelah mengalami empat kali perubahan dalam satu rangkaian proses perubahan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, butir ketentuan yang tercakup di dalamnya menjadi 199 butir. Dari ke-199 butir ketentuan itu, hanya 25 butir ketentuan yang berasal dari naskah asli yang disahkan oleh Panitia Persi-apan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Selebihnya, yaitu sebanyak 174 butir ketentuan, dapat dikatakan merupakan ketentuan yang baru sama sekali. Banyak pihak yang merasa kecewa atau bahkan menentang perubahan secara besar-besaran dan menda- ix sar tersebut. Bahkan di kalangan guru besar HUKUM tata NEGARA sendiri banyak juga yang terlibat dalam gerakan politik yang berusaha untuk mengubah atau bahkan me-ngembalikan hasil perubahan yang sudah ditetapkan itu ke naskah UUD 1945 yang asli sebagaimana disahkan pa-da tahun 1945.

8 Namun, terlepas dari perbedaan-perbeda-an pendapat yang demikian, naskah Undang-Undang Dasar NEGARA Republik Indonesia Tahun 1945 sudah berubah dan perubahannya itu sudah disahkan secara konstitusional. Oleh karena itu, sekarang bukan lagi sa-atnya untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Akan tetapi, sekarang adalah saatnya untuk melaksanakan segala ketentuan UUD 1945 pasca perubahan itu secara konsekuen. Jikapun perbedaan pendapat yang terjadi dapat dikembangkan dalam tataran ilmiah, maka tentunya per-bedaan-perbedaan itu justru dapat memperkaya pers-pektif bagi perkembangan ilmu HUKUM tata NEGARA posi-tif di Indonesia. Akan tetapi, para jurist dan para calon jurist di bidang HUKUM tata NEGARA harus pula mema-hami bahwa norma HUKUM dasar sebagai HUKUM yang tertinggi sebagaimana tertuang dalam ketentuan UUD NEGARA Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sah dan mengikat secara konstitusional sejak ditetapkan.

9 Oleh karena itu, sistem HUKUM dan ketatanegaraan Indonesia pasca Perubahan UUD 1945 harus pula berubah secara mendasar sesuai dengan tuntutan baru UUD 1945. Ber-samaan dengan itu, buku-buku teks dan buku-buku pelajaran lainnya yang berkenaan dengan sistem HUKUM dan ketatanegaraan Indonesia dewasa ini juga harus di-ubah dan disesuaikan secara besar-besaran pula. Oleh sebab itulah, buku ini dipersembahkan dengan harapan agar dapat membantu para mahasiswa, para dosen, dan para peminat pada umumnya yang berusaha untuk me-mahami segala seluk-beluk HUKUM tata NEGARA sebagai satu cabang ilmu pengetahuan HUKUM . xOleh karena luasnya masalah yang perlu dibahas, saya sengaja membagi dua buku ini menjadi (i) Pengan-tar Ilmu HUKUM tata NEGARA , dan (ii) PENGANTAR HUKUM tata NEGARA Indonesia. Buku pertama adalah PENGANTAR bagi kajian HUKUM tata NEGARA pada umumnya sebagai satu cabang ilmu pengetahuan HUKUM .

10 Materi buku per-tama inilah yang biasa disebut sebagai HUKUM tata Ne-gara Umum. Sedangkan buku yang kedua berkenaan de-ngan materi HUKUM tata NEGARA Positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena banyaknya materi yang penting, maka pada Buku kedua ini juga diberi judul PENGANTAR HUKUM tata NEGARA Indonesia , karena sifatnya hanya sebagai PENGANTAR saja. Artinya, bagi mereka yang ber-minat untuk mengkaji materi tertentu secara lebih men-dalam lagi, perlu membaca buku yang tersendiri me-ngenai hal-hal dimaksud. Karena luasnya pembahasan dalam buku pertama, maka buku pertama tersebut dibagi menjadi dua JILID . Buku ini adalah JILID I yang khusus membahas masalah bidang Ilmu HUKUM tata NEGARA mulai dari sisi definisi, metode, hingga pada pergeseran dalam orientasinya. Namun sebenarnya, buku mengenai apa saja yang berkenaan dengan buku HUKUM tata NEGARA , baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat positif, sangat tera-sa masih sangat kurang di Indonesia.