Example: marketing

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR …

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIKNOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANGCETAKAN IIBUKU 1 SUMATERABADAN PUSAT STATISTIKKLASIFIKASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI INDONESIAPERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIKNOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANGKLASIFIKASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI INDONESIACETAKAN IIBUKU 1 SUMATERAK lasifikasi Desa Perkotaan - Perdesaan 1 BADAN PUSAT STATISTIK PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG KLASIFIKASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI INDONESIA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK , Menimbang : bahwa untuk keseragaman penggunaan konsep, definisi, dan kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia, perlu menetapkan klasifikasi perkotaan dan perdesaan di Indonesia dengan PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK ; Mengingat : 1. Undang-Undang NOMOR 16 Tahun 1997 tentang STATISTIK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 NOMOR 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR 3683); 2.

j. Persentase RT Listrik • ≥ 90,00 • < 90,00 1 0 Catatan: *) Jarak tempuh diukur dari Kantor Desa/Kelurahan Pasal 4 (1) Kriteria wilayah perkotaan diimplementasikan pada seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan untuk menghasilkan klasifikasi perkotaan/perdesaan desa/kelurahan seluruh Indonesia.

Tags:

  Peraturan, Nomor, Statistik, Badan, Pusat, Kepala, Listrik, Peraturan kepala badan pusat statistik nomor

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR …

1 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIKNOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANGCETAKAN IIBUKU 1 SUMATERABADAN PUSAT STATISTIKKLASIFIKASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI INDONESIAPERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIKNOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANGKLASIFIKASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI INDONESIACETAKAN IIBUKU 1 SUMATERAK lasifikasi Desa Perkotaan - Perdesaan 1 BADAN PUSAT STATISTIK PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG KLASIFIKASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI INDONESIA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK , Menimbang : bahwa untuk keseragaman penggunaan konsep, definisi, dan kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia, perlu menetapkan klasifikasi perkotaan dan perdesaan di Indonesia dengan PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK ; Mengingat : 1. Undang-Undang NOMOR 16 Tahun 1997 tentang STATISTIK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 NOMOR 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR 3683); 2.

2 PERATURAN Pemerintah NOMOR 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan STATISTIK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NOMOR 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR 3854); 3. PERATURAN Presiden Republik Indonesia NOMOR 86 Tahun 2007 tentang BADAN PUSAT STATISTIK ; 4. PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BADAN PUSAT STATISTIK ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KLASIFIKASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI INDONESIA. Pasal 1 Dalam PERATURAN ini yang dimaksud dengan: 1. Perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. 2. Perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. Klasifikasi Desa Perkotaan Perdesaan 2 3.

3 Desa adalah wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kecamatan. 4. Kelurahan adalah wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kecamatan. 5. Wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kecamatan, selain desa/kelurahan adalah Nagari, Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan Pemukiman Masyarakat Terasing (PMT). Pasal 2 (1) Kriteria wilayah perkotaan adalah persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan, yang dimiliki suatu desa/kelurahan untuk menentukan status perkotaan suatu desa/kelurahan. (2) Fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK); b. Sekolah Menengah Pertama; c. Sekolah Menengah Umum; d.

4 Pasar; e. Pertokoan; f. Bioskop; g. Rumah Sakit; h. Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon; i. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon; dan j. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik . (3) Penentuan nilai/skor untuk menetapkan sebagai wilayah perkotaan dan perdesaan atas desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. wilayah perkotaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor 10 (sepuluh) atau lebih; dan b. wilayah perdesaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor di bawah 10 (sepuluh). Pasal 3 Nilai/skor kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki ditetapkan sebagai berikut: Klasifikasi Desa Perkotaan - Perdesaan 3 Kriteria Keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan Kepadatan Penduduk Per Km2 Nilai/Skor Persentase Rumah Tangga Pertanian Nilai/Skor Fasilitas Perkotaan Kriteria Nilai/ Skor < 500 1 > 70,00 1 a.

5 Sekolah Taman Kanak-kanak Ada atau 2,5 Km*) > 2,5 Km*) 1 0 500 1249 2 50,00 69,99 2 b. Sekolah Menengah Pertama 1250 2499 3 30,00 49,99 3 c. Sekolah Menengah Umum 2500 3999 4 20,00 29,99 4 d. Pasar Ada atau 2 Km*) > 2 Km*) 1 0 4000 5999 5 15,00 19,99 5 e. Pertokoan 6000 7499 6 10,00 14,99 6 f. Bioskop Ada atau 5 Km*) > 5 Km*) 1 0 7500 8499 7 5,00 9,99 7 g. Rumah Sakit > 8500 8 < 5,00 8 h. Hotel/Bilyar/Diskotek/ Panti Pijat/Salon Ada Tidak ada 1 0 i. Persentase RT Telepon 8,00 < 8,00 1 0 j. Persentase RT listrik 90,00 < 90,00 1 0 Catatan: *) Jarak tempuh diukur dari Kantor Desa/Kelurahan Pasal 4 (1) Kriteria wilayah perkotaan diimplementasikan pada seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan untuk menghasilkan klasifikasi perkotaan/perdesaan desa/kelurahan seluruh Indonesia. (2) Apabila ada pemekaran desa/kelurahan, maka status perkotaan/perdesaan desa/kelurahan baru, mengikuti status perkotaan/perdesaan desa/kelurahan induk.

6 (3) Apabila ada pembentukan desa/kelurahan/UPT baru, di mana desa/kelurahan baru tidak memiliki desa/kelurahan induk, maka status perkotaan/perdesaan dari desa/kelurahan baru tersebut harus ditentukan dengan mengimplementasikan kriteria wilayah perkotaan yang sama. Pasal 5 Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan atas desa/kelurahan di Indonesia Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran PERATURAN ini. Klasifikasi Desa Perkotaan Perdesaan 4 Pasal 6 Dengan berlakunya PERATURAN ini, maka klasifikasi perkotaan dan perdesaan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 PERATURAN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Klasifikasi Desa Perkotaan - Perdesaan 5 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR : 37 TAHUN 2010 TANGGAL : 12 JULI 2010 KLASIFIKASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI INDONESIA BUKU 1 SUMATERA Klasifikasi Desa Perkotaan Perdesaan 6 Klasifikasi Desa Perkotaan - Perdesaan 7 DAFTAR ISI PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK .

7 1 Daftar Isi .. 7 Penjelasan ..13 A. Pendahuluan ..13 B. Cakupan Dan Unit Klasifikasi ..13 C. Pengertian Dasar ..13 D. Kriteria Desa Perkotaan ..14 E. Hasil Klasifikasi Desa Perkotaan-Perdesaan ..16 11. PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Kabupaten Simeulue .. 21 Kabupaten Aceh Singkil .. 25 Kabupaten Aceh Selatan .. 28 Kabupaten Aceh Tenggara .. 34 Kabupaten Aceh Timur .. 44 Kabupaten Aceh Tengah .. 57 Kabupaten Aceh Barat .. 64 Kabupaten Aceh Besar .. 72 Kabupaten Pidie .. 87 Kabupaten Bireuen .. 105 Kabupaten Aceh Utara .. 120 Kabupaten Aceh Barat Daya .. 140 Kabupaten Gayo Lues .. 144 Kabupaten Aceh Tamiang .. 148 Kabupaten Nagan Raya .. 154 Kabupaten Aceh Jaya .. 160 Kabupaten Bener Meriah .. 165 Kabupaten Pidie Jaya .. 171 Kota Banda Aceh .. 177 Kota Sabang .. 180 Kota Langsa .. 181 Kota Lhokseumawe .. 183 Kota Subulussalam .. 185 Klasifikasi Desa Perkotaan Perdesaan 812.

8 PROVINSI SUMATERA UTARA Kabupaten Nias .. 187 Kabupaten Mandailing Natal .. 190 Kabupaten Tapanuli Selatan .. 200 Kabupaten Tapanuli Tengah .. 206 Kabupaten Tapanuli Utara .. 211 Kabupaten Toba Samosir .. 217 Kabupaten Labuhan Batu .. 223 Kabupaten Asahan .. 226 Kabupaten Simalungun .. 232 Kabupaten Dairi .. 241 Kabupaten Karo .. 246 Kabupaten Deli Serdang .. 253 Kabupaten Langkat .. 263 Kabupaten Nias Selatan .. 270 Kabupaten Humbang Hasundutan .. 279 Kabupaten Pakpak Bharat .. 283 Kabupaten Samosir .. 285 Kabupaten Serdang Bedagai .. 288 Kabupaten Batu Bara .. 294 Kabupaten Padang Lawas Utara .. 297 Kabupaten Padang Lawas .. 307 Kabupaten Labuhan Batu Selatan .. 315 Kabupaten Labuhan Batu Utara .. 317 Kabupaten Nias Utara .. 320 Kabupaten Nias Barat .. 323 Kota Sibolga .. 326 Kota Tanjung Balai .. 327 Kota Pematang Siantar .. 328 Kota Tebing Tinggi .. 330 Kota Medan .. 331 Kota Binjai.

9 335 Kota Padangsidimpuan .. 337 Kota Kota Gunungsitoli .. 339 13. PROVINSI SUMATERA BARAT Kabupaten Kepulauan Mentawai .. 342 Kabupaten Pesisir Selatan .. 344 Klasifikasi Desa Perkotaan - Perdesaan 9 Kabupaten Solok .. 347 Kabupaten Sijunjung .. 349 Kabupaten Tanah Datar .. 351 Kabupaten Padang Pariaman .. 354 Kabupaten Agam .. 356 Kabupaten Lima Puluh Kota .. 359 Kabupaten Pasaman .. 362 Kabupaten Solok Selatan .. 364 Kabupaten Dharmasraya .. 366 Kabupaten Pasaman Barat .. 368 Kota Padang .. 369 Kota Solok .. 372 Kota Sawah Lunto .. 373 Kota Padang Panjang .. 375 Kota Bukittinggi .. 376 Kota Payakumbuh .. 377 Kota Pariaman .. 379 14. PROVINSI RIAU Kabupaten Kuantan Singingi .. 381 Kabupaten Indragiri Hulu .. 387 Kabupaten Indragiri Hilir .. 392 Kabupaten Pelalawan .. 397 Kabupaten Siak .. 400 Kabupaten Kampar .. 404 Kabupaten Rokan Hulu .. 411 Kabupaten Bengkalis .. 415 Kabupaten Rokan Hilir.

10 418 Kabupaten Kepulauan Meranti .. 422 Kota Pekanbaru .. 424 Kota Dumai .. 426 15. PROVINSI JAMBI Kabupaten Kerinci .. 427 Kabupaten Merangin .. 433 Kabupaten Sarolangun .. 439 Kabupaten Batang Hari .. 443 Kabupaten Muaro Jambi .. 446 Klasifikasi Desa Perkotaan Perdesaan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur .. 450 Kabupaten Tanjung Jabung Barat .. 453 Kabupaten Tebo .. 455 Kabupaten Bungo .. 458 Kota Jambi .. 462 Kota Kota Sungai Penuh .. 464 16. PROVINSI SUMATERA SELATAN Kabupaten Ogan Komering Ulu .. 466 Kabupaten Ogan Komering Ilir .. 470 Kabupaten Muara Enim .. 478 Kabupaten Lahat .. 486 Kabupaten Musi Rawas .. 495 Kabupaten Musi Banyuasin .. 502 Kabupaten Banyu Asin .. 508 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan .. 516 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .. 523 Kabupaten Ogan Ilir .. 531 Kabupaten Empat Lawang .. 537 Kota Palembang.


Related search queries