PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL …

1 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK indonesia , Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan pengusahaan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan MINERAL dan batubara; ketentuan PERATURAN MENTERI ENERGI dan SumberDaya MINERAL Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata CaraPemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertambangan MINERAL dan Batubarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan MENTERI ENERGI dan SUMBER Daya MineralNomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan MENTERI ENERGI dan SUMBER Daya MineralNomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara PemberianWilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan UsahaPertambangan MINERAL dan Batubara, perlu dilakukanpenyesuaian.

2 - 2 - berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan MINERAL danBatubara, ketentuan Pasal 21 ayat (4), Pasal 38 ayat (4) PERATURAN Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentangWilayah Pertambangan, dan ketentuan Pasal 19, Pasal27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 61, Pasal68, Pasal 83, dan Pasal 105 PERATURAN PemerintahNomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan MINERAL dan Batubarasebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan PERATURAN Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018tentang Perubahan Kelima atas PERATURAN PemerintahNomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan MINERAL dan Batubara, perlumenetapkan PERATURAN MENTERI ENERGI dan SUMBER DayaMineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan,dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara;Mengingat : 1.

3 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945; Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik indonesia Nomor 4725); Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan LembaranNegara Republik indonesia Nomor 4756); Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan MINERAL dan Batubara (Lembaran NegaraRepublik indonesia Tahun 2009 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik indonesia Nomor 49);- 3 - Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059); Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik indonesia Nomor 5679).

4 Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PERATURAN Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6042); Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentangWilayah Pertambangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan LembaranNegara Republik indonesia Nomor 5110); Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERAL danBatubara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan PERATURAN Pemerintah Nomor8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan- 4 - Kegiatan Usaha Pertambangan MINERAL dan Batubara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6186); 10.

5 PERATURAN Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPengelolaan Usaha Pertambangan MINERAL dan Batubara(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5142);11. PERATURAN Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentangReklamasi dan Pascatambang (Lembaran NegaraRepublik indonesia Tahun 2010 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik indonesia Nomor 5172);12. PERATURAN Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentangKementerian ENERGI dan SUMBER Daya MINERAL (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahanatas PERATURAN Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentangKementerian ENERGI dan SUMBER Daya MINERAL (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 289);13.

6 PERATURAN MENTERI ENERGI dan SUMBER Daya MineralNomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian ENERGI dan SUMBER Daya MINERAL (BeritaNegara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 782);MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. - 5 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam PERATURAN MENTERI ini yang dimaksud dengan: 1. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP,Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkatWUP, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnyadisingkat WPR, Wilayah Pencadangan Negara yangselanjutnya disingkat WPN, Wilayah Izin UsahaPertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnyadisingkat WIUPK, Izin Usaha Pertambangan yangselanjutnya disingkat IUP, MINERAL , Batubara,Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan,Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan,Badan Usaha.

7 Dan MENTERI adalah sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan MINERAL dan Wilayah Usaha Pertambangan MINERAL Radioaktif yangselanjutnya disebut WUP Radioaktif adalah bagian dariWP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi,dan/atau informasi geologi yang secara dominanterdapat komoditas tambang Wilayah Usaha Pertambangan MINERAL Logam yangselanjutnya disebut WUP MINERAL Logam adalah bagiandari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi,dan/atau informasi geologi yang secara dominanterdapat komoditas tambang MINERAL Wilayah Usaha Pertambangan Batubara yangselanjutnya disebut WUP Batubara adalah bagian dariWP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi,dan/atau informasi geologi yang secara dominanterdapat komoditas tambang 6 - 5.

8 Wilayah Usaha Pertambangan MINERAL Bukan Logam yang selanjutnya disebut WUP MINERAL Bukan Logam adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang MINERAL bukan logam. 6. Wilayah Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WUP Batuan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan. 7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan MINERAL Logam Termasuk MINERAL Ikutannya yang selanjutnya disebut WIUP MINERAL Logam adalah bagian dari WUP MINERAL Logam yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui lelang. 8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut WIUP Batubara adalah bagian dari WUP Batubara yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui lelang.

9 9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan MINERAL Bukan Logam yang selanjutnya disebut WIUP MINERAL Bukan Logam adalah bagian dari WUP MINERAL Bukan Logam yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan. 10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WIUP Batuan adalah bagian dari WUP Batuan yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan. 11. Lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi MINERAL logam dan batubara. - 7 - 12. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconto batuan, fluida, dan bentuk lain yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, penyelidikan umum, eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, atau pengolahan dan/atau pemurnian.

10 13. Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi WP adalah suatu sistem informasi yang dibangun secara integral untuk mengolah Data WP menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan mengenai kewilayahan. 14. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan. 15. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 16. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.