Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor …

1 Menteri Energi DAN Sumber DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN Menteri Energi DAN Sumber DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIANOMOR: KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI Energi DAN Sumber DAYA Mineral REPUBLIK indonesia ,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral danBatubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral danBatubara dan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang TataCara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam danBatubara sebagaimana telah beberapa kali diubah.

2 Terakhirdengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga PatokanPenjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkanKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentangPemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam negeri ;- 2 -Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4746);2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran NegaraRepublik indonesia Tahun 2009 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik indonesia Nomor 4959)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);3.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6186);4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5142):" 3 -5.

4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentangKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (LembaranNegara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 132)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentangKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (LembaranNegara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 289);6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara PenetapanHarga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor100) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara PenetapanHarga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor369);7.

5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 25 Tahun 2018 tentang PengusahaanPertambangan Mineral dan Batubara (Berita NegaraRepublik indonesia Tahun 2018 Nomor 595)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 25 Tahun 2018 tentang PengusahaanPertambangan Mineral dan Batubara (Berita NegaraRepublik indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BeritaNegara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 733).

6 -4-MenetapkanMEMUTUSKAN:KEPUTUSAN Menteri Energi DAN Sumber DAYAMINERAL TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARADALAM persentase penjualan batubara untuk kebutuhandalam negeri {domestic market obligation] kepada pemegangIzin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi ProduksiBatubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatanOperasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan IzinUsaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian sebesar 25% (dua puluh lima persen) darirencana jumlah produksi batubara tahunan yang disetujuioleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi:a.}

7 Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dankepentingan sendiri; danb. bahan baku/bahan bakar untuk Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan OperasiProduksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahapkegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian KaiyaPengusahaan Pertambangan Batubara tahap OperasiProduksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaiKelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib memenuhipersentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalamnegeri {domestic market obligation) sebagaimana dimaksuddalam Diktum hal mendesak tidak terpenuhinya kebutuhan batubaradalam negeri , Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atasnama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapatmenunjuk pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatanOperasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusustahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian KaiyaPengusahaan Pertambangan Batubara tahap OperasiProduksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai- 5 -Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau IzinPengangkutan dan Penjualan Batubara untuk memenuhikebutuhan batubara dalam.}

8 Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatanOperasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusustahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian KaiyaPengusahaan Pertambangan Batubara tahap OperasiProduksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaiKelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tidak memenuhipersentase penjualan sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU atau tidak memenuhi kontrak penjualan, dikenaiketentuan:a. pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sampaidengan pemegang Izin Usaha Pertambangan tahapkegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin UsahaPertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi ProduksiBatubara, Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara tahap Operasi Produksi, dan Izin UsahaPertambangan Khusus sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian memenuhi kebutuhan batubaradalam negeri sesuai dengan persentase penjualan atausesuai dengan kontrak penjualan.

9 Kecuali bagi yang tidakmemiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubaradi dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidakmemiliki pasar dalam negeri ; danb. kewajiban pembayaran dengan ketentuan berupa:1. denda sejumlah selisih harga jual ke luar negeridikurangi Harga Patokan Batubara untukpenyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum(domestic market obligation) dikalikan volumepenjualan ke luar negeri sebesar kewajibanpemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yangtidak dipenuhi bagi pemegang Izin UsahaPertambangan tahap kegiatan Operasi ProduksiBatubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahapkegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian-6-Kaiya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahapOperasi Produksi, dan Izin Usaha PertambanganKhusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang tidak memenuhi kebutuhanbatubara dalam negeri untuk penyediaan tenagalistrik untuk kepentingan umum;2.

10 Denda sejumlah selisih harga jual ke luar negeridikurangi Harga Patokan Batubara dikalikan volumepenjualan ke luar negeri sebesar kewajibanpemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yangtidak dipenuhi bagi pemegang Izin UsahaPertambangan tahap kegiatan Operasi ProduksiBatubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahapkegiatan Operasi Produksi Batubara, PerjanjianKaiya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahapOperasi Produksi, dan Izin Usaha PertambanganKhusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang tidak memenuhi kebutuhanbatubara dalam negeri selain untuk penyediaantenaga listrik untuk kepentingan umum.