PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN …

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ttd. M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2015 DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY JDIH Kementerian PUPR. Title: D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M Author:

Tags:

  Menteri, Umum, Perumahan, Rakyat, Pekerjaan, Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Menteri pekerjaan umum dan, P e k e r j a a n u m u m

Information

Documents from same domain

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

sda.pu.go.id

pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakterisktik danau, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan danau. (3) Dalam hal danau berada di dalam kawasan hutan, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang membidangi kehutanan.

  Operasi, Dan operasi

Related documents

SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2020 …

birotapem.jogjaprov.go.id

3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan ... -Laporan akan ditindaklanjuti oleh Menteri dan Gubernur untuk memerintahkan Kepala Daerah Calon Mitra untuk memberikan tanggapan

  Menteri, Umum, Perumahan, Rakyat, Pekerjaan, Dan menteri, Pekerjaan umum dan, Perumahan rakyat dan

KATALOG KOMPETENSI, STANDAR KOMPETENSI & PROFIL …

bpsdm.pu.go.id

aparatur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terutama di bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional. Katalog kompetensi menjadi salah satu unsur penting dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan kompetensi, yang nantinya menjadi salah satu dasar atau tolok ukur kinerja aparatur sesuai dengan tuntutan peran dan ...

  Umum, Perumahan, Rakyat, Pekerjaan, Pekerjaan umum dan perumahan rakyat

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

jdih.pu.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan digunakan sebagai penjelasan teknis. B. Dasar Pembentukan 1.

  Menteri, Umum, Perumahan, Rakyat, Pekerjaan, Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Pekerjaan umum dan perumahan rakyat

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

jdih.pu.go.id

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024; dan 11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

  Menteri, Umum, Perumahan, Rakyat, Pekerjaan, Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Umum dan perumahan rakyat

Related search queries