PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …

1 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN tarif PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal, pedoman dasar perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat ditetapkan oleh MENTERI PERHUBUNGAN ; b.

2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN tentang Pedoman Perhitungan tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal di Pelabuhan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 4849); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 3468); 3.

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 4849); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 5256); 6.

4 PERATURAN Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 5731); 7. PERATURAN Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 5208); 8.

5 PERATURAN Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2015 Nomor 8); - 3 - 9. PERATURAN Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian PERHUBUNGAN (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2015 Nomor 75); 10. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2012 Nomor 627); 11. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2012 Nomor 628); 12.

6 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1401); 13. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal (Berita Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1817) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor PM 93 Tahun 2015 (Berita Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2015 Nomor 760); 14.

7 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PERHUBUNGAN (Berita Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1844); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN tarif PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN. - 4 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam PERATURAN MENTERI ini yang dimaksud dengan: 1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

8 2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaran pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 3. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

9 4. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 5. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. - 5 - 6. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

10 7. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 8. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 9. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian PERHUBUNGAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PERHUBUNGAN Laut.