SALINAN DISTRIBUSI II - penggerak-simpkb.s3.ap-southeast …

1 SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/M/2021 TENTANG PROGRAM sekolah penggerak MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, perlu menyelenggarakan Program sekolah penggerak sebagai model satuan pendidikan bermutu; b. bahwa pelaksanaan Program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui pembaruan pembelajaran; c. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program sekolah penggerak belum sesuai dengan kebutuhan pembaruan pembelajaran, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Program sekolah penggerak ; Mengingat : 1.

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); DISTRIBUSI II -2- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.

3 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); -3- 7.)

4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); 11.

5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105); 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); -4- MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PROGRAM sekolah penggerak .

6 KESATU : Menetapkan Program sekolah penggerak sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila. KEDUA : Program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan pada: a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun; b. sekolah Dasar (SD); c. sekolah Menengah Pertama (SMP); d. sekolah Menengah Atas (SMA); dan e. sekolah Luar Biasa (SLB). KETIGA : Penyelenggaraan Program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan melalui: a. sosialisasi Program sekolah penggerak ; b. penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program sekolah penggerak ; c. penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program sekolah penggerak ; d.

7 Pelaksanaan kegiatan Program sekolah penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; e. pelaksanaan kegiatan Program sekolah penggerak pada satuan pendidikan; dan f. evaluasi penyelenggaraan Program sekolah penggerak . KEEMPAT : Penyelenggaraan Program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. -5- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan Program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menggunakan pedoman pembelajaran yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEENAM : Pedoman pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA meliputi: a.

8 Kerangka dasar kurikulum; b. struktur kurikulum; c. linieritas guru; d. capaian pembelajaran; e. prinsip pembelajaran dan asesmen; f. perangkat ajar; g. kurikulum operasional di satuan pendidikan; dan h. evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak . KETUJUH : Pelaksanaan pembelajaran dalam Program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menggunakan buku pendidikan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. KEDELAPAN : Buku pendidikan yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, dievaluasi secara berkala sebagai dasar revisi dan penetapan kembali oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

9 KESEMBILAN : Ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program sekolah penggerak , Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak , dan kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini. -6- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program sekolah penggerak , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Juli 2021 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD.

10 NADIEM ANWAR MAKARIM SALINAN sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 SALINANAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/M/2021 TENTANG PROGRAM sekolah penggerak MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM sekolah penggerak BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang berkualitas. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah telah berhasil memperluas akses pendidikan dasar dan menengah secara signifikan. Angka partisipasi sekolah dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat.